GP Ansor Bangka Belitung Dukung Tumpas Radikalisme dan Tolak Kenaikan BPJS Kesehatan

Dijelaskan, bukan hanya meringankan kerja-kerja keumatan dan kebangsaan GP ANSOR, melainkan telah menunjukkan bahwa nalar negara mulai sehat.

GP Ansor Bangka Belitung Dukung Tumpas Radikalisme dan Tolak Kenaikan BPJS Kesehatan
ISTIMEWA
Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Bangka Belitung 

TRIBUNNEWS.COM,BANGKA BELITUNG-Pengurus Wilayah GP Ansor Provinsi Bangka Belitung mempertegas sikapnya yang dituangkan dalam rakornas yang berlangsung selama dua hari hingga kemarin, Kamis (7/11/2019).

Sikap kelembagaan GP Ansor Wilayah Provinsi Bangka Belitung berharap kepada pemerintah, khusus kepada Menteri Agama Fachrul Razi, dalam menumpas radikalisme bukan semata dari aspek simbolik-parsialistik.

Baca: Sebut BPJS Kesehatan Tak Perlu Naik 100 Persen, Rizal Ramli Beri Solusinya: Tapi Punya Nyali?

"Harus lebih substansial, menyangkut disorientasi pemikiran dan perilaku menyimpang dalam konteks ideologi maupun konsistensi keindonesiaan. Negara akan hadir menumpas radikalisme yang menggurita, termasuk di kalangan ASN dan pejabat negara, kami sangat menyambut baik," pernyataan sikap yang disampaikan Dr. Masmuni Mahatma, M. Ag, Ketua PW GP Ansor Bangka Belitung dan Moh. Sukri, S.Pd.I sekalu sekretaris.

Dijelaskan, bukan hanya meringankan kerja-kerja keumatan dan kebangsaan GP ANSOR, melainkan telah menunjukkan bahwa nalar negara mulai sehat. 

Baca: Muhammadiyah: Sudahi Bicara Soal Radikalisme

PW GP ANSOR Bangk Belitung menyatakan tidak rela, jika PBNU menerima kunjungan apalagi berkolaborasi dengan ormas atau partai politik yang nyata-nyata pengusung ideologi khilafah, sering merendahkan tradisi (kultur) keagamaan NU selama ini.

Baca: GP Ansor Menyatakan Sikap Melawan Radikalisme

"Kami juga meminta dengan tegas kepada Presiden Jokowi dan kabinetnya, tanpa kompromi membatalkan kenaikan BPJS kelas III. Selain tidak berangkat dari pertimbangan etik-ekonomi, rencana kenaikan itu sungguh mencederai amanat rakyat yang masih terkungkung dalam patologi kemiskinan," dijelaskan.

Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved