Polda Sulawesi Tenggara Ungkap 3 'Desa Siluman' di Kabupaten Konawe, Terima Dana APBN Rp 5 Miliar

Polda Sulawesi Tenggara mengungkap ada tiga desa di dua kecamatan, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara yang tidak berpenghuni namun terima dana desa.

Polda Sulawesi Tenggara Ungkap 3 'Desa Siluman' di Kabupaten Konawe, Terima Dana APBN Rp 5 Miliar
(KOMPAS/ANASTASIA JOICE)
Ilustrasi desa 

TRIBUNNEWS.COM - Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan penyelidikan atas kasus dugaan korupsi anggaran dana desa  atau 'desa siluman' di Kabupaten Konawe.

Pada pertengahan Maret 2019, tim Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa bentukan dari Kementerian Desa (Kemendes), menemukan tiga desa di dua kecamatan di Kabupaten Konawe, yang tidak memiliki wilayah, penduduk, kepala desa, dan tidak memiliki struktur organisasi perangkat desa.

Dikutip dari laman Kompas.com, Kamis (7/11/2019), ketiga desa tersebut adalah Desa Ulu Meraka Kecamatan Lambuya, serta Desa Uepai dan Desa Morehe di Kecamatan Uepai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, diketahui ketiga desa tersebut merupakan penerima dana desa sejak tahun 2015 lalu, berdasarkan bukti dokumen penyaluran dana desa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe.

Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa ketiga desa yang tidak memiliki wilayah itu telah menerima kucuran dana desa sebesar lebih dari Rp 5 Miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Ketiga desa siluman tersebut sekarang sudah tidak menerima dana desa lagi, karena tidak memiliki nomor peraturan daerah (perda) tentang pembentukannya.

Keputusan tersebut berdasarkan permintaan Satgas Dana Desa kepada Kementerian Keuangan.

Dari hasil pemeriksaan, terdapat 23 desa tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah.

Kepala Subdit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh mengatakan, penyidik telah melakukan pengecekkan terhadap desa-desa dalam peraturan daerah (perda) Nomor 7 Tahun 2011.

"Sudah dilakukan pengecekan di 23 yang tidak terdaftar di Kemendagri maupun di Pemerintah Provinsi, di mana ada desa dari 23 desa tersebut yang tidak ada warganya," ungkap Dolfi Kumaseh dalam tayangan YouTube KOMPASTV, Kamis (7/11/2019).

Halaman
12
Penulis: Nuryanti
Editor: Ifa Nabila
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved