Situasi Pati Jelang Rapat Paripurna Pemakzulan Sudewo, Jalan Penghubung DPRD-Kantor Bupati Diblokade

Ringkasan Berita:

• Hari ini, Jumat (31/10/2025) DPRD Pati gelar rapat paripurna terkait pemakzulan Bupati Sudewo
• Agenda rapat paripurna adalah mendengar hasil dari Pansus Hak Angket yang telah bekerja selama 2 bulan
• Dalam rapat ini, nantinya akan diambil hasil apakah DPRD Pati akan merekomendasikan Sudewo untuk dimakzulkan atau tidak

TRIBUNNEWS.COM - DPRD Pati, Jawa Tengah gelar rapat paripurna terkait pemakzulan Bupati Pati, Sudewo hari ini, Jumat (31/10/2025).

Agenda rapat adalah mendengarkan hasil dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang dibentuk untuk memeriksa sejumlah kebijakan Sudewo yang dinilai menyimpang.

Salah satu kebijakan Sudewo yang sempat ramai dibicarakan adalah saat ia menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Meski kebijakan tersebut sudah dibatalkan, namun ribuan warga Pati tetap menggelar demo dengan tuntutan menurunkan Sudewo dari jabatannya.

Hari ini, situasi di sekitar Kantor DPRD Pati dan Kantor Bupati Pati pun dijaga ketat oleh pihak berwenang.

Pagar kawat berduri pun terpasang mengelilingi Kantor Bupati Pati dan Gedung DPRD Pati.

Jl DR Wahidin yang menghubungkan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Pati diblokade oleh polisi.

Pihak kepolisian juga menyiagakan mobil water cannon.

Mengutip TribunJateng.com, pengamanan ekstra ini dilakukan jelang rapat paripurna penyampaian hasil Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo yang akan digelar setelah Salat Jumat.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), kelompok yang terus menyuarakan tuntutan pelengseran Sudewo ikut memasang pagar dari dus air mineral di posko mereka yang didirikan di lingkungan Kantor Bupati Pati.

Teguh Istiyanto selaku Koordinator AMPB mengatakan, tumpukan dus air minum tersebut merupakan bantuan dari masyarakat yang bersimpati untuk ikut mengawal proses rapat paripurna ini.

Baca juga: Suasana Terkini Jelang Sidang Paripurna DPRD Bahas Pemakzulan Bupati Pati

Ia menuturkan, total ada 700 dus air minum yang diterima AMPB.

"Kemarin dus air mineral kami tata di depan trotoar kantor bupati, tapi karena dipasang kawat berduri, kami pindahkan," kata Teguh.

Ia mengaku heran, kenapa polisi memasang kawat berduri, padahal pihaknya tidak melakukan aksi demo.

Pihak AMPB, lanjut Teguh, hanya melakukan izin manakiban pada Kamis (30/10/2025) malam.

Teguh menuturkan, kelompoknya berada di area Kantor Bupati Pati dan Gedung DPRD Pati juga untuk mengawal dan mengamankan sidang paripurna.

"Tujuan kami supaya sidang paripurna berjalan lancar,"

"Tapi mengapa tanggapan dari pihak kepolisian maupun kabupaten, seolah-olah kami mau demo, dan mereka mengerahkan personel dari seluruh wilayah Polda Jateng," ucap Teguh.

Teguh pun mempertanyakan urgensi dari pemasangan kawat berduri tersebut.

"Apakah kami dianggap sebagai teroris yang akan membikin kerusuhan? Tidak. Kami bukan mau bikin rusuh. Kami mau mengamankan,"

"Supaya kejadian kemarin (2 Oktober) saat ada preman-preman dikerahkan, sampai saya dianiaya, tidak terjadi lagi,"

"Kami takut preman-preman itu dikerahkan lagi untuk menggagalkan sidang paripurna hari ini," jelas dia.

Saat ditemui, Teguh mengenakan kaus bergambar Prabowo-Gibran.

