Breaking News:

Legislator PPP Minta BUMN Pertambangan Bina Penambang Ilegal

Elly berharap BUMN pertambangan bersama pemerintah setempat ikut bertanggung jawab mengurangi dan membina para penambang ilegal tersebut.

HandOut/Ist
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PPP, Elly Rachmat Yasin. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PPP Elly Rachmat Yasin melihat saat ini banyak penambangan tanpa izin atau ilegal di berbagai daerah.

Ia menyebut di Sumatera Selatan terdapat penambangan batubara ilegal.

Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, Landak Kalimantan Barat dan Gubung Botal Maluku ditemui penambangan emas ilegal.

Elly berharap BUMN pertambangan bersama pemerintah setempat ikut bertanggung jawab mengurangi dan membina para penambang ilegal tersebut.

Apalagi penambangan ilegal kerap merusak lingkungan dan rawan mengalami kecelakaan.

"Seperti di Kabupaten Bogor, duka akibat longsor dan banjir di saat curah hujan ekstrem awal 2020 kemarin juga disebabkan kerusakan lingkungan akibat penambangan liar yang tidak mengenal batasan," kata Elly, dalam keterangannya, Selasa (28/1/2020).

Selain memicu terjadinya bencana alam, penambangan liar di Bogor juga menyebabkan hilangnya pendapatan negara sebesar 100 miliar rupiah per tahun.

Jumlah ini hampir setara dengan jumlah target pendapatan pajak pertambangan kabupaten Bogor yakni 108 miliar per tahun.

Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN pertambangan seperti PT Aneka Tambang (Antam) untuk ikut melakukan pembinaan.

“Pembinaan bisa ditugaskan kepada BUMN, PT Aneka Tambang (Antam) yang memiliki lahan pertambangan di sana. Kemudian bisa dikerjasamakan dengan BUMD dan BUMDes setempat untuk menggerakkan perekonomian di desa-desa setempat,” ujar Elly.

Halaman
12
Berita Populer
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved