Selasa, 21 April 2026

Momentum HUT Kopassus, Tokoh Adat Maluku Serukan Penolakan Separatis RMS

Pemberontakan RMS yang terjadi pada 1950 menjadi salah satu latar belakang penting pembentukan satuan khusus TNI yang kini dikenal sebagai Kopassus.

Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Erik S
HO/IST/kolase Tribunnews.com/dok pribadi
KOMITMEN JAGA NKRI -  Tokoh adat di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah  yakni Raja Negeri Ouw, Willem Pelupessy (kiri) dan Kepala Soa sekaligus tokoh adat Negeri Tuhaha, Cornelius Lohannapessy (kanan), menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) serta menegaskan komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Ringkasan Berita:
  • Tokoh adat di Saparua Timur, Maluku Tengah, menegaskan penolakan terhadap gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) dan meneguhkan komitmen menjaga keutuhan NKRI.
  • Raja Negeri Ouw dan tokoh adat Negeri Tuhaha menyerukan persatuan serta menolak segala bentuk kekerasan dan konflik di masyarakat.
  • Mereka menegaskan kembali semboyan “NKRI harga mati” sebagai wujud kebulatan tekad menjaga persatuan bangsa.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Sejumlah tokoh adat di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) serta menegaskan komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan ini disampaikan di tengah momentum nasional 16 April, yang juga diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Komando Pasukan Khusus (Kopassus), satuan elite TNI yang memiliki sejarah panjang dalam menjaga stabilitas keamanan, termasuk dalam operasi penumpasan pemberontakan RMS di Maluku pada awal kemerdekaan.

Raja Negeri Ouw, Willem Pelupessy (63), menyampaikan pernyataan sikap mewakili masyarakat Negeri Ouw.

Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan tidak terpengaruh oleh gerakan yang bertentangan dengan kedaulatan negara.

Dalam pernyataannya, terdapat tiga poin utama yang disampaikan.

Pertama, masyarakat Negeri Ouw menolak tegas segala bentuk upaya yang mengarah pada gerakan separatis RMS maupun gerakan lain yang bertentangan dengan NKRI.

"Kedua, mereka menegaskan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," kata Wilem dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Ketiga, kata dia masyarakat diimbau untuk menahan diri dari berbagai potensi gesekan, baik antarindividu maupun antarwilayah.

“NKRI harga mati!” ujar Willem.

Sikap serupa juga disampaikan Kepala Soa sekaligus tokoh adat Negeri Tuhaha, Cornelius Lohannapessy (68).

Ia menegaskan bahwa masyarakat Tuhaha menolak kehadiran maupun aktivitas RMS di wilayah mereka.

Baca juga: 50 Ucapan HUT ke-74 Kopassus 2026 yang Semangat, Bermakna dan Penuh Harapan

Cornelius juga mengecam berbagai bentuk kekerasan dan konflik yang terjadi, termasuk pertikaian antarwilayah yang dinilai merugikan masyarakat.

“Saya menghimbau kepada masyarakat Saparua Timur, khususnya Negeri Tuhaha, untuk meninggalkan hal-hal negatif. Mari kita bergandengan tangan dan tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Sebagai catatan sejarah, pemberontakan RMS yang terjadi pada 1950 menjadi salah satu latar belakang penting pembentukan satuan khusus TNI yang kini dikenal sebagai Kopassus.

Pengalaman operasi militer saat itu mendorong lahirnya pasukan dengan kemampuan taktis khusus untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara.

Pernyataan para tokoh adat ini menegaskan bahwa semangat menjaga persatuan dan kedaulatan Indonesia tetap hidup di tengah masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki jejak sejarah panjang terkait dinamika tersebut.

Seruan “NKRI harga mati” pun kembali digaungkan sebagai komitmen bersama menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa. 

Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved