Jateng Jadi Proyek Percontohan Satu Data, Gubernur Luthfi Teken Kerja Sama Strategis dengan BPS

TRIBUNJATENG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI dalam rangka mendukung penguatan integrasi Satu Data Indonesia.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat (4/7/2025).

Melalui kesepakatan ini, Jawa Tengah ditetapkan sebagai salah satu provinsi percontohan (pilot project) untuk penguatan integrasi dan pemanfaatan data statistik dalam pembangunan daerah.

“Data yang akurat dan terintegrasi adalah fondasi kebijakan publik yang tepat sasaran. Melalui kolaborasi ini, kita harapkan kebijakan pembangunan Jateng akan semakin presisi dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” kata Gubernur Luthfi.

Baca juga: Luncurkan Portal Satu Data Indonesia Upaya Pemerintah Menghasilkan Kebijakan yang Lebih Baik

Tiga Fokus Data: Investasi, Industri, dan Pertanian

Dalam kerja sama ini, BPS dan Pemprov Jateng akan berfokus pada pengumpulan dan validasi data di tiga sektor utama:

1. Data Investasi
2. Data Industri
3. Data Pertanian

Ketiganya diyakini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan akan dijadikan basis dalam perencanaan pembangunan ke depan.

“Tiga data ini penting karena akan mengangkat potensi wilayah. Kami akan teruskan kolaborasi ini hingga ke kabupaten/kota,” ujar Gubernur Luthfi.

Jateng Berperan Penting di Perekonomian Nasional

Kepala BPS RI, Amalia Widyasanti menilai Jawa Tengah merupakan provinsi strategis dalam perekonomian nasional. Ia menyebut, kontribusi Jateng terhadap PDB nasional mencapai 9 persen, dengan industri manufaktur dan pertanian menjadi tulang punggung utama.

“Manufaktur menyumbang sepertiga ekonomi Jateng, sementara 14% lainnya dari pertanian. Jadi penting bagi kita untuk punya data valid agar kebijakan yang dibuat juga lebih tepat,” katanya.

Amalia juga menegaskan bahwa nota kesepahaman ini akan menjadi landasan sensus ekonomi nasional tahun 2026, yang akan mencakup seluruh sektor usaha tanpa pengecualian. “Sensus ini bukan hanya data sampel, tapi potret menyeluruh ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Gubernur Luthfi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung penyusunan data, termasuk dari akademisi dan pelaku usaha. Ia juga menyebut bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri agar pengendalian inflasi dan perkembangan ekonomi wilayah ditopang oleh data yang akurat dan terstruktur.

“Kita tidak bisa mengambil keputusan hanya berdasarkan intuisi. Data adalah kompas kebijakan,” tandas Luthfi.