Jumat, 5 September 2025

PDIP Walk Out saat Rapat Paripurna DPRD Jabar, Dedi Mulyadi: Itu Hak Setiap Orang

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons aksi walk out yang dilakukan oleh Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di Gedung DPRD, Jumat (16/5/2025).

TribunJabar.id/Dian Herdiansyah
DEDI MULYADI - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat diwawancarai di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Kamis (10/4/2025). Dedi Mulyadi merespons aksi walk out yang dilakukan oleh Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di Gedung DPRD. 

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, merespons aksi walk out yang dilakukan oleh Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di Gedung DPRD.

Menurut Dedi, setiap orang mempunyai hak untuk mengekspresikan sikapnya masing-masing, termasuk Fraksi PDIP Jawa Barat yang melakukan walk out dalam rapat paripurna.

"Itu hak setiap orang, mau walk out, mau tidak. Artinya setiap orang berhak, setiap partai politik, fraksi berhak mengekspresikan setiap kepentingan politik," ujar Dedi, dilansir Tribun Jabar, Jumat (16/5/2025).

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa mengatakan, aksi walk out yang dilakukan oleh Fraksi PDIP dalam rapat paripurna adalah bagian dari dinamika relasi antara legislatif dan eksekutif di negara demokrasi dalam menyatakan pendapatnya.

Oleh karena itu, sambung Buky, pihaknya menghargai keputusan tersebut. 

"Walk out itu kan dinamika jadi itu saya lihat bagian dari dinamika saja bahwa ada yang tadi disampaikan terkait ketidakberkenanan teman-teman fraksi PDI-P ya bagian dari hak mereka," ujar Buky.

Ia mengaku, dalam waktu dekat bakal mencoba berkomunikasi dengan seluruh anggota Fraksi PDIP mengenai aksi itu.

Buky menduga, berdasarkan hasil penjelasan salah satu anggota Fraksi PDIP Jawa Barat, keputusan untuk keluar dari ruangan rapat karena ada salah paham dari pernyataan Dedi Mulyadi

"Saya belum bisa berkomentar banyak karena yang disampaikan sepertinya ada masalah miskomunikasi yang Fraksi PDIP nilai bahwa komunikasi gubernur dan DPRD itu dianggap tidak memuaskan," ucapnya.

Ia menekankan, supaya DPRD Jawa Barat jangan terlalu dini menilai kebijakan yang dibuat oleh Dedi Mulyadi.

Menurutnya, pihak eksekutif perlu diberikan kesempatan untuk melakukan tugasnya.

"Tetapi terhadap kebijakan gubernur kita juga tidak perlu reaktif, kita beri kesempatan untuk melakukan target-target programnya mungkin ada jangka pendek yang ingin dikejar," jelasnya. 

Baca juga: Sosok Doni Maradona, Anggota DPRD Jabar Walk Out Buntut Pidato Dedi Mulyadi, Tegas Minta Klarifikasi

Sikap PDIP

Seluruh anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDIP menyatakan, tak mau terlibat dalam rancangan perundang-undangan (Raperda) yang dibahas Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum ada klarifikasi dari Dedi Mulyadi.

Pasalnya, PDIP merasa direndahkan oleh pidato Dedi Mulyadi saat Musrenbang di Cirebon, pada 7 Mei 2025.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, setelah rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, pada Jumat kemarin.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan