Polemik Poligami Anggota DPRK Bener Meriah Aceh, Tak Tecatat di KUA dan Tak Izin Mahkamah Syariah

TRIBUNNEWS.COM - Pernikahan kedua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Aceh berinisial FG menjadi sorotan karena tak izin istri pertama.

Istri pertama berinisial NV (33) telah melaporkan kasus ini ke Polres Bener Meriah.

Setelah ditelusuri, gadis yang dinikahi FG berasal dari Desa Berhut, Kecamatan Terangun, Gayo Lues, Aceh.

Kasi Humas Mahkamah Syariah Bener Meriah, Zahrul Bawadi, menerangakan FG tak melakukan izin poligami.

"Khusus di Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, menurut data kami belum ada perkara izin poligami atas nama yang bersangkutan," paparnya, Senin (16/6/2025), dikutip dari TribunGayo.com.

Menurutnya, sejumlah syarat harus dipenuhi ketika mengajukan izin berpoligami seperti berlaku adil, memiliki penghasilan yang cukup hingga persetujuan dari istri pertama.

Kepala KUA Terangun Gayo Lues, Kasiyono, menyatakan FG melakukan pernikahan siri karena tak tercatat dalam KUA.

Ia mengetahui adanya pernikahan tersebut setelah viral di media sosial.

"Pernikahan oknum anggota DPRK asal Bener Meriah yang terjadi di Kecamatan Terangun itu, tidak dicatatkan secara resmi di KUA atau lembaga pencatatan sipil lainnya," tegasnya.

Kasiyono menjelaskan pernikahan poligami diharuskan memenuhi syarat dari Mahkamah Syariah.

"Sehingga KUA baru bisa mencatat pernikahan itu secara sah," lanjutnya.

Baca juga: Pemerintah Siap Akhiri Konflik 4 Pulau Aceh–Sumut, Keputusan Final Segera Diumumkan

Sebelumnya, Kepala Desa Berhut, Abdussalam, menyatakan pernikahan antara FG dengan warganya terjadi pada Senin (2/6/2025) lalu.

"Si pengantin pria berinisial FG seorang anggota DPRK asal Bener Meriah mengakui, ia sudah berpisah atau cerai dengan istri pertamanya, namun perceraiannya masih dalam proses hukum," tandasnya.

Istri Pertama Buat Laporan

Dalam laporannya, NV selaku istri pertama merasa ditelantarkan hingga FG menikah lagi secara diam-diam.

Kuasa hukum NV, Fahrudin SH, menyatakan tindakan FG yang dilaporkan yakni kejahatan perkawinan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279.

"Jadi pasal ini lah yang dilanggar oleh terlapor, ancamannya hukuman pidana penjara paling lama lima tahun," paparnya, dikutip dari TribunGayo.com.

Baca juga: Ketua Komisi II DPR Yakin Prabowo Akan Ambil Langkah Tegas Soal Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut

Menurutnya, tindakan FG tak mencerminkan pejabat publik karena telah menelantarkan istri sah.

"Kita ini negara hukum, harusnya FN itu paham hukum, dia itu masih terikat pernikahan dengan NV."

"Bahkan sampai saat ini FG belum mengajukan gugatan atau cerai talak terhadap istri pertamanya NV," sambungnya.

Jika FG berdalih ingin poligami, NV tak pernah memberi izin pernikahan.

"Bahkan tidak ada penetapan dari pengadilan tentang izin poligami terhadap FG, jadi terlapor ini murni melanggar pasal 279 KUHP," imbuhnya.

Berdasarkan keterangan NV, FG tak memberikan nafkah sehingga memilih jalur hukum untuk menyelesaikan polemik ini.

"Ini yang lebih menyakitkan, udah kawinnya tanpa izin, nafkan nya pun tidak dipenuhi lagi, tentu klien kami ini sangat kecewa dan sama sekalian tidak menerima perbuatan FG, makanya hari ini kami memilih jalur hukum," jelasnya.

Dengan adanya laporan ini, ia berharap penyidik segera memeriksa FG.

"Segala bukti telah kita persiapkan, kita berharap pihak kepolisan segera memproses kasus ini, agar jadi pelajaran buat yang lain," terangnya.

Sebagian artikel telah tayang di TribunGayo.com dengan judul Mahkamah Syariah Catat Tak Ada Perkara Putusan Izin Poligami Anggota DPRK Bener Meriah

(Tribunnews.com/Mohay) (TribunGayo.com/Bustami)