Sosok YP, Bendahara Desa Pakai Uang Negara Rp409 Juta untuk Hidup Sosialita, Gaji RT Tak Dibayarkan

TRIBUNNEWS.COM - Bendahara Desa Sanggung, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, berinisial YP (35), ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa.

YP menggunakan uang negara Rp409 juta untuk memenuhi gaya hidupnya yang sosialita.

Sebagai bendahara, YP memiliki wewenang administratif untuk mengelola keuangan desa.

Namun, kepercayaan itu justru disalahgunakan dengan menarik dana secara ilegal dari kas desa.

Ia memalsukan tanda tangan kepala desa dan mencairkan uang desa sendiri.

"YP menjabat sebagai bendahara di Desa Sanggung. Dia memalsukan tanda tangan kepala desa, lalu mencairkan sendiri."

"Kades tidak tahu, uangnya lalu digunakan untuk keperluan pribadi," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejari Sukoharjo, Tjut Zelvira Nofani, Selasa (8/7/2025), dilansir TribunSolo.com.

Perempuan itu juga memalsukan laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Zelvira menjelaskan, uang negara Rp409 juta itu telah habis digunakan oleh YP untuk keperluan pribadinya.

"Atas perbuatannya negara merugi sekitar Rp409 juta. Keterangan dari YP uang tersebut sudah habis untuk keperluan pribadi. Orangnya sosialita," terangnya.

Saat diamankan, YP masih mengenakan seragam warna cokelat.

Baca juga: Sosok Gian Gandana, Sekdes di Majalengka Pakai Dana Desa Rp513 Juta untuk Beli Diamond Mobile Legend

Sementara itu, dari hasil penyelidikan, YP sudah tiga kali melakukan penyalahgunaan anggaran.

Modusnya sama, mencairkan dana tanpa prosedur yang sah.

Adapun tiga korupsi yang dilakukan YP yakni:

• Dana transfer APBDes tahun 2024, Rp312,8 juta
• Dana SILPA APBDes tahun 2023, Rp65,2 juta
• Pendapatan Asli Desa (PAD) tahun 2024, Rp28,6 juta

YP juga tak membayarkan gaji untuk Ketua RT dan RW. Dana kegiatan Posyandu pun turut digasak oleh YP untuk kepentingan gaya hidupnya.

"Gaji RT dan RW, kegiatan Posyandu, lansia tidak dibayar. Kalau dana pembangunan fisik sampai sekarang kami belum menemukan."

"Kami sudah panggil RT dan RW karena LPJ-nya ada tanda tangan mereka, tapi ternyata RT dan RW belum terima (gaji)" kata Kasi Pidsus Kejari Sukoharjo, Bekti Wicaksono.

Sampai saat ini, Kejari Sukoharjo masih mendalami uang korupsi tersebut digunakan oleh tersangka untuk apa saja.

Pihaknya juga melakukan audit terhadap aset-aset YP, untuk mengganti kerugian negara.

Terkait kasus ini, pihak Kejari Sukoharjo telah memeriksa 25 orang saksi.

Mereka adalah kepala desa, perangkat desa, BPD, calon penerima manfaat, hingga inspektorat.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Akal Bulus Bendahara Desa Sanggung Sukoharjo Keruk Dana Desa, Palsukan Tanda Tangan Kades dan LPJ

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunSolo.com/Anang Maruf Bagus Yuniar)