3 Hal Jelang Aksi Demo 1 September 2025 di Yogyakarta

TRIBUNNEWS.COM - Aliansi Jogja Memanggil yang terdiri dari mahasiswa, warga sipil, hingga pengemudi ojek online (ojol) akan menggelar demonstrasi pada Senin, 1 September 2025. 

Massa aksi masih menyerukan tuntutan yang sama dengan hari-hari sebelumnya, seperti agar pemerintah membatalkan tunjangan perumahan yang fantastis untuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta menghukum pelaku yang menewaskan korban aksi demonstrasi. 

Gedung DPRD DIY di kawasan Malioboro disebut-sebut akan menjadi lokasi aksi meskipun kelompok penggerak belum diumumkan secara terbuka.

Sementara itu, berdasarkan unggahan akun Instagram @gejayanmemanggil, seruan aksi damai dilaksanakan di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada pukul 09.00 WIB-13.00 WIB.

Berikut sejumlah fakta menjelang aksi demonstrasi yang akan berlangsung pada hari ini.

1. Rektor UGM Mempersilakan

Diwartakan TribunJogja.com, UGM mempersilakan mahasiswanya untuk terlibat aksi unjuk rasa pada hari ini.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni UGM Arie Sujito mengatakan, tidak ada larangan bagi mahasiswa yang hendak berdemonstrasi.

"Aksi silakan, ini memang negara demokrasi, dan mereka punya alasan untuk aksi, memang situasinya begitu," ujarnya setelah pertemuan 10 rektor universitas dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Kepatihan, Minggu (31/8/2025) malam.

Pada kesempatan itu, Ngarsa Dalem meminta perguruan tinggi menyamakan persepsi dalam melindungi mahasiswa maupun segenap masyarakat Yogyakarta.

Ia menyatakan, perwakilan 10 universitas di DIY yang ambil bagian dalam pertemuan itu pun sepakat untuk saling menopang dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Ngarsa Dalem berharap menyamakan persepsi, agar kita memfasilitasi, silakan demonstrasi, tetapi tolong hindari dan cegah kekerasan."

Baca juga: Update Jadwal KRL Jogja-Solo Senin, 1 September 2025: Keberangkatan dari Palur dan Yogyakarta

"Karena peristiwa atau ketegangan sekarang ini berbeda dengan sebelumnya. Sekarang potensi yang lebih anarkhi itu gede banget dan sistematis," tambahnya.

Oleh karena itu, dirinya menegaskan, pada saat yang sama semua pihak harus saling menguatkan agar potensi manipulasi yang mengarah destruktif tidak terjadi.

Ia menyebut bahwa tidak ada yang menginginkan situasi mencekam menyelimuti penduduk Yogyakarta.

"Jangan sampai seperti horror, meski kita akui peristiwa-peristiwa di Yogyakarta sekarang, saya menyebutnya siaga satu, ini design siapa? Jangan sampai," tegasnya.

2. Sikap Kepolisian

Kapolda DIY, Irjen Pol Anggoro Sukartono mengatakan, pihak TNI, Polri, Kejaksaan, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DIY sudah siap untuk mengamankan unjuk rasa.

Hal itu disampaikannya setelah melayat ke rumah rumah duka mahasiswa Amikom Rheza Sendy Pratama di Mlati, Sleman.

Rheza merupakan korban meninggal dunia saat ikut berunjuk rasa di Yogyakarta pada hari Minggu kemarin.

“Kami sudah terima informasi akan dilaksanakan unjuk rasa. Kami semua siap, TNI Polri Kejaksaan Forkopimda, tadi pagi kami dipimpin Pak Gubernur untuk melaksanakan kegiatan pengamanan untuk Jogja, terkait dengan rencana unjuk rasa yang akan dilakukan oleh aliansi Jogja Memanggil. Kami semua siap untuk melakukan pengamanan Jogja,” ucapnya, Minggu malam.

Anggoro mengimbau agar massa yang ikut demo bisa melaksanakan demonstrasi dengan tertib dan tidak mengganggu warga lain.

“Silakan buat masyarakat Jogja terutama yang sudah melapor untuk melaksanakan unjuk rasa, lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan etiket yang baik, terpenuhinya etika di dalam negara hukum untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi tidak mengganggu yang lain,” ucapnya.

Ia juga menyoroti perintah Presiden Prabowo Subianto tentang menindak tegas aksi demonstrasi yang bertindak anarkis.

“Dan Pak Presiden sendiri sudah menyampaikan, apabila dilakukan tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan oleh massa pengunjuk rasa, maka kami tidak segan-segan untuk melakukan tindakan kepolisian, yang bertanggungjawab. Ini imbauan kepada masyarakat yang akan melaksanakan unjuk rasa,” tuturnya.

Ia kembali menekankan tentang tindakan tegas yang akan dilakukan aparat terhadap tindakan anarkis.

“Dan kepada massa yang nanti punya niat untuk melakukan tindak anarkis di Jogja, pasti akan kami tindak tegas. Demikian,” tegasnya.

3. Teras Malioboro Tetap Beroperasi

Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Dinas Koperasi dan UKM DIY terkait imbauan tutup sementara untuk pedagang Teras Malioboro, Kota Yogyakarta, resmi dicabut.

Pencabutan SE ditempuh untuk menjaga laju perekonomian agar tetap terjaga meski ada potensi aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPRD DIY.

"Iya (SE dicabut), TM (Teras Malioboro) tetap beraktivitas, alias tidak tutup. Aktivitas perekonomian tetap harus terjaga, tetap harus beraktivitas seperti biasa. Yogya kita perlu jaga bersama-sama," kata Kepala Dinkop UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi, pada Minggu.

Sebelumnya,para pedagang Teras Malioboro diimbau tidak menggelar lapaknya untuk sementara pada Senin hari ini.

Imbauan tersebut dikeluarkan Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk mengantisipasi aksi demonstrasi yang selaras kabar bakal menyasar Gedung DPRD DIY yang berada di kawasan Malioboro.

Imbauan tutup sementara pun sempat dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor B/500.3.10/19/D2.1 yang diterbitkan pada 30 Agustus 2025. 

SE dikeluarkan sebagai langkah preventif meskipun sampai sejauh ini kebenaran soal aksi demonstrasi di Gedung DPRD DIY belum terkonfirmasi secara pasti.

"Kami selalu berkoordinasi dengan pihak berwajib berkaitan dengan pengamanan. Kami diberi info, perlu melakukan kehati-hatian, karena kita kan nggak tahu demo itu bener adanya atau masih wacana," ujarnya, Minggu.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Kapolda DIY Siap Amankan Demo Jogja 1 September 2025, Massa yang Anarki Akan Ditindak Tegas.

(Tribunnews.com/Deni)(TribunJogja.com/Azka Ramadhan/Alifia Nuralita)