Anggota DPR Mulyadi Soroti Dampak Domino Penutupan KSO PTPN I di Puncak Bogor

TRIBUNNEWS.COM - Penutupan Kerja Sama Operasional (KSO) PTPN I Regional 2 di Puncak, Bogor, Jawa Barat sedang menjadi sorotan.

Penutupan KSO PTPN I di Puncak Bogor dilakukan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yang berdampak besar pada sektor wisata dan ekonomi lokal.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menutup dan menyegel sejumlah tempat wisata dan usaha di kawasan Puncak Bogor, termasuk yang berada di bawah KSO PTPN I Regional 2.

Penutupan ini merupakan bagian dari rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan Bekasi, untuk mencegah banjir, erosi, dan kerusakan lingkungan.

Pemkab Bogor bersama KLHK melakukan evaluasi menyeluruh terhadap KSO PTPN I, termasuk pembongkaran empat bangunan yang diduga melanggar izin lingkungan.

Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada izin resmi yang pernah dikeluarkan untuk bangunan-bangunan tersebut.

Sembilan KSO yang telah memenuhi arahan KLHK telah dicabut sanksinya dan diizinkan beroperasi kembali. Penutupan ini menyebabkan PHK massal terhadap sekitar 2.300 karyawan yang bekerja di sektor wisata Puncak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata terancam menurun drastis, karena Puncak menyumbang hampir 50 persen PAD dari sektor hotel dan restoran.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, Mulyadi menyoroti kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam menata kawasan Puncak Bogor.

Pasalnya, penyegelan, penghentian sementara maupun pencabutan izin yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap kerja sama operasi (KSO) PTPN I Regional 2 membuatnya geram.

Menurutnya langkah tersebut dapat mengganggu sektor pariwisata di kawasan Puncak Bogor yang memiliki segudang destinasi.

“Saya sangat geram dan marah terhadap Menteri Lingkungan Hidup, tindakannya di Kawasan Puncak, telah mengganggu iklim wisata, investasi dan berakibat dirumahkannya ribuan pegawai akibat tempat kerjanya berhenti operasi," ujarnya, Jumat (3/10/2025).

Pria yang menjabat sebagai Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu menyebut, kebijakan yang diambil oleh Menteri LH memiliki banyak efek domino. 

Ia mengatakan, dampak dari kebijakan tersebut akan mempengaruhi sektor perekonomian masyarakat.

"Tidak hanya jumlah kunjungan wisatawan di Kawasan Puncak yang menurun, tetapi juga mengurangi PAD, menambah jumlah pengangguran, tetapi juga kalau terlalu dibiarkan bisa menurunkan angka rata-rata lama sekolah dan meningkatkan angka kejahatan," katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan reses dengan masyarakat Kawasan Puncak, terutama masyarakat yang hidupnya bergantung dari sektor wisata. 

"Tentunya saya akan belanja permasalahan, menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Puncak," katanya.