Diskusi Hari Lahir Pancasila di Banten, Korpus BEM PTMA Soroti Pembangunan SDM Indonesia

Ringkasan Berita:

• BEM PTMA Indonesia menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diposisikan sebagai mandatory spending pembangunan SDM. 
• Yogi Alidrus menekankan MBG sebagai investasi jangka panjang untuk generasi emas, namun pelaksanaannya wajib diawasi agar transparan, tepat sasaran, dan merata hingga wilayah 3T

TRIBUNNEWS.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (PTMA) Indonesia menyoroti pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Koordinator Pusat Korpus BEM PTMA Indonesia, Yogi Alidrus, mengatakan semangat Pancasila menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. 

Menurut dia, kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

"Bangsa yang besar tak hanya dibangun dengan infrastruktur yang megah, tetapi juga dengan kualitas manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. MBG harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi emas Indonesia," ujar Yogi.

Pernyataan itu disampaikan dalam sesi diskusi kebangsaan di Banten dengan mengangkat tema ‘MBG sebagai Mandatory Spending untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia’ pada Senin (1/6/2026). 

Menurut dia, program MBG harus dipahami sebagai investasi strategis negara dalam membangun kualitas manusia Indonesia, bukan sekadar program bantuan sosial jangka pendek.

MBG dan Konsep Mandatory Spending

Dalam perspektif kebijakan publik, mandatory spending merupakan pengeluaran negara yang menjadi prioritas dan wajib dialokasikan untuk mencapai tujuan strategis nasional. 

Selama ini Indonesia mengenal mandatory spending pada sektor pendidikan sebesar 20 persen APBN serta sektor kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diskusi tersebut menyoroti bahwa pembangunan SDM merupakan agenda utama menuju Indonesia Emas 2045. 

Oleh sebab itu, MBG dapat diposisikan sebagai instrumen strategis negara untuk memutus rantai stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat kesehatan masyarakat, serta mendukung produktivitas ekonomi di masa depan.

Investasi pada gizi memiliki dampak multidimensi, mulai dari peningkatan kemampuan belajar siswa, penurunan angka putus sekolah, peningkatan kesehatan masyarakat, hingga peningkatan kualitas tenaga kerja nasional.

Yogi menegaskan bahwa dalam negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila, mengkritik MBG bukanlah tindakan yang salah. 

Justru kritik yang konstruktif merupakan bagian penting dalam mengawal keberhasilan kebijakan publik.

Menurutnya, membedakan antara kritik terhadap pelaksanaan program dan penolakan terhadap tujuan program menjadi hal yang sangat penting.

"Tujuan MBG untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat adalah tujuan yang baik. Namun pelaksanaannya tetap harus diawasi, dievaluasi, dan dikritisi agar tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat maksimal bagi rakyat."

Baca juga: Stok Susu Nasional Tertekan Imbas Program MBG, Pemerintah Mulai Kewalahan

Tantangan dan Evaluasi Program MBG

Diskusi tersebut juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

1. Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat.

Masih terdapat potensi ketidaksesuaian data penerima manfaat di beberapa daerah. 

Oleh karena itu diperlukan integrasi data yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

2. Kualitas dan Standar Gizi.

Program MBG tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga harus memastikan kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan anak dan peserta didik.

3. Transparansi Anggaran.

Karena menggunakan dana negara dalam jumlah besar, pengelolaan MBG harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar terhindar dari penyimpangan anggaran.

4. Pemerataan Pelaksanaan.

Daerah terpencil, kepulauan, dan kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) memiliki tantangan distribusi yang berbeda dengan daerah perkotaan. Pemerintah perlu memastikan tidak terjadi kesenjangan pelayanan.

5. Dampak terhadap APBN.

Sebagai program prioritas nasional, MBG harus terus dievaluasi efektivitas dan efisiensi pembiayaannya agar tidak mengurangi kualitas pelayanan publik pada sektor strategis lainnya.

Sebagai bentuk kontribusi mahasiswa terhadap pembangunan nasional, Korpus BEM PTMA Indonesia menyampaikan beberapa rekomendasi:

Pertama, Penguatan Pengawasan Publik.

Mahasiswa, akademisi, media, dan masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan MBG untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Kedua, Digitalisasi dan Transparansi Data.

Pemerintah perlu membangun sistem pelaporan dan monitoring berbasis digital yang dapat diakses secara terbuka guna meningkatkan akuntabilitas.

Ketiga, Pelibatan UMKM dan Petani Lokal.

MBG harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal dalam rantai pasok pangan.

Keempat, Evaluasi Berkala Berbasis Data.

Keberhasilan program harus diukur melalui indikator yang jelas seperti penurunan stunting, peningkatan kesehatan siswa, peningkatan kehadiran sekolah, dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Kelima, Penguatan Edukasi Gizi.

Program MBG perlu disertai pendidikan gizi bagi siswa, keluarga, dan masyarakat agar manfaatnya tidak berhenti pada pemberian makanan semata.

