Alasan Dedi Mulyadi Bongkar Wisata Hibisc Fantasy di Puncak, Satpol PP dan Alat Berat Diterjunkan

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menginstuksikan untuk membongkar wisata rekreasi Hibisc Fantasy di Puncak, Bogor, Jabar.

Pembongkaran dilakukan pada Jumat (7/3/2025), menggunakan lima unit alat berat.

Satpol PP juga dikerahkan untuk membongkar wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jaswita Jabar.

Kasatpol PP Provinsi Jabar, Muhammad Ade Afriand, menjelaskan ada 39 bangunan yang dibongkar. Pembongkaran ditargetkan selesai pada Kamis (13/3/2025).

"Hari ini kami menindaklanjuti pembongkaran, total ada lima alat berat dan 60 personel Satpol PP Jabar diterjunkan," paparnya, Jumat.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi meyakini banjir yang terjadi di Bekasi, Bogor, Karawang hingga Jakarta, diakibatkan hujan di wilayah Puncak.

Sejumlah lahan hijau dijadikan tempat wisata sehingga tak ada wilayah resapan air.

"Izinnya 4.800 meter persegi, yang dikerjakan 15.000, sudah nambah 11.000."

"Perintah saya, bongkar mulai hari ini, ini menimbulkan problem meskipun BUMD Jabar, yang melanggar harus ditindak untuk contoh bagi seluruh masyarakat Jawa Barat," ucapnya, Jumat.

Politisi partai Gerindra tersebut akan membenahi Puncak, Bogor menjadi kawasan hutan.

"Hari ini saya fokus untuk membenahi wilayah Puncak untuk kembali ke awalnya menjadi wilayah hutan, perkebunan," lanjutnya.

Tempat wisata yang dibongkar akan dilakukan reboisasi dan mengembalikan fungsi resapan air.

Baca juga: Hibisc Fantasy Puncak Bogor Gunakan 15 Ribu Meter Persegi, Padahal Izinnya Hanya 4.800 Meter Persegi

Selain itu, ia akan memodifikasi cuaca dalam 10 hari ke depan lantaran ada peringatan hujan lebat dari BMKG.

"Menghadapi cuaca yang ekstrem, hujan yang deras yang diperingatkan oleh BMKG, antara tanggal 10 sampai 20 Maret 2025, mudah-mudahan saya tidak salah dalam melihat, Pemprov Jawa Barat akan melakukan modifikasi cuaca selama 10 hari dan mudah-mudahan modifikasi itu bisa mengurangi beban air yang jatuh ke wilayah rawan banjir," sambungnya.

Sementara itu, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengaku akan mencabut kewenangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam memberizikan izin.