Kata Kemenag soal Kasus Kekerasan Seksual Pimpinan Ponpes di Lombok Mirip Serial Walid

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat (Kemenag NTB) buka suara soal kasus dugaan kekerasan seksual oleh AF, seorang oknum pimpinan yayasan sebuah pondok pesantren (Ponpes) di Lombok Barat.

Puluhan santriwati menjadi korban aksi bejat pria paruh baya pimpinan ponpes tersebut.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag NTB, Zamroni Aziz, menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi bagi ponpes yang melakukan pelanggaran.

Menurut Zamroni, sanksi bisa berupa teguran, penutupan sementara bahkan, hingga pencabutan izin operasional.

"Kami akan tindak tegas sesuai dengan regulasi yang ada," kata Zamroni, Selasa (22/4/2025), dilansir TribunLombok.com.

"Kita minta APH (Aparat Penegak Hukum) tindak tegas yang bersangkutan (terduga pelaku AF)," lanjutnya.

Baca juga: Bak Walid Versi Nyata, Pimpinan Ponpes di Lombok Cabuli 20 Santriwati, Modusnya Sucikan Rahim

Zamroni menyatakan, Kemenag NTB rutin melakukan sosialisasi setiap bulannya, tetapi secara aturan mereka memiliki keterbatasan karena tidak bisa terlalu dalam mengintervensi ponpes-ponpes yang ada.

"Karena ponpes itu lembaga swasta, tentu juga punya batasan bisa masuk dalam pengelolaan ponpes. Hanya bisa kita tekan lewat kurikulum pembelajaran," paparnya.

Terkait kasus kekerasan seksual ini, Kemenag NTB akan melakukan evaluasi terhadap ponpes tersebut guna menentukan sanksi yang akan diberikan.

Zamroni mengatakan pihaknya sudah membentuk satuan tugas (Satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di setiap kabupaten/kota, di dalamnya berisi berbagai elemen masyarakat termasuk pemerhati anak. 

Modus Mirip Walid

Kasus ini terungkap setelah sejumlah santriwati korban aksi bejat AF menonton serial Malaysia berjudul "Bidaah" dengan tokoh fiktif bernama Walid Muhammad Mahdi Ilman alias Walid.

"Karena film Walid ini mereka berani untuk speak up (berbicara)," ujar Perwakilan Koalisi Stop Anti Kekerasan Seksual NTB, Joko Jumadi, Senin (21/4/2025), dilansir TribunLombok.com.

Untuk diketahui, karakter tokoh Walid dalam drama tersebut digambarkan sebagai sosok pemimpin kelompok sekte sesat dengan mengaku sebagai Imam Mahdi, pemimpin umat muslim jelang kiamat. 

Selain itu, Walid juga memperdaya dan menyetubuhi para pengikutnya dengan dalih agama.

Karakter Walid dan alur cerita serial drama tersebut memiliki banyak kesamaan dengan pengalaman yang dialami para santriwati saat menimba ilmu di ponpes di Lombok Barat yang dipimpin oleh AF ini.

Dari situlah, para santriwati melaporkan aksi bejat AF ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Mataram.

Baca juga: Berani Speak Up Usai Nonton Walid, 7 Santriwati Laporkan Pimpinan Ponpes di Lombok soal Pencabulan

Modus AF untuk melancarkan aksi bejat kepada para santriwatinya adalah dengan janji mensucikan rahim korban.

AF beraksi di sebuah ruangan pada malam hari. 

"Kelak santriwati tersebut dijanjikan akan melahirkan anak yang menjadi seorang wali," kata Joko.

Joko mengungkapkan, peristiwa kekerasan seksual yang dialami para santriwati terjadi sejak tahun 2016 sampai 2023.

"Korban (kini) sudah menjadi alumni," ucap Joko.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram itu juga menyebutkan, sejauh ini, sudah ada 20 santriwati yang mengaku sebagai korban.

Tetapi, baru tujuh korban yang telah diperiksa dan melapor ke polisi.

Baca juga: Awal Mula Terungkapnya Kasus Ustaz Cabuli 12 Santri di Tulungagung, Korban Kena Mental

Adapun dari puluhan korban, sebagian di antaranya sudah disetubuhi pelaku, sedangkan sebagian lainnya dicabuli.

"Artinya yang dicabuli ini tidak mau untuk disetubuhi," sebut Joko.

Setelah mendapatkan kabar tersebut, Joko mengaku pihaknya melakukan klarifikasi kepada para santriwati.

Hasilnya, sejumlah santriwati mengaku menjadi korban kekerasan seksual oleh AF.

Kini, pihak ponpes telah memberhentikan AF sebagai pimpinan yayasan.

"Berita baiknya ponpes cukup kooperatif, setelah mendapatkan informasi ponpes memberhentikan yang bersangkutan sebagai ketua yayasan," ungkap Joko.

Dikatakan Joko, pihak kepolisian telah memeriksa beberapa orang saksi korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Di sisi lain, pihak Joko kini fokus melakukan pemulihan psikologi korban.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Lombok Barat, Kemenag NTB Ancam Cabut Izin Operasional

(Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunLombok.com/Robby Firmansyah)