Kemendagri: Seluruh Pengisian Keanggotaan DPR Papua Dilakukan Transparan dan Adil
Ribka mengatakan saat ini proses pengesahan masih ditunda, karena adanya gugatan hukum yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura
lihat foto
KOMPAS.com/Dhias Suwandi
TRANSPARAN - Pemerintah memastikan proses pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) periode 2024-2029 melalui mekanisme pengangkatan berjalan dengan transparan dan adil.Â
Untuk tiga provinsi lainnya, yakni Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua, saat ini masih dalam proses penyelesaian perkara di PTUN Jayapura dan PT TUN Manado.
Sedangkan untuk Provinsi Papua Pegunungan, proses klarifikasi dan koordinasi lanjutan akan segera dilakukan, mengingat gubernur dan wakil gubernur terpilih baru saja dilantik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah.
"Ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk menghormati hak-hak politik Orang Asli Papua dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Tanah Papua," tandasnya.
Halaman 2 dari 2
Baca Juga
| Sosok Akhmad Wiyagus, Eks Kapolda Jabar Pernah Disorot saat Kasus Vina Cirebon, Kini Jadi Wamendagri |
|
|---|
| Profil Ribka Haluk, Perempuan Papua Pertama yang Jadi Ketua Komite Percepatan Pembangunan Papua |
|
|---|
| Ribka Haluk Datangi Istana Usai Ditelepon Letkol Teddy, Siap Emban Mandat Papua |
|
|---|
| Wamendagri Bima Arya Dorong PLBN Sebatik Dongkrak Ekonomi Masyarakat Perbatasan |
|
|---|
| Wamendagri Ribka Dorong Percepatan Regulasi Eliminasi Malaria di 6 Provinsi Papua |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.