Ragukan Kebijakan Dedi Mulyadi, Warga Jabar: Rp1.000 Kecil, tapi Kalau Tiap Hari Dikumpulkan Banyak

TRIBUNNEWS.com - Kebijakan baru Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau Poe Ibu atau iuran Rp1.000 hari, diragukan sebagian warga Jabar.

Mereka takut iuran tersebut disalahgunakan oleh pihak yang berwenang mengurus.

Seperti yang disampaikan warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Edi Kusnaedi (35).

Meski Edi mendukung kebijakan tersebut, ia khawatir pelaksanaannya tak transparan.

Edi juga takut bantuan lewat iuran Rp1.000 itu tak tepat sasaran atau justru disalahgunakan.

Sebab, meski nominal Rp1.000 terbilang kecil, jumlahnya akan sangat banyak jika setiap hari dikumpulkan dari seluruh warga Jabar.

Baca juga: Pro dan Kontra Iuran Rp1000 per Hari Dedi Mulyadi, Ini Respons Warga Jabar dan Pengamat

"Seribu rupiah itu kan kecil sekali. Tapi, kalau dikumpulkan banyak orang, pasti hasilnya besar."

"Bisa bantu anak-anak sekolah atau orang sakit yang tidak mampu," ujar Edi, Sabtu (4/10/2025), dilansir TribunJabar.id.

"Apakah uangnya benar-benar sampai ke masyarakat atau tidak? Kita sering dengar bantuan tidak tepat sasaran."

"Jadi mekanismenya harus jelas, transparan, dan gampang diakses publik. Kalau itu bisa dibuktikan, pasti banyak orang yang mau ikut," imbuh dia.

Terpisah, warga Kabupaten Bandung lainnya, Enung (40), mengaku keberatan terhadap kebijakan iuran Rp1.000 per hari, sebab menurutnya rawan disalahgunakan.

Ia menilai kebijakan ini rawan korupsi apabila tidak ada pengawasan secara ketat.

"Terus terang saya kurang setuju. Seribu memang kecil, tapi kalau tiap hari dikumpulkan se-Jawa Barat kan jumlahnya besar sekali. Kalau tidak ada pengawasan ketat, ya rawan dikorupsi," urainya.

Enung pun berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar harus membuktikan terlebih dulu sistem pengawasan mereka, sebelum menerapkan kebijakan iuran Rp1.000 per hari.

"Buat saya, pemerintah harus buktikan dulu sistem pengawasannya benar-benar kuat. Kalau tidak, iuran ini hanya akan menambah ketidakpercayaan masyarakat," kata dia.

DPRD Jabar: Pemprov Tak Bisa Kelola Uang