Tanahnya akan Dibeli untuk IKN, Warga Ngaku Seperti Ditodong, Moeldoko Minta Tak Manfaatkan Situasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persoalan pembebasan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, sampai saat ini belum tuntas semua.

Sejumlah warga yang berada di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara pun enggan menjual tanahnya kepada pemerintah karena dinilai terlalu kecil.

Dahlia, salah satu warga yang lahannya terdampak pembangunan IKN Nusantara mengaku dapat informasi nilai ganti rugi lahan hanya berkisar Rp 115.000 sampai Rp 300.000 per meter.

Luas lahan milik Dahlia yang berukuran 15 meterx48 meter masuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di lokasi Desa Bumi Harapan.

Baca juga: LKPP Dukung Keterlibatan Swasta Terkait Pembangunan IKN Nusantara

“Nilai segitu (harga ganti rugi) enggak cukup kami beli lahan baru di Sepaku yang harga sudah melonjak per meternya sudah Rp 3,4 juta,” katanya dikutip dari TribunKaltim.com, Minggu (12/2/2023).

Menurutnya, lahan miliknya sudah diukur petugas sejak akhir tahun lalu, tetapi hingga kini dirinya belum mendapat kepastian nilai ganti ruginya.

“Kami belum dapat informasi pasti. Harga itu hanya beredar dari grup WhatsApp warga yang terdampak KIPP. Kalau memang harga segitu, kami tidak terima, terlalu kecil,” paparnya.

Dahlia menyampaikan, beberapa warga sudah dipanggil ke Balikpapan, kemudian diuruskan pembukaan rekening baru, lalu uang ganti rugi itu ditransfer melalui rekening tersebut.

“Kalau ada warga yang enggak mau, uangnya dititipkan di Pengadilan. Kami seperti ditodong,” ucap Dahlia.

Hal yang sama juga dikeluhkan warga lain, Agusariyani yang memili lahan seluas 29 meterx70 meter berlokasi di pinggir jalan Desa Bumi Harapan.

“Sudah diukur sejak Desember tahun lalu, tapi sampai sekarang kami belum kepastian harga ganti rugi,” ungkap dia.

Agusariyani mengaku, saat pengukuran, petugas ukur tidak memberitahu nilai ganti rugi beserta tanam tumbuhnya.

Hanya diberitahukan mengenai jumlah tanam tumbuh dan luas lahannya yang bakal dibebaskan pemerintah.

“Kami dapat informasi ya dari grup WhatsApp (KIPP) itu saja. Di situ ada RT, lurah, dan camat,” kata dia.

Warga Desa Bumi Harapan ini berharap pemerintah bisa memberikan harga ganti rugi yang pantas agar warga bisa membeli lahan baru untuk tetap bertahan di Sepaku.

Tanggapan Camat Sepaku

Camat Sepaku Waluyo mengaku belum menerima keluhan warga terkait harga ganti rugi tersebut.

Dia mengaku tak tahu karena baru menjabat sebagai camat.

“Saya baru jabat camat ini belum sebulan. Saya belum dampingi warga pembebasan lahan, jadi saya enggak tahu harga ganti ruginya,” kata dia.

Sebagai informasi, tahap pertama pembangunan IKN pemerintah memprioritaskan pembebasan lahan untuk KIPP seluas 6.671 hektar.

Baca juga: Dukung Konektivitas IKN Nusantara, Super Air Jet Tambah Rute Baru ke Balikpapan

Di tempat ini, Kementerian PUPR juga akan membangun infrastruktur dasar.

Dari keseluruhan luas lahan tersebut, sebagian masuk lahan warga sehingga perlu dibebaskan.

Jangan Manfaatkan Situasi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut pembelian lahan warga yang terdampak pembangunan IKN Nusantara sudah sesuai karena penetapannya melalui tim aprasial.

Hal tersebut disampaikan Moeldoko karena mendapat keluhan dari warga yang menganggap nilai pembelian lahan terlalu kecil

Diketahui, harga tanah masyarakat di IKN ditetapkan kurang lebih sekitar Rp200 hingga Rp300 ribu per meter.

Masyarakat menginginkan harga yang lebih tinggi, yakni Rp600 hingga Rp1 juta per meter.

Moeldoko menjelaskan, penetapan harga tanah telah melalui kajian dari tim independen atau tim appraisal, sehingga dipastikan harga yang di patok semata karena berhubungan dengan kepentingan IKN.

“Ada tim appraisal itu yang harus menjadi referensi, ini tim independen dan tidak punya kepentingan apapun,” ungkapnya Minggu (12/2/2023).

Moeldoko juga menjelaskan bahwa harga tanah yang ditetapkan itu sudah cukup tinggi, karena adanya proyek ibu kota baru ini.

Kata dia, jika tidak ada IKN maka harga tanah di wilayah itu, tidak akan diberi harga yang sama dengan saat ini, terlebih dulunya kawasan itu cukup terisolasi.

“Tanah ini dulunya terisolasi, harganya cuma 10 perak begitu ada jalan dibangun harganya menjadi 100 perak, jangan minta seribu perak, gak fear dong,” sambungnya.

Untuk itu ia juga meminta agar masyarakat tidak memanfaatkan situasi dengan meminta harga yang tidak wajar, yang berujung menghambat pembangunan ibu kota baru.

