Sosok Iptu Muslih Hidayat, Kapolsek Pakenjeng Garut Diancam Dibunuh Preman Tito Kobra

Ringkasan Berita:

• Kapolsek Pakenjeng Garut, Iptu Muslih Hidayat, menegur dan menghukum push up preman Tito Kobra serta anak buahnya karena kedapatan pesta miras saat Ramadan di kawasan PLTM Pakenjeng.
• Tidak terima dihukum, Tito Kobra yang membawa senjata tajam mengancam akan membunuh Iptu Muslih saat kegiatan pembagian takjil.
• Iptu Muslih, perwira Polri bergelar Sarjana Hukum dan mantan Plh Kasubbag Humas Polres Garut, tercatat memiliki harta kekayaan sekitar Rp954 juta berdasarkan LHKPN 2025.

TRIBUNNEWS.COM - Aksi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melawan aksi premanisme kembali menjadi bahan perbincangan.

Terbaru, viral video Kapolsek Pakenjeng Garut, Iptu Muslih Hidayat meringkus preman kampung bernama Tio alias Tito Kobra.

Semua bermula saat Tito Kobra dan anak buahnya kedapatan pesta miras ketika bulan puasa Ramadan, di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Jumat (13/3/2026) lalu.

Iptu Muslih bersama anggotanya lantas menegur dan memberikan hukuman push up.

Tito Kobra yang tidak terima langsung mengancam akan membunuh Iptu Muslih.

Kala itu, preman kampung tersebut membawa senjata tajam di tasnya.

Baca juga: Sosok Dirresnarkoba Polda NTT, Dinonaktifkan Usai Diduga Peras Tersangka Narkoba Rp375 Juta

Terlepas dari berita di atas, siapa sosok Iptu Muslih?

Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, ia pernah menjabat sebagai Plh Kasubbag Humas Polres Garut.

Kala itu, pangkatnya masih Inspektur Polisi Dua (Ipda).

Dirinya kemudian dipercaya memimpin Polsek Pakenjeng.

Kini pangkatnya Inspektur Polisi Satu (Iptu), salah satu pangkat perwira di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Iptu memiliki 2 balok emas di pundak seragamnya.

Dalam urusan akademis, Iptu Muslih menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Harta Kekayaan

Iptu Muslih memiliki harta kekayaan Rp.954.000.000.

Jumlah itu dia laporkan ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Desember 2025.