Kasus Covid-19 di Lingkungan Sekolah Jateng Terus Bertambah, Bermula dari Curi Star PTM ?

TRIBUNNEWS.COM, PURBALINGGA - Sejumlah daerah di Jawa Tengah mulai muncul kasus Covid-19 di lingkungan sekolah.

Seperti di Kota Semarang, Kabupaten Jepara, Blora, maupun Purbalingga.

Kondisi ini menuai sorotan dari banyak pihak.

Alhasil Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah yang terdapat kasus positif harus dihentikan sementara.

Tribunnews.com merangkum fakta klaster covid-19 di lingkungan sekolah hingga respon sejumlah pihak.

Setop Dahulu PTM Terbatas!

Ketua PGRI Jateng, Muhdi prihatin terjadinya klaster Covid-19 di lingkungan sekolah.

Di Kabupaten Purbalingga, terjadi kasus penularan Covid-19 dengan 90 siswa terkonfirmasi corona.

Begitu juga di Jepara, penularan covid terjadi di satu Madrasah Tsanawiyah (MTs) sehingga sekolah ditutup.

Di Kota Semarang, pemerintah setempat mengklaim penularan covid berawal dari keluarga, bukan dari dalam sekolah.

Baca juga: Fenomena Demam Judi Online Chip Higgs Domino di Aceh, Handphone Anggota Polisi Rutin Diperiksa

Tentunya, peserta didik dan guru terdampak jika terjadi penularan.

Proses pembelajaran tatap muka (PTM) harus dihentikan kembali.

Artinya sekolah harus ditutup sementara waktu lagi untuk memutus mata rantai penularan.

"Di Kota Semarang, penularan tidak terjadi di sekolah."

"Sekolah harus menerapkan apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo."

"Kuncinya memakai masker, menjaga jarak, dan penerapan protokol kesehatan yang lain," kata Muhdi kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (22/9/2021).

Dia menuturkan, proses PTM bisa dilaksanakan secara fleksibel sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

Artinya, sekolah harus menghentikan PTM terbatas.

Lalu dibuka kembali jika kondisi sudah aman.

"Jika terjadi kasus harus ditutup dan bagi yang terkonfirmasi positif bisa dilakukan isolasi."

"Bagi sekolah yang menjadi klaster, maka segera ditutup dan dipastikan apa masalahnya."

"Protokol kesehatan harus ditingkatkan," tegasnya.

DPRD Jateng : Klaster di Tengah PTM Harus Disikapi Serius

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto.

Menurutnya, klaster yang muncul di tengah PTM di sejumlah sekolah di Jawa Tengah harus disikapi serius oleh pemerintah.

Bisa saja, munculnya klaster di sekolah ini menjadi pertanda kasus di Jawa Tengah akan kembali tinggi.

Jangan sampai gelombang ketiga kasus tersebut terjadi.

"Setop terlebih dahulu PTM, kesiapan sekolah harus dievaluasi."

"Kalau memang klaster besar, PTM di wilayah tersebut hendaknya dihentikan semuanya," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Rumah Pecinta Reptil Kebakaran, 80 Ular Mati Terpanggang, Saksi Dengar Ada Ledakan

Sebelum PTM berlangsung, Yudi sudah mengingatkan agar dinas setempat tidak sembrono dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Pasalnya, jika kasus Covid-19 kembali melonjak karena dimulainya proses PTM terbatas, pastinya akan mempengaruhi sektor yang lain, termasuk perekonomian.

"Masyarakat baru saja merasakan sedikit kelonggaran dalam beraktivitas."

"Jangan sampai nanti ada pengetatan lagi karena kasus yang menanjak," ucap Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini.

Menurutnya, sekolah yang melaksanakan PTM mesti lebih diperketat.

Peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan juga sudah harus divaksin.

Padahal saat ini tingkat vaksinasi di Jawa Tengah masih rendah dan belum merata.

Untuk itu pihaknya terus mendorong percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh provinsi maupun pemerintah kabupaten- kota.

"Misalnya, siswanya sudah (vaksin), guru sudah, tapi saat siswa bertemu dengan orangtua dan kakek nenek mereka yang serumah dan rentan, kan sama saja membahayakan juga."

"Ini harus dipikirkan dari dua sisi," tandasnya.

