5 Fakta Kasus Dugaan Keracunan Nasi Goreng MBG di Agam, Status KLB hingga Dapur Tak Berizin

TRIBUNNEWS.COM - Ratusan pelajar di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (1/10/2025).

Program MBG adalah inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi kelompok rentan, seperti pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, guna menekan malnutrisi serta stunting.

Program ini juga mendukung ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM dan produsen rakyat.

Para korban diduga mengalami keracunan usai menyantap nasi goreng pada menu MBG.

Berikut fakta-fakta kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Agam:

1. Korban mencapai ratusan

Hingga Kamis (2/10/2025) siang, jumlah korban mencapai 108 orang, yang semula adalah 86 korban.

Para korban itu terdiri dari pelajar TK, SD, MTs, hingga SMP.

Tak hanya pelajar, guru hingga orang tua murid turut mengalami keracunan MBG.

Dari 108 korban, sebanyak 41 orang masih mendapat perawatan intensif di RSUD Lubuk Basung dan sejumlah puskesmas, sementara 67 lainnya sudah dipulangkan karena kondisi membaik. 

Direktur RSUD Lubuk Basung, dr. Riko Krisman menyebut, saat ini pihaknya masih menangani 24 pasien.

"Hingga Kamis (2/10/2025), kami masih merawat 24 pasien di RSUD Lubuk Basung. Sebelumnya, kami sempat merawat total 27 korban, namun tiga di antaranya sudah kami izinkan pulang karena kondisi mereka sudah membaik," ujar dr. Riko Krisman, dikutip dari TribunPadang.com.

Baca juga: Orang Tua Murid di Pangandaran Was-was Ada Keracunan MBG: Program Ini Bagus, tapi Harus Dievaluasi

Riko menjelaskan, para korban mengalami pusing, mual, muntah, hingga sesak napas usai menyantap nasi goreng.

"Keluhan utama yang dialami para korban umumnya adalah pusing dan mual setelah mengonsumsi nasi goreng yang merupakan bagian dari program MBG," jelasnya.

2. Menu nasi goreng

Pada saat kejadian, menu yang disajikan adalah nasi goreng, telur dadar, dan jeruk

Kepala Sekolah MTs Muhammadiyah Manggopoh, Yuli Sakban mengatakan, para siswa sangat antusias dengan menu pada hari itu, namun ia tidak menduga akan terjadi insiden tersebut.

"Karena nasi goreng, siswa antusias memakannya, tapi ternyata kejadiannya seperti ini," tutur Kepala Sekolah MTs Muhammadiyah Manggopoh, Yuli Sakban, dengan nada kecewa.

Semangat siswa muncul seiring dimulainya Program MBG pada 1 September 2025, yang diyakini dapat menghadirkan gizi seimbang dengan menu yang juga menyenangkan.

Menurut Yuli, selama sebulan penuh tak ada keluhan sama sekali.

"Persis satu bulan sejak program diterima, ternyata berdampak pada sejumlah siswa," kata Yuli. 

Sementara itu, guru yang mengalami keracunan, Weri Oktavia, mengaku sempat mencicipi menu MBG tersebut sebelum dibagikan kepada muridnya.

“Kalau secara rasa, bentuk dan bau tidak ada masalah. Saat saya cicipi semuanya tidak menandakan makanan kadaluarsa dan memunculkan bau,” ujarnya, dalam keadaan terbaring setelah menjalani pemeriksaan.

Namun setelah menyantap menu tersebut, Guru yang mengajar di TK Aisyah Kampung Tangah itu mengalami pusing dan mual berkepanjangan pada malam hari.

Ia menduga bahwa gejala tersebut merupakan dampak dari kondisi tubuhnya yang sedang menurun.

“Makanya pagi tadi saya tetap ke sekolah dan mengajar seperti biasa. Lalu ada imbauan bagi yang mengalami gejala pusing dan mual disuruh periksa ke rumah sakit. Makanya saya beranikan diri dan memang benar kiranya gejalanya sama,” ujarnya.

Selain dirinya, dari total 15 murid TK Aisyah yang menyantap makanan itu, hanya Weri dan satu muridnya yang mengalami gejala keracunan.

“Kalau menurut saya mungkin karena daya tahan tubuh sudah menurun, makanya terdampak,” ujarnya.

3. Bupati tetapkan status KLB

Akibat kejadian ini, Bupati Agam, Benni Warlis, menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

Keputusan tersebut diambil oleh Benni Warlis setelah memimpin rapat darurat bersama Forkopimda Agam, jajaran Pemkab Agam, pihak RSUD Lubuk Basung, tim BPBD Agam, dan instansi terkait lainnya.

Selain itu, penetapan ini juga dilakukan setelah jumlah korban keracunan MBG bertambah.

