Salurkan BLT, Pemda Sumedang dan Kabupaten Bandung Koordinasi dengan KPK
Prinsip penyalurannya adalah ketat, disiplin, dan tegas dan tidak boleh ada warga yang kelaparan
lihat foto
“Sebagian besar BLT dana desa masih dalam tahap verifikasi dan validasi, karena kami ingin meminimalisir terjadinya duplikasi anggaran, atau jangan sampai ada satu orang menerima dari dua pos anggaran, sehingga kita hati-hati agar tak ada duplikasi”, kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Teddy Kusdiana.
Pemkab Bandung juga diketahui telah menganggarkan dana pada pos Belanja Tidak Terduga dari realokasi APBD-nya untuk kegiatan percepatan penanganan wabah COVID-19.
Jumlah keseluruhan dana yang dialokasikan tersebut adalah sebanyak Rp72,4 Miliar, yang akan disalurkan kepada 789.023 KK berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sebanyak 221.361 KK yang Non-DTKS.
Merespons penjelasan yang disampaikan kedua pemda, Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK meminta kepada kedua pemda agar memperhatikan dan menjalankan mekanisme penyaluran bansos dan BLT secara tepat. KPK juga menekankan pada pentingnya kepastian dan kebenaran data calon penerima BLT Dana Desa serta bantuan jaring pengaman sosial lainnya.
Hadir dalam rapat koordinasi ini adalah Bupati Sumedang, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang, pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, beserta jajaran birokrasi dari kedua Kabupaten.