“Tanah masyarakat itu mahal karena ada IKN, jangan karena mentang-mentang ada IKN memanfaatkan situasi,” ujarnya.

Dengan pembangunan IKN kata Moeldoko, akan memunculkan kawasan baru, yang memiliki pertumbuhan infrastruktur yang memadai, dan juga bisa menjadi faktor pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

“Harapannnya IKN akan memunculkan kawasan baru yang memiliki pertumbuhan yang harapannnya ikn akan memunculkan kawsan baru yang memiliki pertumbuhan yang barubaru,” pungkasnya.

Baca juga: Menteri ATR/BPN Pastikan Pembangunan di IKN Perhatikan Keberadaan Tanah Adat

Sebelumnya diketahui, tanah masyarakat yang akan dibebaskan yakni seluas 817,9 hektar.

Letaknya berada di Desa Bumi Harapan dan Desa Bukit Raya.

Pembebasan akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama dibebaskan seluas 345,82 hektar.

142 Investor Tertarik

Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyampaikan, banyak investor yang berminat berinvestasi di Nusantara, Kalimantan Timur.

Dilansir dari Kontan, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, telah ada 142 investor yang menyatakan minat investasi di IKN.

Dari jumlah tersebut, Bambang menyebut, 90 investor diantaranya dikategorikan pihak serius.

Dari 90 investor yang dikategorikan serius, Bambang mengatakan, 25 investor aktif menjalin komunikasi dengan Otorita IKN.

"25 (investor) yang aktif portofolio yang memang sedang intens bolak balik (komunikasi)," ujar Bambang ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (6/2/2022).

Bambang menuturkan, 25 investor tersebut aktif meminta data informasi dan kejelasan tentang kondisi di lapangan.

Menurutnya, para investor butuh waktu untuk melakukan studi kelayakan. Hal ini terkait dengan perhitungan investasi yang akan mereka kucurkan.

"Kita sih pengen secepatnya, InsyaAllah tahun ini dalam kuartal dua nanti akan ada pecah telor (realisasi investasi dari investor)," ucap Bambang.

Bambang mengatakan, PP tentang kemudahan investasi akan terbit dalam waktu dekat.

Baca juga: Infrastruktur Digital Digenjot di IKN, Lahan 2 Hektar Disiapkan Buat Data Center

Setelah PP terbit, Otorita IKN dan Kementerian Investasi/BKPM akan memberi penjelasan kepada semua pihak mengenai isi PP tersebut.

"Semua menteri udah paraf, termasuk saya, kemudian lewat setneg ke presiden," ungkap Bambang.

Selain itu, Bambang mengatakan, Otorita IKN telah mengajukan usulan pagu anggaran untuk tahun 2023 sekitar Rp 600 miliar.

Ia menyebut, pada tahap pertama anggaran yang disetujui sekitar Rp 250 miliar.

"Dipakai untuk dukungan manajemen dan satu lagi untuk pengembangan pengembangan kawasan strategis utamanya untuk mendukung semua operasi dari kebutuhan kita," tutur Bambang.

Bambang mengatakan, Otorita IKN telah berkonsultasi dengan Komisi XI DPR tentang anggaran tahun 2023.

"Intinya kita diminta lebih aktif lagi, koordinasi dengan kementerian/lembaga dan kemudian melaksanakan monitoring dan secara berkala kami akan laporkan ke semua pihak," pungkas Bambang.

Sebelumnya, Bambang mengatakan beberapa konglomerat sudah menyampaikan Letter of Intent (LoI) untuk masuk ke IKN Nusantara.

Dilansir dari Kompas.com, Bambang menyebut badan-badan ekonomi di dunia menyatakan kewaspadaan situasi resesi global

"Kalau dibilang bahwa 2023 ini akan ada resesi ekonomi. Mungkin proyeksi hampir semua badan-badan ekonomi dunia menyatakan demikian.

Tapi kami juga melihat bahwa ada beberapa investor yang cash rich (orang kaya) yang justru mencari tempat untuk menaruh uang pada saat ini," ujarnya ketika RDP dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/2/2023).

"Dan itu terefleksi dari beberapa yang datang ke kami dan memberikan letter of interest.

Jadi tidak sepenuhnya semua dunia ini dalam kegelapan tapi juga ada beberapa potensi dari investor yang akan masuk," sambung Bambang.

Baca juga: Jumlah Perusahaan Asing yang Tertarik Investasi di IKN Terus Bertambah 

Kendati disebut banyak investor yang tertarik, namun dirinya tidak dapat membeberkan nama-nama para investor.

Lantaran masih dilakukan negosiasi hingga sekarang terhadap para investor tersebut.

"Kalau kita nanti melakukan structuring-nya dengan benar ini tentu akan bisa masuk ke dalam bagian dari pembangunan IKN ke depan.

Nah ini sebenarnya kami sedang kejar, belum bisa membuka atau disclose siapa saja.

Tapi kami sedang melakukan one on one, katakanlah customer relation dengan mereka sehingga mereka nanti Insya Allah bisa merupakan bagian dari IKN kedepannya," ujar Bambang.

(Tribunnews/TribunKaltim/Kompas.com/Kontan)