Kamis, 21 Agustus 2025

Virus Corona

Warga Tolak Keras Karantina di Natuna, Rodhial Huda: Jarak yang Disampaikan Pemerintah Tak Benar

Proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China telah berhasil dilakukan.

Editor: Ifa Nabila
TRIBUN/PUSPEN TNI/ANDY
Petugas mengevakuasi WNI yang tiba dari Wuhan di lokasi observasi Hangar Lanud Raden Sajad, Natuna, Kepri, Minggu (2/2/2020). WNI yang sebelumnya transit terlebih dahulu di Batam tersebut dievakuasi dari Wuhan, China, akibat merebaknya wabah Virus Corona. TRIBUNNEWS/PUSPEN TNI/ANDY 

"Yaitu waktu konferensi pers Panglima TNI mengantar keberangkatan penjemput dan itu waktunya sangat singkat," ungkap Rodhial.

Sehingga, menurut Rodhial, pemerintah daerah juga tidak mengetahui informasi tersebut.

Masyarakat Natuna lantas mempertanyakan kenapa wilayahnya dijadikan lokasi untuk karantina WNI dari Wuhan.

"Masyarakat merasa kenapa harus di Natuna? Karena ini menurut masyarakat adalah virus yang berbahaya," terang Rodhial.

Oleh sebab itu, pihaknya telah menyampaikan usulan kepada pemerintah untuk melakukan karantina di tempat lain yang fasiliasnya lebih memadai.

"Seperti di kapal perang, karena sering kapal perang di Natuna besar-besar dan itu lebih memadai," ucap Rodhial.

Meski WNI telah berhasil dievakuasi dan di karantina di Natuna, namun masyarakat Kabupaten Natuna terus melakukan unjuk rasa menolak kedatangan WNI.

Dikutip dari Kompas.com, unjuk rasa tersebut nyaris berujung anarkis.

Hal tersebut lantaran, ada beberapa warga yang membakar ban mobil di tengah jalan menuju bandara.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Natuna Haryadi mengatakan, ada enam tuntutan yang diminta warga Natuna untuk pemerintah pusat.

Berikut enam tuntutan yang diminta masyarakat Natuna kepada pemerintah pusat:

1. Pemerintah daerah dapat menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat.

2. Meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantinanya di KRI milik TNI, kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai.

3. Meminta agar pemerintah daerah dan pusat memberikan kompensasi berupa jaminan kesehatan seperti posko layanan darurat dan cepat.

4. Meminta pemerintah untuk mendatangkan dokter psikiater bagi masyarakay Natuna.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan