Bantah Terima Rp33 M, Dedi Mulyadi Tak Ambil Pusing jika Dana Operasional Dihapus

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah rumor dia menerima tunjangan hingga Rp33 miliar setiap tahun.

Dedi mengklaim penghasilan tetap yang setiap bulan didapatkan hanya gaji pokok Rp 8,1 juta.

"Sejak awal saya terbuka menyampaikan, gaji gubernur dan tunjangannya itu sebesar Rp8,1 juta dalam setiap bulan. Setelah itu saya memang mendapat fasilitas, tetapi banyak yang saya coret dari anggaran," kata Dedi lewat akun Instagramnya, Jumat (12/9/2025).

Dia juga mengaku tidak menggunakan fasilitas pakaian dinas dan mobil dinas.

"Setelah saya menjabat, anggaran perjalanan dinas saya turunkan menjadi Rp750 juta. Dan sekarang, di perubahan APBD tahun 2025, anggaran itu diturunkan lagi menjadi Rp100 juta. Tahun ini baru terpakai Rp74 juta," katanya.

Politikus Partai Gerindra itu menyebut hal itu dilakukan demi menekan pemborosan, dan anggaranbya supaya lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Dedi juga menyinggung penghematannya dalam hal perjalanan dinas gubernur. Menurut Dedi, sebelum dia menjabat, anggaran perjalanan dinas mencapai Rp 1,5 miliar per tahun.

Tak ambil pusing jika dana operasional dihapus

Sehari kemudian Dedi mengaku tidak mempermasalahkan apabila anggaran operasional gubernur sebesar Rp28,8 miliar dihapus.

Dia mengklaim dana yang selama ini diterima itu digunakan untuk membantu warga Jabar yang dipimpinnya.

"Semuanya untuk belanja kepentingan rakyat, yaitu membantu orang sakit di rumah sakit saya bayarin, ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama keluarganya sakit di rumah sakit biaya angkutannya saya bayarin," kata Dedi, Sabtu (13/9)2025), dikutip dari Tribun Jabar.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sentil Mantunya Putri Karlina dan Bupati Garut soal Curhatan Abenk: Saya Yakin Peka

Menurut Dedi, dana itu juga digunakan untuk memperbaiki rumah warga, infrastruktur desa, dan pembangunan jembatan.

Dana operasional Gubernur Jabar ditetapkan sebesar 0,15 persen dari pendapatan asli daerah (PAD).  PAD Jabar mencapai Rp19 triliun sehingga dana yang diterima Dedi mencapai sekitar Rp28,8 miliar.

Seandainya dana itu dihapus, Dedi mengaku tidak akan mempermasalahkannya.

"Saya enggak ada masalah apa pun kalau memang itu sebuah keharusan harus dihapuskan (dana operasional)," katanya.

Namun, Dedi mengklaim justru masyarakat yang rugi, buka dia.