Breaking News:

Kapolres Nunukan Pukul Anak Buah, Arsul Sani Nilai Pelaku Perlu Diberi Sanksi Berat

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani turut menanggapi soal video Kapolres Nunukan yang memukul dan menendang anak buahnya sendiri.

Editor: Daryono
Tangkap Layar Twitter
Viral penganiayaan polisi di Nunukan 

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani turut menanggapi soal video Kapolres Nunukan yang memukul dan menendang anak buahnya sendiri.

Arsul menilai, Kapolres Nunukan ini perlu dijatuhi sanksi berat, bukan hanya sekedar sanksi biasa.

Selain itu Arsul juga tidak ingin, sanksi yang diberikan diringankan oleh Polri dengan dalih korban sudah meminta maaf atau berdamai dengan korban.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK dan Dewas KPK di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2021).
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK dan Dewas KPK di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2021). (Jaka/Man (dpr.go.id))

Baca juga: Aniaya Anak Buah, Kapolda Kaltara Mutasi Kapolres Nunukan AKBP SA, Digantikan AKBP Ricky Hadiyanto

"Ketika terjadi kasus seperti di Polres Nunukan itu Divisi Propam pada tataran sanksi etik perlu menjatuhkan sanksi yang berat, bukan sekadar sanksi biasa apalagi dengan alasan misal korban sudah minta maaf atau berdamai dengan pelaku," kata Arsul dilansir Kompas.com, Selasa (26/10/2021).

Anggota Komisi III DPR ini pun mengecam keras setiap adanya kekerasan yang dilakukan oleh seorang polisi terhadap siapapun, termasuk pada anak buahnya sendiri.

Baik kekerasan yang dilakukan secara fisik maupun verbal.

Meski demikian, Arsul merasa yakin jika Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo memiliki semangat untuk menegakkan disiplin dan mengubah citra Polri sebagai polisi yang humanis.

Baca juga: Brigadir SL Minta Maaf karena Simpan Lalu Sebar Video Dugaan Penganiayaan Kapolres Nunukan AKBP SA

Lebih lanjut Arsul menegaskan jika pemberatan sanksi kepada pelaku ini dapat dijadikan sinyal jelas, bahka segala bentuk kekerasan tidak ditolelir di lingkungan Polri.

"Pemberatan sanksi ini yang bisa diharapkan mengirim sinyal jelas bahwa kekerasan meski terhadap jajaran sendiri adalah perbuatan yang tidak ditolerir di lingkungan Polri," tegasnya.

Arsul menambahkan, Komisi III DPR akan terus memantau perkembangan kasus ini meski AKBP Syaiful telah dinonaktifkan.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved