FX Rudy Kritik Keras Gibran Terkait Kenaikan Ugal-ugalan PBB: Tidak Libatkan DPRD dan Partai
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dikiritik pendahulunya, FX Hadi Rudyatmo
"Cari potensi yang ada. Rp 80 miliar dibagi OPD penghasil. Dinas Pasar, PU, Bapenda, Dishub, banyak. Dari 4 dinas ini aja bisa menghasilkan banyak kok. Perdagangan dan sebagainya," terangnya.
Menurutnya, hal seperti ini bisa diantisipasi jika berbagai pihak menjalin komunikasi yang intens.
"Justru saya berpesan hal seperti ini jangan terulang. Lakukan komunikasi dengan anggota DPRD dan Wakil Wali Kota," jelasnya.
Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Ketua DPC PDIP Solo FX Rudy Kritik Keras Cara Gibran Bikin Kebijakan : Naikkan PBB Tak Komunikasi
dan
FX Rudy Turun Gunung, Jadi Sosok di Balik Batalnya Kenaikan PBB : Panggil Anggota Fraksi PDIP Solo
Kata FX Rudy soal Gibran Tak Komunikasi Naikkan PBB :Wali Kota Petugas Partai, Jika Gitu PDIP Hancur
Pemerintah Kota Solo
pajak bumi dan bangunan
Gibran Rakabuming
FX Hadi Rudyatmo
FX Rudy
PDI Perjuangan
| Prabowo Diklaim Sudah Tahu Gibran Tak Lulus SMA, Rismon Minta Wapres Dimakzulkan | 
				      										 
												      	 |  
						 
				    
|---|
| Seruan Adili Jokowi dan Makzulkan Gibran Rakabuming Raka, Rismon Sianipar: Memaksakan Anak | 
				      										 
												      	 |  
						 
				    
|---|
| Pemprov DKI Jakarta Tetapkan Skema Pengurangan dan Pembebasan PBB-P2 Terbaru | 
				      										 
												      	 |  
						 
				    
|---|
| 250 Desa di Sukabumi Belum Setorkan Uang PBB Rp25 Miliar Titipan Warga, Diduga Dipakai Kades | 
				      										 
												      	 |  
						 
				    
|---|
| Babak Akhir Sidang Hasto di MK, Pemerintah Tegaskan UU Tipikor Tidak Perlu Tafsir ‘Melawan Hukum’ | 
				      										 
												      	 |  
						 
				    
|---|
							
							
							
			
												      	
												      	
												      	
												      	
												      	
				
			
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.