PDIP Walk Out saat Rapat Paripurna DPRD Jabar, Dedi Mulyadi: Itu Hak Setiap Orang

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, merespons aksi walk out yang dilakukan oleh Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di Gedung DPRD.

Menurut Dedi, setiap orang mempunyai hak untuk mengekspresikan sikapnya masing-masing, termasuk Fraksi PDIP Jawa Barat yang melakukan walk out dalam rapat paripurna.

"Itu hak setiap orang, mau walk out, mau tidak. Artinya setiap orang berhak, setiap partai politik, fraksi berhak mengekspresikan setiap kepentingan politik," ujar Dedi, dilansir Tribun Jabar, Jumat (16/5/2025).

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa mengatakan, aksi walk out yang dilakukan oleh Fraksi PDIP dalam rapat paripurna adalah bagian dari dinamika relasi antara legislatif dan eksekutif di negara demokrasi dalam menyatakan pendapatnya.

Oleh karena itu, sambung Buky, pihaknya menghargai keputusan tersebut. 

"Walk out itu kan dinamika jadi itu saya lihat bagian dari dinamika saja bahwa ada yang tadi disampaikan terkait ketidakberkenanan teman-teman fraksi PDI-P ya bagian dari hak mereka," ujar Buky.

Ia mengaku, dalam waktu dekat bakal mencoba berkomunikasi dengan seluruh anggota Fraksi PDIP mengenai aksi itu.

Buky menduga, berdasarkan hasil penjelasan salah satu anggota Fraksi PDIP Jawa Barat, keputusan untuk keluar dari ruangan rapat karena ada salah paham dari pernyataan Dedi Mulyadi. 

"Saya belum bisa berkomentar banyak karena yang disampaikan sepertinya ada masalah miskomunikasi yang Fraksi PDIP nilai bahwa komunikasi gubernur dan DPRD itu dianggap tidak memuaskan," ucapnya.

Ia menekankan, supaya DPRD Jawa Barat jangan terlalu dini menilai kebijakan yang dibuat oleh Dedi Mulyadi.

Menurutnya, pihak eksekutif perlu diberikan kesempatan untuk melakukan tugasnya.

"Tetapi terhadap kebijakan gubernur kita juga tidak perlu reaktif, kita beri kesempatan untuk melakukan target-target programnya mungkin ada jangka pendek yang ingin dikejar," jelasnya. 

Baca juga: Sosok Doni Maradona, Anggota DPRD Jabar Walk Out Buntut Pidato Dedi Mulyadi, Tegas Minta Klarifikasi

Sikap PDIP

Seluruh anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDIP menyatakan, tak mau terlibat dalam rancangan perundang-undangan (Raperda) yang dibahas Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum ada klarifikasi dari Dedi Mulyadi.

Pasalnya, PDIP merasa direndahkan oleh pidato Dedi Mulyadi saat Musrenbang di Cirebon, pada 7 Mei 2025.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, setelah rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, pada Jumat kemarin.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apa pun yang gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDI Perjuangan tidak mau terlibat," ujarnya.

Doni menyebut, negara ini dibangun dengan konsep trias politika yang terdiri dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif sehingga satu sama lain harus saling menjaga.

"Nah, kita melihat pernyataan gubernur di acara Musrenbang yang agendanya membicarakan musyawarah tentang rencana pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang dihadiri banyak orang dan banyak tokoh."

"Ucapan gubernur itu mendiskreditkan bahkan kalau saya bilang melecehkan lembaga yang dilecehkan kalau lembaga dilecehkan otomatis anggota juga dilecehkan," ucap Doni.

Gubernur berpikir bisa sendirian dalam menjalankan pemerintahan, padahal menurutnya tak bisa, karena Indonesia dibangun dengan konsep demokrasi.

"Ya kalau begitu, silakan APBD-nya urus sendiri, Raperda buat sendiri jangan dibicarakan ke DPRD." 

"DPRD nggak bisa diam ini lembaga negara ini dibangun dengan konsep demokrasi, nggak bisa. Tidak ada yang bisa berjalan dengan sendiri," jelasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Soal Fraksi PDIP Jabar Walk Out di Rapat Paripurna, Dedi Mulyadi: "Itu Hak Mereka".

(Tribunnews.com/Deni)(TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)