Breaking News:

Ini Pertimbangan Hakim Ibnu Kholik Beri Dissenting Opinion dalam Putusan Jonas Salean

Mantan Wali Kota Kupang Jonas Salean telah divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang.

POS-KUPANG.COM/AMAR OLA KEDA
Jonas Salean usai menjalani sidang putusan di pengadilan Tipikor Kupang 

TRIBUNNEWS.COM, KUPANG - Mantan Wali Kota Kupang Jonas Salean telah divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang dalam perkara dugaan korupsi pengalihan aset Pemerintah Kota Kupang.

Namun, putusan terhadap anggota DPRD NTT dari Fraksi Golkar ini terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat di antara majelis hakim.

Berbeda dengan Hakim Ketua Ari Prabowo dan Hakim Anggota I Ngguli Liwar Mbani Awang, Hakim Anggota II Ibnu Kholik menyatakan terdakwa Jonas Salean bersama-sama dengan saksi Thomas More (Mantan Kepala Kantor BPN Kota Kupang) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.

Dalam pertimbangan hukum, Hakim Ibnu Kholik menyebutkan, tanah kosong seluas 20.068 meter persegi di depan Hotel Sasando adalah aset Pemerintah Kota Kupang.

Tanah ini juga pernah diklaim oleh Jakob Saubaki dan telah dijelaskan oleh BPN bahwa bagian tanah tersebut berada dalam penguasaan Pemerintah Kota Kupang.

Menurut Ibnu, pengalihan tanah kapling melalui surat penunjukan kepada 40 orang penerima, prosesnya tidak bersadarkan peraturan yang berlaku.

Sebab 37 penerima tidak pernah mengajukan permohonan kepada Wali Kota Kupang untuk mendapatkan tanah kapling.

Hanya 3 penerima yang mengajukan permohonan yakni Marthase Talan (istri mantan Sekda Kota Kupang Bernadus Benu), Jonathan Lay dan Maria Lay.

“Surat penunjukan tanah kapling, diterbitkan terdakwa tanpa ada permohonan dari para penerima. Surat penunjukan sudah diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2015 dan 5 Oktober 2016. Namun pada kenyataannya, para penerima baru menandatangi surat penunjukan pada tahun 2017,” sebut Hakim Ibnu dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (17/3/2021).

“37 penerima secara ekonomi merupakan orang-orang yang mampu,” ucap Ibnu.

Baca juga: Ketua DPD RI: Pembangunan Bendungan di Kupang Perkuat Kedaulatan Pangan di NTT

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved