Regulasi Tembakau, Pemerintah Daerah Tekankan Pentingnya Menjaga Kesejahteraan Petani

Ringkasan Berita:

• Petani tembakau khawatir aturan turunan PP Kesehatan akan membatasi kadar nikotin dan tar, sehingga mengancam sektor tembakau lokal.
• Pemkab Bondowoso menilai regulasi tersebut berpotensi berdampak pada ribuan petani dan ekonomi daerah yang bergantung pada tembakau.
• APTI menilai batas nikotin yang direncanakan tidak sesuai dengan karakteristik tembakau lokal dan bisa menghambat penyerapan hasil panen oleh industri.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para petani tembakau di berbagai daerah sentra produksi tengah dilanda kekhawatiran mendalam atas rencana penerbitan berbagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Saat ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah merancang aturan mengenai pengetatan kemasan rokok, larangan bahan tambahan, serta pembatasan kadar maksimal nikotin dan tar yang berpotensi menekan keberlangsungan sektor tembakau lokal.

Aspirasi keberatan salah satunya disuarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, Jawa Timur, sebagai salah satu wilayah sentra tembakau nasional yang berkomitmen menjaga stabilitas pencaharian petani lokal.

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi para petani dari dampak regulasi yang dinilai kurang mempertimbangkan dinamika ekonomi di tingkat akar rumput.

"Tembakau itu urat nadi. Ada 5 ribu petani di Bondowoso yang hidup langsung dari tembakau. Namun, sesungguhnya komoditas ini menghidupi jauh lebih banyak orang, bahkan bisa 4 hingga 6 kali lipat jika menghitung rantai ekonomi masyarakat lain yang terlibat," ujar Abdul Hamid Wahid, Rabu (3/6/2026).

Abdul Hamid menekankan pentingnya bagi pemerintah pusat untuk mendengar dan mempertimbangkan kondisi riil di daerah sentra sebelum memberlakukan kebijakan baru.

Pemkab Bondowoso memandang bahwa petani dan buruh tani merupakan kelas produsen utama dalam sistem ekonomi pertanian yang hak-haknya mutlak harus dilindungi oleh negara.

Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah akan memfokuskan kebijakan pada penguatan akses pasar tembakau lokal, pelestarian budaya pertanian daerah, serta stabilisasi harga jual di tingkat petani.

Hasil Tembakau (DBHCHT) juga akan difokuskan secara tepat sasaran guna menunjang kesejahteraan para buruh tani.

"Prinsipnya, beban akibat perubahan kebijakan nasional tidak boleh ditanggung oleh kelas pekerja di sektor pertanian tembakau lokal," tegasnya.

Keresahan senada diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Bondowoso, M. Yasid.

Menurutnya, wacana pembatasan kadar nikotin dan tar memicu kegelisahan besar di kalangan petani yang saat ini tengah memasuki masa tanam.

Padahal, para petani di Bondowoso tengah bersiap menabur benih varietas unggul lokal khas daerah, seperti varietas Kasturi dan Maesan.

Yasid memaparkan, varietas lokal seperti Maesan I dan Maesan II secara alami memiliki karakteristik kadar nikotin alami berkisar antara 4 hingga 6 miligram. Sementara, rancangan regulasi baru menargetkan batas maksimal kadar nikotin yang sangat rendah, yaitu di angka 1 miligram.

Petani khawatir batasan kadar nikotin yang tidak realistis tersebut akan menghentikan rantai penyerapan hasil panen oleh pihak pabrikan rokok nasional.

Hal ini dinilai berpotensi mematikan roda perekonomian daerah yang bergantung pada sektor tembakau.

"Kami sangat khawatir karena di tengah semangat menanam, ada rancangan peraturan pembatasan kadar nikotin dan tar yang mengancam keberadaan bibit unggul tembakau asli Bondowoso," tandas Yasid.