Alasan Ahmad Luthfi Tak Sepakat Kebijakan Dedi Mulyadi Bawa Siswa Nakal ke Barak Militer

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tak sependapat dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin melakukan pembinaan terhadap siswa nakal di barak militer.

Menurut Ahmad Luthfi sudah ada aturan hukum untuk menangani siswa yang melakukan pelanggaran atau bermasalah. 

Untuk kategori anak yang masih di bawah umur akan dikembalikan kepada orang tua. 

Sementara untuk anak sudah cakap umur akan ditindak sesuai hukum.

"Kalau anak di bawah umur, kita kembalikan ke orangtuanya. Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya," kata Ahmad Luthfi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Ia menekankan bahwa tidak perlu ada kebijakan tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kan begitu. Ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang gitu. Enggak usah," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menyebut peran orangtua dan guru tetap menjadi bagian utama dalam pembinaan siswa bermasalah.

"Sesuai ketentuan saja. Kalau di bawah umur, masih ada kewenangan. Kalau di sekolah masih ada, namanya guru, kembalikan orang tuanya," sambung Luthfi.

Diketahui, kebijakan Dedi Mulyadi itu juga ditentang oleh Amnesty Internasional Indonesia. 

Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, memandang pelibatan personel TNI untuk melakukan pembinaan siswa bermasalah dengan cara militer adalah cara yang tidak tepat.

Baca juga: Dikawal Dedi Mulyadi, Siswa Jalani Pendidikan Militer di Barak TNI Purwakarta, Ini Penampakannya

Displin militer, menurutnya tidak cocok untuk pertumbuhan anak karena metode militer sering kali melibatkan disiplin keras dan hukuman fisik yang tidak sesuai untuk anak-anak yang masih dalam proses perkembangan dan pertumbuhan.

Usman Hamid memandang, anak-anak justru membutuhkan pendekatan yang mendukung perkembangan emosi, sosial, dan kognitif mereka.

"Pendekatan itu membawa potensi terjadinya pelanggaran hak-hak asasi anak. Pembinaan dengan cara militer dapat berpotensi melanggar hak-hak anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis, serta hak untuk berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung," kata Usman, Rabu (30/4/2025). 

Menurutnya, pendekatan yang dibutuhkan untuk menangani siswa bermasalah adalah pendekatan yang lebih holistik.

Pendekatan tersebut menurutnya termasuk dukungan psikologis, pendidikan khusus, dan bantuan sosial. 

"Metode militer tidak dirancang untuk menangani kebutuhan kompleks anak-anak tersebut, apalagi hak anak yang utama adalah bermain. Ada risiko trauma dan dampak jangka panjang," kata dia.

Program Pendidikan Militer 

Progam pendidikan militer untuk pelajar di Jawa Barat mulai dilakukan pada Kamis (1/5/2025) kemarin. 

Sebanyak 39 siswa di Purwakarta yang sering melanggar akan mengikuti pembinaan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta.

Sejumlah kurikulum khusus telah disiapkan untuk para siswa mulai pendidikan karakter, bela negara, psikologi, dan spiritualitas.

Dengan adanya progaram ini para siswa diharapkan mendapatkan lingkungan yang positif sehingga terbentuk mental yang kuat.

Materi selama 14 hari disusun oleh TNI, Polri, Pemda, dan berbagai instansi terkait.

"Kami tidak menunggu payung hukum ketika ada anak-anak yang terancam masa depannya."

"Orang tua telah menitipkan mereka kepada kami, dan kami percaya TNI dan Polri mampu membina mereka," ungkap Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, Kamis (1/5/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

Program ini mendapat dukungan dari sejumlah orang tua siswa. 

Salah satu wali murid, Elly, berharap progam ini dapat merubah karakter anaknya.

"Anak saya sering bolos dan susah dinasehatin. Saya titipkan ke program ini agar bisa berubah jadi lebih baik."

"Terima kasih Pak Bupati dan Gubernur, semoga anak saya bisa jadi rajin dan nurut," kata Elly, Kamis. 

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Tangisan & Harapan 39 Siswa di Purwakarta yang Dilepas Orang Tua ke Pendidikan Karakter Ala Militer.

(Tribunnews.com/Milani) (TribunJabar.di/Deanza Falevi)