Muncul Massa Pendukung Sudewo saat Rapat Hak Angket, Kinerja Bupati Pati Dianggap Memuaskan

TRIBUNNEWS.COM - Kericuhan sempat terjadi di depan gedung DPRD Pati saat Bupati Pati, Sudewo hadir dalam rapat Pansus Hak Angket, Kamis (2/10/2025).

Pansus Hak Angket dibentuk DPRD Pati setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut pemakzulan Sudewo pada Rabu (13/8/2025).

Kebijakan Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar 250 persen dianggap mecekik warga.

Meski kenaikan PBB-P2 dibatalkan, AMPB tetap ingin Sudewo lengser karena sikapnya dianggap arogan.

Bupati dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran seperti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala daerah, melakukan perbuatan tercela, menggunakan dokumen palsu saat pencalonan serta terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun.

Hak Angket oleh DPRD merupakan salah satu tahapan pemakzulan kepala daerah karena fungsi hak angket untuk menyelidiki kebijakan bupati yang dianggap merugikan masyarakat dan bertentangan dengan hukum.

Kericuhan saat proses hak angket melibatkan AMPB dan Aliansi Masyarakat Pati Cinta Damai selaku massa pendukung Sudewo.

Awalnya, koordinator AMPB, Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto hendak masuk ke Gedung DPRD Pati sekitar pukul 09.40 WIB.

Mereka dihampiri massa pendukung Sudewo yang berada di lingkungan DPRD Pati.

Supriyono dapat melarikan diri lewat pagar, sedangkan Teguh dipukul hingga diinjak oleh pendukung Sudewo.

Petugas kepolisian mengamankan kedua koordinator AMPB dan membawa keluar halaman DPRD Pati.

Baca juga: Setelah Sebulan Lebih, Bupati Sudewo Bakal Berhadapan Langsung dengan Pansus Hak Angket DPRD Pati

Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Cinta Damai, Sutirto, menyatakan kericuhan antara kedua kubu harusnya tidak terjadi.

 “Bagaimana pun kalau kekerasan dari elemen masyarakat apa pun, kalau kekerasan tidak diinginkan. Dari pihak manapun, dari pihak Botok (AMPB) maupun pihak kami. Tapi nantinya saya haqqul yakin tetap akur-akur saja, tetap ngopi bareng, damai,” bebernya, dikutip dari TribunJateng.com.

Ia mendambahkan kedatangannya ke gedung DPRD Pati untuk mengawal Sudewo menjalani rapat pansus hak angket.

“Kami, simpatisan-simpatisan tergerak hatinya. Selama ini dalam rapat Pansus hak angket, pihak Pak Dewo sendiri, tidak ada yang mendampingi atau yang mengawal."

"Maka dengan spontanitas, kami pendukung Pak Dewo bergerak sendiri-sendiri untuk menyaksikan,” katanya.

Pihaknya mendukung Sudewo melanjutkan jabatan Bupati Pati hingga 2030 karena pembangunan yang berjalan sangat berdampak.

“Mau diakui atau tidak, sudah terbukti nyata, Pati ada perubahan. Maka dari kalangan bawah, grass root, ingin Pak Dewo memimpin sampai 2030,” pungkasnya.

Baca juga: Gerindra Sebut Demo di Pati Ada yang Menunggangi, DPC: Pendemo Terindikasi Kader Partai

Rapat berlangsung di gedung DPRD Pati sejak pukul 10.00 WIB–13.00 WIB.

Dihadapan Pansus Hak Angket, Sudewo menyatakan kenaikan PBB dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal.

Namun, sejumlah kepala desa yang diundang mengaku tak dilibatkan dalam penyusunan Perbup kenaikan PBB.

Sebelumnya, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluya, menerangkan ada 12 poin yang akan ditanyakan ke Bupati Pati, Sudewo.

Poin-poin itu merupakan aspirasi dari masyarakat.

"Jadi kami memang tidak hanya mengurusi kaitan pajak," ungkapnya, Sabtu (6/9/2025).

Berikut 12 poin yang akan dibahas:

1. Kebijakan Kepegawaian:

- Pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati;
- Mutasi, promosi, dan demosi pegawai;
- Rangkap jabatan yang diduga nepotisme dan tidak sesuai kompetensi.

2. Proses pengadaan barang dan jasa

Baca juga: Rapat Pansus DPRD Pati Disiarkan Live, Sudewo: Jangan Digunakan untuk Telanjangi Pemerintah

3. Proyek Infrastruktur, prioritas pembangunan

4. Kebijakan tidak aspiratif atau tidak berpihak pada rakyat

5. Dugaan Korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) - bukan kewenangan daerah

6. Pemutusan kontrak 220 pegawai honorer RSUD Soewondo Pati

7. Penggantian slogan Kabupaten Pati secara sepihak

8. Mempersulit layanan publik bagi yang belum bayar PBB-P2

9. Melanggar sumpah janji, arogan, dan intimidatif kepada masyarakat

10. Pembohongan publik

11. Pengangkatan Plt. Sekda yang diduga bermasalah

12. Kebijakan pengelolaan Badan Zakat Nasional (Baznas)

Sebagian artikel telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Kericuhan di DPRD Pati Cuma "Percikan Kecil", Pendukung Sudewo Ajak Damai dan Ngopi Bareng

(Tribunnews.com/Mohay) (TribunJateng.com/Mazka)