Ditanya apakah ada maksud tertentu, ia menuturkan bahwa tak ada maksud apapun dari apa yang dikenakannya.

"Cuma kebetulan belum diantarkan baju ganti dan tadi adanya baju ini," kata dia.

Terkait dengan jalannya rapat nanti, Teguh Istiyanto mengatakan bahwa dari hasil data dan fakta temuan Pansus Hak Angket, seharusnya Bupati Pati sudah layak dimakzulkan.

Baca juga: 4 Warga Pati Ditangkap Polda Jateng, Kuasa Hukum AMPB Singgung Jangan Pilih Kasih

"Kalau tidak ada manipulasi, pasti keputusannya dimakzulkan," kata dia saat diwawancarai TribunJateng.com di Posko AMPB depan Kantor Bupati Pati, Jumat pagi.

Secara prinsip, DPRD harus memenuhi aspirasi rakyat, bukan bupati atau partai.

"Tapi status mereka kan perwakilan rakyat, harus memenuhi aspirasi rakyat. Bukan wakilnya Sudewo atau wakilnya partai," lanjut Teguh.

Menurut Teguh, apabila anggota dewa mengambil suara dari hasil titipan partai, maka mereka tak layak jadi anggota DPRD.

"Kalau mereka mengambil keputusan titipan partai, suara partai, berarti tidak layak jadi anggota DPRD. Lebih baik mundur saja sebagai anggota dewan dan kembali ke partai," tegasnya.

Saat ditanya apa yang akan dilakukan AMPB apabila DPRD Pati tidak merekomendasikan pemakzulan Sudewo, Teguh mengaku tak berpikir hingga sejauh itu.

"Kami tidak berpikir begitu (DPRD tidak merekomendasikan pemakzulan). Karena secara logika, secara akal sehat, pasti keputusannya dimakzulkan. Jadi kami tidak berpikir yang selain itu," pungkasnya.

Ribuan Personel Diterjunkan

Polresta Pati pun menerjunkan lebih dari 3.000 personel untuk mengamankan rapat paripurna DPRD Pati ini.

Kombes POl Jaka Wahyudi selaku Kapolresta Pati menuturkan, sejumlah langkah dilakukan untuk pengawalan kegiatan Jumat siang ini.

Seperti memasang kawat berduri di titik tertentu hingga menyiagakan personel kepolisian di sejumlah tempat.

"Kami setelah selesai melaksanakan apel kesiapan dalam rangka sidang paripurna,"

"Dari AMPB yang sudah bersurat mereka akan hadir mengawal dalam rangka pelaksanaan sidang paripurna," kata Jaka.

Jaka pun menjamin keselamatan massa yang akan hadir di sekitar Alun-Alun Pati yang lokasinya hanya berjarak beberapa meter dari Gedung DPRD Pati.

"Kami dari pihak kepolisian sudah melaksanakan persiapan pengamanan sterilisasi baik dari Kantor DPRD, ruang paripurna, ruang sidang paripurna gedung DPRD, sekitar kantor bupati dan Alun-alun yang akan dijadikan titik kumpul," kata Jaka, dikutip dari TribunJateng.com.

Ia berharap, masyarakat dari kelompok manapun bisa menerima hasil keputusan dari sidang paripurna dengan kepala dingin.

Baca juga: Pelaku Pengeroyokan di Depan Gedung DPRD Pati Diringkus, AMPB: Ada 7 Orang

"Kami berharap kelompok yang hadir DPRD nanti apapun hasil keputusan sidang paripurna menerima dengan lapang dada, kepala dingin sehingga tidak terpancing emosi yang tidak tersulut provokasi dan juga arah-arah kelompok yang akan merugikan kelompok masyarakat yang lain, merusak membakar tidak melakukan penyerangan pada petugas dan tidak merusak fasilitas umum," katanya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Kantor Bupati Pati Dikelilingi  Kawat Berduri Jelang Paripurna Pemakzulan: Memang Kami Teroris?

(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJateng.com, Mazka Hauzan Naufal/Rifqi Gozali)