Sekolah Curi Start PTM hingga Muncul Kasus Covid, Ketua DPRD Purbalingga Minta Bupati Copot Kepsek

Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan meminta bupati memberi hukuman kepada sekolah yang mencuri start melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) sebelum ada izin dari Satgas Pengananan Covid-19 kabupaten.

Bahkan, terkait temuan kasus positif Covid-19 pada 90 siswa SMP Negeri 4 Mrebet, Bambang meminta bupati mencopot kepala sekolah tersebut.

"Saya harap, ini disikapi secara tegas oleh bupati. Khususnya, yang berani melakukan (PTM) tanpa koordinasi, mesti diberi punishment. Bila perlu, berhentikan kepala sekolahnya," kata Bambang, Rabu (22/9/2021).

Bambang mengatakan, seringkali ada sekolah yang 'kucing-kucingan' melakukan PTM padahal belum berkoordinasi atau mendapat lampu hijau dari Satgas Penanganan Covid-19 kabupaten.

Padahal, menurutnya, stadar kelayanan menggelar PTM di Purbalingga masih sangat mengkhawatirkan.

Hal ini dilihat berdasarkan data cakupan vaksinasi dosis 1 Kabupaten Purbalingga, yang baru mencapai 22 persen.

"Karena masih memungkinkan, guru-guru yang mengajar itu juga belum divaksin dan risikonya kembali kepada anak-anak kita," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, 90 siswa SMP Negeri 4 Mrebet Purbalingga positif Covid-19 setelah menjalani tes antigen, Senin (20/9/2021).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Purbalingga masih meminta klarifikasi kepada kepala sekolah terkait temuan ini.

Pasalnya, Dindikbud Purbalingga menyatakan, sekolah tersebut seharusnya belum menggelar PTM.

Baca juga: Habiskan Waktu Malam Minggu, 6 Anak Bau Kencur Iseng Otaki Rentetan Aksi Begal di Bintaro

Namun, Dinas Kesehatan (Dinkes) Purbalingga menyatakan, sekolah tersebut sudah menggelar PTM satu atau dua pekan sebelum temuan kasus.

Dinkes diminta melakukan tes antigen kepada siswa setelah ada temuan siswa mengalami gejala Covid-19, selain sebagai syarat persiapan PTM.

Saat ini, 90 siswa positif corona menjalani karantina terpusat di sekolah dan menunggu tes PCR lanjutan

Gubernur Ganjar Minta Pemkab Purbalingga Lakukan Tracing Kontak Erat Murid Positif Covid di Mrebet

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Pemkab Purbalingga bertindak cepat mengatasi klaster pembelajaran tatap muka (PTM) yang menimpa 90 siswa SMP Negeri 4 Mrebet.

Selain menghentikan PTM yang sudah dilakukan, Ganjar meminta bupati Purbalingga segera melakukan tracing terhadap kontak erat 90 siswa itu.

"Bupati sudah memutuskan PTM di Purbalingga dihentikan semuanya. Saya minta dilakukan tracing, dicari penyebabnya dari mana, masuknya seperti apa agar bisa segera tertangani," kata Ganjar, Rabu (22/9/2021).

Ganjar mengatakan, kasus Purbalingga menjadi peringatan untuk semua daerah di Jateng agar lebih berhati-hati.

Pihaknya sudah mengecek dan diketahui bahwa sejumlah sekolah di Purbalingga menggelar PTM tanpa izin.

"Menurut informasi bupati, pada prinsipnya, Purbalingga belum membuka PTM. Maka, saya tekankan, kenapa penting setiap sekolah yang ingin menyelenggarakan PTM untuk lapor dulu, supaya bisa dipantau," ucapnya.

Ganjar meminta setiap daerah tegas mengambil tindakan jika ada sekolah yang menggelar PTM tanpa izin.

Ganjar meminta daerah tidak segan-segan membubarkan PTM jika belum mengantongi izin.

"Yang nggak lapor, bubarkan. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, siapapun yang menggelar PTM, tolong laporkan agar kami bisa melakukan pengecekan sejak awal," tegasnya.

Ganjar juga sudah memerintahkan seluruh daerah untuk melakukan random tes di beberapa sekolah dalam waktu-waktu tertentu.

Hal itu penting agar bisa diketahui perkembangan PTM saat ini.

"Saya minta, segera dilakukan random tes dalam waktu-waktu tertentu agar kita bisa mengetahui kondisinya," ujarnya. (tribun network/thf/TribunBanyumas.com)