Tak Seberani Bupati Pati, Bupati Bone 'Menghilang' saat Demo Kenaikan PBB

TRIBUNNEWS.COM - Gelombang penolakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Meski kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen dibatalkan, masyarakat Pati pada 13 Agustus 2025 pekan lalu tetap berdemo di depan Gedung Bupati Pati untuk menuntut Sudewo, Bupati Pati mundur dari jabatannya.

Kebijakan Sudewo yang diambil dinilai tak berpihak kepada rakyat.

Demo di Pati pun sempat ricuh dan diwarnai dengan pelemparan botol air mineral.

Di tengah situasi yang memanas, Sudewo keluar dan menemui para pendemo.

Dikawal ketat oleh anggota Brimob Polda Jateng, Sudewo muncul dari dalam kendaraan taktis.

Ia menyampaikan permintaan maafnya kepada warga Pati yang merasa kebijakannya tak adil.

“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akan memperbaiki sikap yang lebih baik lagi,” ujar Sudewo dikutip dari TribunJateng.com.

Namun, pertemuan dengan warga tersebut tak berlangsung lama karena tiba-tiba Sudewo dilempari botol air mineral.

Baca juga: Profil Bupati Bone Andi Asman, Keluar Kota saat Didemo Kenaikan PBB 300 Persen, Hartanya Rp3,6 M

Ia pun segera kembali ke dalam kendaraan dan meninggalkan lokasi.

Demo di Bone

Di Kabupaten Bone pun hampir sama, kenaikan PBB-P2 mendapat protes dari warganya.

Kabupaten Bone berjarak sekitar 119 km dari Makassar atau sekitar tiga jam perjalanan via jalur darat.

Ribuan demonstran padati depan kantor Bupati Bone untuk protes kenaikan PBB-P2.

Unjuk rasa itu terjadi di Kantor Bupati Bone, Jl Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Situasi juga sempat memanas, pagar besi yang jadi pembatas antara massa dan aparat jebol.

Warga meminta untuk bertemu Bupati Bone, Andi Asman.

Berbeda dari Sudewo yang menemui massa dan meminta maaf, Andi Asman maupun wakilnya, Andi Akmal Pasluddin tak menemui massa.

Setelah ditelusuri, ternyata keduanya tengah berada di luar kota.

Demikian yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone, Anwar.

Ia menuturkan, orang nomor satu di Bone tersebut tengah berada di Kota Watampone.

"Bapak Bupati Andi Asman dan Bapak Wakil Bupati, Andi Akmal berada di luar Kota Watampone," katanya, dikutip dari Tribun-Timur.com, Rabu (20/8/2025).

Ia juga mengonfirmasi bahwa kenaikan PBB-P2 di Bone sebesar 300 persen adalah berita bohong.

"Kenaikan PBB-P2 di Bone itu tidak mencapai 300 persen, itu hoax. Kenaikan nya hanya 65 persen," tandasnya.

Andi Asman sendiri terpilih dalam Pilkada Bone 2024 bersama wakilnya.

Baca juga: Aksi Tolak Kenaikan Tarif PBB di Bone: Belasan Demonstran Ditangkap, Sejumlah Aparat Terluka

Keduanya didukung Partai NasDem, PKS, Gerindra, PAN, Demokrat, Perindo, PBB, PSI, dan Gelora.

Mereka dilantik jadi Bupati dan Wakil Bupati Bone periode 2025-2030 oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Demo Berakhir Ricuh

Bupati dan wakilnya yang tak kunjung menemui massa juga membuat aksi makin memanas hingga terjadilah aksi lempar batu ke polisi yang berjaga.

Awalnya, massa hanya berorasi sambil membentangkan spanduk penolakan.

Tiba-tiba kericuhan pecah hingga membuat polisi mengeluarkan tembakan peringatan.

Massa yang mulai tak terkendali pun dipukul mundur menggunakan water cannon.

Tindakan polisi tersebut memicu kemarahan peserta aksi dan dibalas dengan lemparan batu serta petasan dari arah demonstran.

Batal Naik

Ditemui Tribun-Timur.com, pada Selasa malam, Sekretaris Daerah (Sekda) Bone, Andi Saharuddin mengatakan, PBB-P2 di Bone ditunda kenaikannya.

Ia menuturkan, kenaikan PBB-P2 akan ditinjau ulang seperti arahan dari Pemerintah Pusat.

"Sesuai arahan Pemerintah Pusat, terkait PBB-P2 di wilayah Kabupaten Bone maka dari itu kita tunda dan kita akan kaji ulang kembali, dan kita akan evaluasi total karena ini memang temuan dari pemerintahan sebelumnya," ujarnya.

Keputusan dibatalkannya kenaikan PBB tersebut diumumkan setelah demo penolakan yang berakhir ricuh selesai.

Ia menuturkan, pembayaran PBB akan mengacu pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) lama.

"Kita kembalikan ke SPPT yang lama. Adapun yang sudah melakukan pembayaran akan kita sesuaikan," kata Saharuddin.

Ia pun mengimbau semua pihak untuk tetap tenang.

Baca juga: Cerita Warga saat Demo Protes Kenaikan PBB di Bone Pecah, Ada Suara Petasan, Anak-anak Takut

"Kami harap tidak ada yang terpancing provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Diketahui, Pemkab Bone menaikkan PBB-P2 hanya 65 persen, bukan 300 persen seperti kabar yang beredar.

Pajak tersebut dinaikkan karena penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) berdasarkan data terbaru dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan bukan menaikkan tarif pajak secara langsung.

Kepala Bapenda Bone, Muh Angkasa menegaskan, nilai tanah di Bone terakhir diperbarui sekitar 14 tahun lalu.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pun saat itu sangat rendah, beberapa mencapai hanya Rp 7 ribu per meter persegi.

Penyesuaian ini mendorong nilai tanah agar lebih wajar dan mendekati harga pasar.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Demonstran Tolak Kenaikan PBB-P2 di Bone Jebol Pagar dan Duduki Kantor Bupati

(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(Tribun-Timur.com, Wahdaniar)(TribunJateng.com, Mazka Hauzan Naufal)