Diduga menu MBG tersebut diolah dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kampuang Tangah.

Benni memastikan seluruh biaya pengobatan korban keracunan MBG akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

"Seluruh hal ditangani khusus oleh pemerintah daerah, tidak hanya langkah-langkah darurat, biaya pengobatan warga terdampak, serta langkah-langkah penanganan darurat lain sesuai ketentuan yang berlaku," katanya dilansir laman resmi Pemkab Agam, Kamis (10/2/2025).

Ia berharap jumlah korban tidak terus bertambah.

“Kita akan terus memantau perkembangannya. Mudah-mudahan, korban tidak lagi bertambah," tegas Benni Warlis.

4. Distribusi makanan dihentikan, 7 SPPG ditutup sementara

Setelah insiden keracunan itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam menghentikan distribusi makanan dari dapur SPPG.

Selain itu, Benni juga menyebut bahwa dapur SPPG, yang diduga menjadi sumber keracunan ratusan murid, ternyata belum memiliki izin dan tidak memenuhi standar kelayakan.

“SPPG yang menyebabkan keracunan kemarin belum memiliki izin lengkap dan standar kesehatan yang memadai, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan standar sanitasi dapurnya tidak terpenuhi. Ini jelas membahayakan,” kata Benni, Kamis (2/10/2025).

Ia menilai, buruknya standar operasional dapur MBG membuat kualitas makanan tidak terawasi.

“Kalau ini dibiarkan, akan muncul kasus serupa. Karena itu, kami hentikan sementara operasional dapur SPPG tersebut hingga persyaratan dipenuhi,” tegasnya.

Benni menyampaikan, di wilayahnya terdapat 9 SPPG yang menjadi mitra penyedia makanan dalam program MBG, tetapi hingga kini hanya dua yang sudah mengantongi izin lengkap sesuai standar.

“Dari sembilan SPPG, baru dua yang punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Artinya, mayoritas belum memenuhi ketentuan. Ini harus menjadi perhatian bersama, karena kita bicara soal konsumsi masyarakat banyak,” ujar Benni.

Benni menjelaskan, pasca kasus keracunan yang menimpa puluhan warga, pihaknya langsung mengerahkan Dinas Kesehatan bersama Puskesmas untuk memberikan penanganan medis.

Sementara itu, pihaknya juga telah mengambil sampel makanan dari SPPG Kampung Tangah untuk diuji di laboratorium.

“Kita sudah minta hasil uji laboratorium agar diketahui penyebab pasti. Tapi dari aspek administrasi saja sudah jelas, SPPG ini tidak memenuhi izin dan standar. Jadi harus diberhentikan dulu,” katanya.

Benni menekankan, Pemkab Agam siap memfasilitasi SPPG yang ingin melengkapi perizinan, termasuk berkoordinasi dengan dinas terkait. Namun, ia tidak ingin ada kompromi dalam urusan keselamatan masyarakat.

“SPPG yang belum memenuhi syarat harus ditutup sampai izinnya lengkap. Jangan ada monopoli, jangan asal beroperasi. Ini soal kesehatan masyarakat, tidak boleh main-main,” pungkasnya.

5. Pengakuan korban

Seorang siswa kelas 1 SMP bernama Hanifa mengungkapkan sejumlah kejanggalan sejak program MBG tersebut mulai berjalan di sekolahnya pada 1 September 2025.

Ia mengaku sempat mendapatkan ayam dengan kondisi masih berdarah, rasa nasi yang asin, dan beberapa lauk yang sudah mengeluarkan bau tak sedap.

“Kadang saya makan, atau saya sisihkan. Mubazir rasanya kalau tidak di makan. Meski tidak ada paksaan,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).

Pada saat kejadian, Hanifa sudah curiga dengan warna telur dadar yang sudah menghitam.

“Warna telurnya agak menghitam, tapi saya yakin itu bukan gosong,” ujarnya.

Meski tidak merasakan keanehan pada makanan, Hanifa tetap menghabiskannya. 

Akibatnya, sejak Rabu malam hingga Kamis pagi ia mengalami muntah, pusing, dan demam, sehingga harus dibawa ke rumah sakit.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunPadang.com dengan judul Hari Kedua Keracunan MBG di Agam Korban Bertambah, Jumlah Tembus 108 Orang, Bupati Agam Tetapkan Status KLB Keracunan Massal MBG Lubuk Basung, Semua Biaya Ditanggung Pemerintah, dan Guru di Agam Diduga Keracunan Makanan hingga Dirawat Usai Cicipi Nasi Goreng dari Menu MBG

(Tribunnews.com/Falza) (TribunPadang.com/Rahmadisuardi/Panji Rahmat)