Virus Corona
Khofifah Putuskan PSBB di Surabaya Raya Berakhir, Tempat Usaha Mulai Diizinkan Beroperasi
PSBB yang diberlakukan di Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik resmi berakhir setelah Khofifah memutuskan tidak memperpanjang pembatasan sosial.
Penulis:
Febia Rosada Fitrianum
Editor:
Daryono
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memutuskan untuk mengakhiri Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik (Surabaya Raya).
Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Senin (8/6/2020).
Sebelumnya, wilayah Surabaya Raya telah memasuki kali kedua perpanjangan pemberlakuan PSBB.
Di mana PSBB kedua ini sudah diterapkan mulai 26 Mei 2020 lalu dan berakhir, pada 8 Juni 2020.
Baca: Surabaya Jadi Zona Hitam Covid-19 di Jawa Timur, Begini Penjelasan Khofifah hingga Upaya Risma
Baca: Minta PSBB Surabaya Tak Diperpanjang, Wali Kota Tri Rismaharini: Warga Tak Bisa Cari Makan
Khofifah menjelaskan, PSBB resmi berakhir tanpa adanya pencabutan keputusan.
"Dalam keputusan gubernur tentang perpanjangan PSBB yang kedua, yang berlaku mulai tanggal 26 Mei sampai dengan 8 Juni," tutur Khofifah.
"Dengan demikian jika tidak ada perpanjangan maka PSBB sudah berakhir tanpa ada pencabutan keputusan," tambahnya.
Setelah masa PSBB Surabaya Raya berakhir, kewenangan kembali berada di bupati atau wali kota daerah masing-masing.
Yakni kewenangan dan tanggung jawab perihal penanganan bencana yang ada di wilayah kabupaten dan kota tersebut.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur masih bisa tetap memberikan bantuan pada kabupaten dan kota yang membutuhkan.
Khofifah menuturkan siap membantu daerah yang membutuhkan pertolongan dari pemprov.
"Selanjutnya, kewenangan ada pada bupati dan wali kota di kabupaten atau kota," terang Khofifah.
Baca: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Ini Alasan Khofifah Penuhi Permintaan Risma Akhiri PSBB di Surabaya
Baca: Ojek Online Beroperasi di Masa PSBB Transisi: Pertaruhan Keselamatan dan Kebutuhan Ekonomi
"Wewenang dan tanggung jawab dalam menangani bencana yang ada di pemkab dan pemkot."
"Apabila pemkab, pemkot memerlukan bantuan dapat meminta ke provinsi," tambahnya.
Keputusan ini diambil setelah para kepala daerah tidak mengajukan permohonan perpanjangan.
Di mana dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh Bupati Gresik, Wali Kota Surabaya, dan juga pelaksana tugas (Plt) Bupati Sidoarjo.
Dengan berakhirnya PSBB, sejumlah tempat usaha sudah mulai diperbolehkan untuk beroperasi kembali.
Namun tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan virus Covid-19.
Seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan, hingga melakukan physical distancing.
Kebijakan ini dilakukan mengingat vaksin dari virus Covid-19 belum ditemukan.
Sehingga protokol kesehatan harus dipatuhi demi mengantisipasi penyebaran Covid-19.
"Dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati Gresik, Ibu Wali Kota Surabaya, Pak Plt Bupati Sidoarjo ada kecenderungan untuk tidak memperpanjang PSBB," jelas Khofifah.
Sebelumnya Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini telah bersikeras untuk tidak memperpanjang PSBB di wilayahnya.
Dikutip dari TribunJatim.com, Risma mengungkapkan ada beberapa alasan terkait keputusan tersebut.
Satu di antaranya adalah perihal perekonomian warga Surabaya selama pandemi Covid-19.
Baca: 10 Hari Gelar Rapid Test Massal di Surabaya dan Sidoarjo, BIN Temukan 1.815 Orang Reaktif
Pihak Pemkot Surabaya khawatir ekonomi warga akan terdampak apabila sektor ini tidak mulai dijalankan kembali.
Terlebih para warga juga masih harus memenuhi kebutuhan diri sendiri serta anggota keluarganya.
"Mereka harus bisa nyari makan," ungkap Risma dikutip dari TribunJatim.com.
Meski demikian, Pemkot Surabaya juga tetap memperhatikan dalam risiko penularan Covid-19.
Pihak Risma akan memperketat sejumlah protokol kesehatan di Surabaya.
Khususnya di sektor usaha yang akan mendapatkan protokol kesehatan lebih ketat dari sebelumnya.
Baca: Jawa Timur Jadi Penyumbang Tertinggi Angka Kasus Baru Positif Covid-19 Hari Ini Dengan 365 Kasus
Baca: Banyak Kasus Satu Keluarga Terpapar Corona di Surabaya, Khofifah: Tidak Semua Miliki Kamar Cukup
Yakni seperti cara bertransaksi ketika berada di pusat perbelanjaan atau terkait dengan posisi tempat duduk.
"Jadi protokol itu yang harus dijalankan karena tadi saya sampaikan, ini menyangkut masalah ekonomi warga, jangan sampai kemudian dia tidak bekerja," jelas Risma dikutip dari TribunJatim.com.
(Tribunnews.com/Febia Rosada, TribunJatim.com/Yusron Naufal Putra)
