Pembangunan Waduk di Purworejo
Kata Ganjar soal Pengukuran Lahan di Desa Wadas: Hanya pada Warga yang Sudah Setuju
Ganjar Pranowo sebut pengukuran lahan di Desa Wadas, hanya dilakukan pada warga yang sudah setuju, sempat libatkan Komnas HAM.
Penulis:
Shella Latifa A
Editor:
Arif Fajar Nasucha
lihat foto
"Karena ada perbaikan dokumen administrasi 3,8 persen, adanya gugatan perdata ke pengadilan tinggi 2,9 persen, ada kendala pengukuran lahan Desa Wadas 21 persen," jelas Ganjar.
Menurut catatan sementara Pemprov Jateng, sudah ada 346 bidang lahan setuju untuk dilakukan proyek.
Sementara 133 pemilik lahan masih menolak.
"Sebelum diukur kemarin, total lahan terdampak, 617 bidang, 346 bidang sudah setuju. 133 masih menolak, dan sisisanya belum memutuskan," tutur Ganjar.
"Pengukuran ini sekali lagi hanya dilakukan untuk warga yang sudah setuju," tambahnya.
Libatkan Komnas HAM
Ganjar menjelaskan pihaknya juga melibatkan Komnas HAM untuk menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan warga yang menolak.
Pada 6 Desember 2021, Pemprov Jateng mendapat rekomendasi Komnas HAM untuk membuka ruang dialog dengan warga.
Kemudian pada 20 Januari 2022, Komnas HAM menggelar ruang dialog membuka ruang dialog antara pemerintah dengan warga yang pro dan kontra.
"Namun pertemuan hanya dihadiri warga yang pro, sedangkan warga yang kontra tidak hadir."
"Pihak pro meminta segera dilakukan pengukuran lahan. Untuk yang kontra didatangi Komnas HAM," kata Ganjar.
250 Personel Bertugas Dampingi BPN Lakukan Pengukuran Lahan
Diketahui, Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat melakukan pengukuran lahan di Desa Wadas, rangka pembangunan proyek Bendungan Bener, Selasa (8/2/2022).
Adapun sejumlah 250 petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol mendampingi sekitar 70 petugas BPN dan Dinas Pertanian yang melaksanakan pengukuran dan penghitungan tanaman tumbuh.
Berkaitan adanya ratusan personil di lokasi, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudus angkat bicara.
