Kronologi Polemik Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI, Sekda Kalbar Angkat Suara

Ringkasan Berita:

• Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalbar viral usai protes SMAN 1 Pontianak atas keputusan juri. 
• Jawaban mereka dianggap salah, sementara jawaban serupa dari SMAN 1 Sambas dinilai benar. 
• Sekda Harisson menyoroti objektivitas juri, meminta keadilan bagi peserta, dan menekankan pentingnya profesionalisme

TRIBUNNEWS.COM - Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat viral di media sosial setelah muncul polemik terkait keputusan dewan juri terhadap salah satu peserta.

Polemik bermula dari protes peserta Grup C asal SMAN 1 Pontianak yang merasa dirugikan akibat keputusan dewan juri saat perlombaan berlangsung di salah satu hotel di Pontianak.

Persoalan terjadi pada sesi pertanyaan rebutan terkait mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam sesi tersebut, satu peserta sebelumnya dinyatakan salah dan nilainya dikurangi. Namun pada pertanyaan yang sama, kelompok lain justru mendapat penilaian benar dan tambahan poin.

Situasi itu kemudian memicu protes dari kelompok lain hingga lomba LCC tersebut menjadi viral di media sosial.

Respons Sekda Kalimantan Barat

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, turut menyoroti polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tersebut.

Menanggapi polemik itu, Harisson menilai terdapat jawaban peserta yang secara substansi benar, namun tetap dinyatakan salah oleh dewan juri.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena juri terlalu terpaku pada teks jawaban yang ada di perangkat penilaian.

“Juri ini terkesan tidak terlalu memahami materi yang ditanyakan, sehingga harus membaca jawaban yang ada di tab mereka lalu mencocokkannya dengan jawaban peserta,” kata Harisson, Senin 11 Mei 2026.

Harisson menegaskan, apabila seorang juri benar-benar menguasai materi Empat Pilar MPR RI, maka penilaian dapat dilakukan secara objektif tanpa harus terpaku pada susunan redaksi kalimat.

“Kalau kita sudah paham materi yang ditanyakan, tidak perlu lagi terus melihat tab. Cukup dengar jawaban anak-anak ini, kita langsung tahu substansinya benar atau tidak dan bisa langsung memberikan nilai,” tegasnya.

Ia meminta panitia dan dewan juri memperhatikan rasa keadilan bagi peserta, khususnya siswa SMAN 1 Pontianak yang merasa dirugikan dalam perlombaan tersebut.

“Saya minta ada rasa keadilan yang harus diterima oleh anak-anak SMANSA. Jangan biarkan rasa ketidakadilan itu membekas di diri mereka,” ujarnya.

Harisson juga mengingatkan bahwa LCC tersebut mengangkat tema penting terkait Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga proses penilaian harus dilakukan secara profesional dan bijaksana.

“Apalagi kita sedang berbicara tentang Empat Pilar MPR RI: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai keadilan dan objektivitas harus benar-benar dijunjung,” katanya.

Baca juga: Sosok Indri Wahyuni, Juri LCC 4 Pilar MPR yang Permasalahkan Artikulasi Peserta, Hartanya Rp4 Miliar

Kronologi Polemik Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI

Dalam perlombaan tersebut, peserta Grup C mendapat pengurangan nilai lima poin setelah jawaban mereka dianggap salah oleh dewan juri.

Namun, pada pertanyaan yang sama, Grup B dari SMAN 1 Sambas justru memperoleh tambahan 10 poin meski memberikan jawaban yang dinilai memiliki substansi serupa.

Adapun pertanyaan yang dipersoalkan berkaitan dengan mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

MC membacakan pertanyaan, “BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?”

Perwakilan Grup C kemudian menjawab, “Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden.”

Jawaban tersebut dinyatakan salah oleh dewan juri. Tak lama kemudian, pertanyaan yang sama diberikan kepada Grup B dari SMAN 1 Sambas dan dinyatakan benar sehingga mendapat nilai penuh.

Keputusan itu langsung diprotes peserta Grup C karena merasa jawaban yang mereka sampaikan memiliki inti yang sama.

Mereka menyampaikan keberatan karena merasa jawaban yang mereka sampaikan sama dengan jawaban Grup B.

Menanggapi protes tersebut, dewan juri menyebut pada jawaban awal Grup C tidak terdengar penyebutan “Dewan Perwakilan Daerah” atau DPD.

“Jadi dewan juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah,” ujar salah satu juri.

Situasi sempat memanas ketika peserta Grup C meminta pendapat penonton terkait apakah penyebutan DPD terdengar atau tidak. Namun pembawa acara menegaskan keputusan tetap berada di tangan dewan juri.

“Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai,” ujar MC.

Lomba tetap dilanjutkan dengan SMAN 1 Sambas keluar sebagai juara pertama dan akan mewakili Provinsi Kalimantan Barat ke tingkat nasional.

Baca juga: Viral Jawaban Siswa Disalahkan Saat Lomba Cerdas Cermat, Ini Mekanisme Pemilihan Anggota BPK

IKA SMAN 1 Pontianak Soroti Mekanisme Verifikasi

Ketua Ikatan Alumni (IKA) SMAN 1 Pontianak, Windy Prihastari, turut menyoroti insiden tersebut.

Ia meminta panitia dan dewan juri lebih teliti serta menghadirkan mekanisme verifikasi dalam perlombaan.

“Setelah menonton ini apa tindak lanjut yang dilakukan dari panitia? Di zaman digital harusnya sudah tersedia pemutaran ulang real time jika terjadi hal-hal seperti ini,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi keberanian peserta SMAN 1 Pontianak yang tetap menyampaikan protes secara terbuka di tengah tekanan perlombaan.

“Saya salut atas keberanian adik-adik Smansa untuk menyampaikan pendapat yang benar di situasi tekanan,” pungkasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kadisdikbud Kalbar, Syarif Faisal, mengatakan pihaknya telah memanggil Kepala SMAN 1 Pontianak dan tim pendamping LCC 4 Pilar tingkat Kalbar untuk membahas persoalan tersebut.

“Kami sudah memanggil Kepsek SMAN 1 dan tim pendamping. Kita selesaikan sesuai ketentuan lomba dan harusnya bisa menunjukkan sikap kesatria terhadap lomba ini,” ujarnya.

Meski demikian, Faisal meminta pihak sekolah mengajukan permohonan resmi kepada penyelenggara lomba untuk melakukan peninjauan kembali hasil perlombaan.

Ia menegaskan kegiatan tersebut diselenggarakan langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, bukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Artikel ini telah tayang di TribunPontianak.co.id dengan judul Kronologi LCC 4 Pilar Kalbar Viral, Muncul Protes hingga Sekda Harisson Soroti Keputusan Juri