Setuju Keputusan Jokowi, Ganjar Pranowo Minta Pemerintah Jamin Nasib Warga Jateng yang Tak Mudik

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan, saat ini ada 600 ribu lebih warga Jateng yang mudik dari wilayah Jabodetabek.

Ganjar pun setuju atas keputusan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang warga mudik tahun ini.

Ia menyebut keputusan Jokowi ini sangat tepat untuk memotong mata rantai penyebaran virus corona dari zona merah ke desa-desa.

Gubernur Jateng ini yakin Jokowi sudah mempertimbangkan larangan ini, karena warga masih nekat mudik meski sudah ada imbauan.

"Saya sangat setuju dan mendukung keputusan ini, karena pasti dilakukan dengan evaluasi yang tepat dan akurat."

"Saya kira, Pak Presiden telah melakukan evaluasi selama ini, sebab faktanya, meskipun diimbau untuk tidak mudik, tetap saja masyarakat nekat," kata Ganjar di rumah dinasnya, Selasa (21/4/2020), dikutip dari laman resmi humas.jatengprov.go.id.

Menurut Ganjar, masih banyak warga Jateng yang belum mudik dari wilayah Jabodetabek.

Sehingga, dirinya berharap pemerintah setempat menjamin kehidupan warga Jateng di perantauan.

"Total warga Jateng di Jabodetabek itu ada 7 jutaan, jadi yang mudik masih sangat kecil."

"Untuk itu, kami berharap larangan mudik ini benar-benar memperhatikan nasib warga kami yang ada di sana."

"Mereka yang tidak pulang, harus benar-benar direscue, sehingga mendapat jaminan dari pemerintah," harapnya.

Baca: Didukung Hibah Pajak Rokok Dari Pemprov Jateng, Bea Cukai Amankan Rokok Ilegal Bernilai Miliaran

Baca: Singgung Prabowo, Refly Harun Ingatkan Khofifah Punya Modal Besar 2024: Jateng, Jatim Lumbung Suara

Baca: SMRC: Jateng Provinsi Paling Responsif Tangani Pandemi Corona

Selain itu, dirinya juga minta agar pendaftaran bantuan sosial untuk warga Jateng di Jakarta diperpanjang.

Sebab, masih banyak warga Jateng yang belum mendapatkan bantuan sosial tersebut.

"Tadi saya duduk selama tiga jam saja mendapat keluhan banyak warga saya tentang itu."

"Bagaimana mereka tidak bisa daftar di RW, katanya suruh nunggu dan lainnya. Maka kami minta, persoalan ini menjadi perhatian," jelas dia.

Ganjar menambahkan, warga Jateng yang masih di perantauan harus saling membantu sesama warga Jateng lainnya.

"Saya yakin nilai-nilai itu masih ada, maka saya dorong seluruh lapisan masyarakat, swasta, filantropi dan lainnya untuk bergerak memberikan bantuan," imbuh Ganjar Pranowo.

Jokowi Larang Masyarakat Mudik

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan, pemerintah melarang semua masyarakat untuk mudik.

Keputusan tersebut diambil Jokowi, sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona ke berbagai daerah.

Ia meminta para menteri kabinet Indonesia maju untuk mempersiapkan kebijakan larangan mudik tersebut.

"Mudik semuanya akan kita larang, oleh sebab itu persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini harus mulai disiapkan," ujar Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (21/4/2020).

Baca: Media Asing Soroti Larangan Mudik di Indonesia di Tengah Pandemi Virus Corona

Baca: Ternyata Ini Alasan Presiden Baru Umumkan Larangan Mudik Lebaran

Baca: Jika Masih Ada yang Nekad Mudik ke Jawa Timur, Ini Langkah Gubernur Khofifah

Keputusan Jokowi tersebut berdasarkan hasil kajian di lapangan, yang menunjukkan banyaknya orang yang akan mudik.

"Hasil kajian di lapangan, dari survey yang dilakukan Kementerian Perhubungan, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68 persen, yang bersikeras mudik 24 persen, yang sudah mudik 7 persen."

"Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24 persen tadi," jelasnya.

Pertimbangan selanjutnya, pemerintah juga sudah menerapkan jaring pengaman sosialnya untuk menghadapi pandemi virus corona.

Pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin, pembagian sembako untuk Jabodetabek, kartu pra kerja sudah mulai berjalan, minggu ini bansos tunai sudah dikerjakan," ungkapnya.

Baca: Presiden Jokowi Resmi Melarang Mudik & Berlaku Mulai 24 April, Ini Sanksi Bagi Warga yang Melanggar

Baca: Was-was Pandemi Covid-19, Fajar Alfian Patuh Aturan Larangan Mudik

Baca: Ada Larangan Mudik, Menperin Pastikan Tak Ada Pembatasan Angkutan Logistik

Jokowi juga menyinggung soal larangan mudik bagi aparatur sipil negara (ASN) sebelumnya.

"Dari sinilah saya mengambil keputusan, setelah larangan mudik bagi ASN, TNI/Polri, BUMN, sudah kita laksanakan," imbuh Jokowi.

(Tribunnews.com/Nuryanti)