Keluarga Jokowi Terjun ke Politik
Soal Dinasti Politik Pencalonan Gibran dan Bobby, PKS: Dikhawatirkan Potensi Penyalahgunaan APBN
Ketua DPP PKS Pipin Sopian mengatakan majunya Gibran dan Bobby dalam pencalonan wali kota dikhawatirkan terjadi potensi penyalahgunaan APBN.
Penulis:
Nuryanti
Editor:
Tiara Shelavie
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian mengatakan majunya keluarga Presiden Jokowi dalam pencalonan wali kota bisa melemahkan kader partai.
Selain itu, menurut Pipin, majunya Gibran dan Bobby dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dikhawatirkan terjadi potensi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk proses pemenangan.
Diketahui putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi Bakal Calon Wali Kota Solo.
Sementara, suami Kahiyang Ayu, Bobby Nasution menjadi Bakal Calon Wali Kota Medan.
Menjawab adanya dugaan dinasti politik dalam pencalonan tersebut, Pipin Sopian menyebut dinasti politik berawal dari tindakan nepotisme.
"Saya kira dinasti politik berawal dari nepotisme," ujar Pipin Sopian di Studio Menara Kompas, Minggu (8/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.
"Ini sebetulnya sudah terjadi di berbagai daerah sebelum munculnya Bobby dan Gibran," jelas Pipin.
Sehingga menurutnya, jika memang pencalonan tersebut adalah dinasti politik, maka akan merusak sistem demokrasi partai politik.
"Kalau dinasti politik terjadi, akan merusak sistem demokrasi di partai politik," katanya.
"Ini tentu akan melemahkan kader-kader partai yang selama ini sudah membangun karirnya di partai, memberikan pengabdian," jelas Pipin.
Pencalonan Gibran dan Bobby bisa melemahkan kader partai, karena menurutnya, keduanya mempunyai kedekatan dengan Jokowi.
"Kemudian dia tiba-tiba masuk karena mempunyai kedekatan dengan presiden," ungkapnya.
Pipin menyebut majunya Gibran dan Bobby tersebut dikhawatirkan ada potensi menggunakan APBN.
"Ini yang harus dipahami, ketika seseorang katakanlah anaknya Pak Jokowi, Gibran maju, maka yang dikhawatirkan potensi penyalahgunaan APBN dalam proses pemenangan," katanya.
"Saya kira ini perlu kehati-hatian, kalau misalnya Pak Jokowi selama ini orangnya menjaga etik, maka saya kira kehati-hatian memberikan pengaruh yang baik," lanjutnya.