Pancasila, Kritik, dan Pembangunan Bangsa

Menutup diskusi, Yogi menegaskan bahwa semangat Hari Lahir Pancasila harus dimaknai sebagai upaya bersama membangun bangsa melalui dialog, partisipasi, dan pengawasan yang sehat.

Menurutnya, mendukung MBG tidak berarti menutup ruang kritik, dan mengkritik MBG tidak berarti menolak pembangunan. 

Keduanya harus berjalan beriringan demi mewujudkan kebijakan yang lebih baik.

"Pancasila mengajarkan musyawarah dan keadilan sosial. Karena itu, MBG harus kita dukung sebagai ikhtiar membangun SDM Indonesia, namun juga harus kita kawal melalui kritik yang objektif, evaluasi yang jujur, dan solusi yang konstruktif. Bangsa ini akan maju bukan karena anti kritik, tetapi karena mampu menerima kritik untuk menjadi lebih baik,” tambahnya.

Wabup Najib Soroti Wilayah Pinggiran dan Pesantren

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mencatat sebanyak 200 unit dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah beroperasi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan pelajar di wilayah tersebut.

Meski demikian, jumlah dapur yang ada dinilai belum mampu menjangkau seluruh penerima manfaat, terutama lembaga pendidikan pesantren serta kelompok B3 yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, saat mengikuti rapat bersama Forkopimda di Pendopo Bupati Serang, Selasa (12/5/2026).

Menurut Najib, masih terdapat sejumlah wilayah dan kelompok masyarakat yang belum mendapatkan layanan MBG secara optimal, meskipun secara jumlah dapur yang tersedia sebenarnya sudah lebih dari cukup.

Ia menilai persoalan utama bukan pada jumlah dapur, melainkan pada distribusi dan penempatan lokasi yang masih terkonsentrasi di wilayah ibu kota kecamatan.

Akibatnya, sejumlah desa terpencil, kawasan pesisir, hingga pondok pesantren belum terlayani secara maksimal oleh program tersebut.

"Saat ini sudah ada 200 dapur yang beroperasi, dan rencananya akan ditambah lagi sebanyak 70 unit. Namun faktanya, masih banyak lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren, serta kelompok penerima manfaat lain yang belum kebagian atau belum mendapatkan layanan," ungkap Najib Hamas.

Politisi PKS itu menjelaskan bahwa jika dilihat dari jumlah penerima manfaat yang terdata di Kabupaten Serang, keberadaan 200 dapur yang saat ini beroperasi seharusnya sudah mampu mencukupi kebutuhan layanan.

Karena itu, kondisi yang terjadi saat ini perlu dievaluasi agar pemerataan layanan MBG dapat berjalan sesuai target pemerintah.

Najib menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang memiliki posisi strategis, setara dengan program Koperasi Desa Merah Putih.

Keberhasilan pelaksanaannya juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah daerah.

“Kenapa dengan jumlah 200 ditambah 70 dapur yang akan beroperasi, masih banyak warga yang belum terlayani? Padahal secara hitungan seharusnya sudah cukup. Program ini harus kita sukseskan bersama, karena hasilnya akan langsung tercatat dalam laporan kinerja pemerintahan kita,” tegasnya.

Minta Data Akurat Wilayah yang Belum Terlayani

Dalam rapat tersebut, Najib Hamas meminta seluruh unsur kewilayahan untuk turut berpartisipasi memberikan data akurat mengenai daerah-daerah yang belum tersentuh layanan MBG secara maksimal.

Ia berharap informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai pihak, mulai dari kepolisian, Koramil, hingga Babinsa yang berada langsung di tengah masyarakat.

Najib menyebut beberapa wilayah yang diketahui belum mendapatkan layanan secara optimal, di antaranya Kecamatan Cikedung, Pulau Panjang, dan Pulau Tunda.

Khusus untuk Pulau Panjang, pembangunan sarana dapur MBG masih berlangsung sehingga belum dapat beroperasi.

“Saya mohon partisipasi semua unsur wilayah, baik polisi maupun Babinsa, untuk menyampaikan data desa mana saja yang benar-benar belum terlayani secara maksimal oleh program ini. Data ini sangat penting agar kita bisa melakukan penyesuaian dan pemerataan sebaran layanan,” ujarnya.

Kolaborasi Jadi Kunci Sukses Program

Najib juga menyoroti besarnya harapan masyarakat menjelang satu tahun masa kepemimpinan Bupati Serang.

Menurutnya, ekspektasi publik terhadap pemerintah daerah sering kali lebih besar dibandingkan kewenangan maupun kemampuan teknis yang dimiliki.

Karena itu, ia menilai sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor utama agar berbagai program pembangunan, termasuk MBG, dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

‎‎"Ekspektasi masyarakat lebih besar dari kewenangan yang kita kerjakan. Tetapi dengan kolaborasi kita semua, insya Allah ini bisa menjadi bagian amal ibadah kita," pungkasnya. 

Artikel ini telah tayang di TribunBanten.com dengan judul Sudah 200 Dapur MBG Beroperasi di Serang, Wabup Najib Soroti Wilayah Pinggiran yang Belum Terjangkau