PSN Wanam Didorong Perkuat Ekonomi dan Kesejahteraan Warga

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Papua Selatan menilai proyek strategis nasional mendorong pembangunan, kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja.
• Proyek pangan dan energi ditargetkan meningkatkan ekonomi daerah serta menyerap lebih banyak pekerja.
• Pemprov menekankan manfaat masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, dan keterbukaan informasi pembangunan.

TRIBUNNEWS.COM, PAPUA-  Pemerintah Provinsi Papua Selatan menilai kehadiran berbagai proyek di wilayah mereka menjadi bagian dari proses pembangunan dan penciptaaan lapangan kerja.  

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memandang, kehadiran negara untuk membangun Papua melalui berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berfokus pada ketahanan pangan dan energi. Program tersebut mencakup pengembangan sawah skala besar untuk produksi beras nasional serta pembangunan perkebunan tebu terintegrasi industri bioetanol.

"Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," kata Apolo dikutip pada Rabu (10/6/2026).

Baca juga: Menkop Ferry Dorong Industri Gula Berbasis Koperasi untuk Wujudkan Swasembada Nasional

Apolo mengatakan pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti hanya karena adanya perdebatan politik maupun kampanye penolakan yang berkembang. Justru, berbagai persoalan sosial yang selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, PSN di Papua Selatan dirancang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Pada sektor energi, misalnya, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol saat ini telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 15 ribu pekerja pada tahun 2027.

Pemprov Papua Selatan juga secara aktif mendorong agar masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama pembangunan tersebut. Pemerintah daerah meminta perusahaan pelaksana proyek memberikan porsi dominan bagi tenaga kerja lokal.

"Kami meminta agar sekitar 80 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," ujar Apolo.

Menurut Apolo, keberadaan proyek-proyek tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang selama puluhan tahun justru sering dituntut berbagai pihak. Karena itu, pemerintah menilai penting untuk melihat pembangunan secara utuh dan objektif, termasuk dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah tidak menampik adanya dinamika dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait pelaksanaan PSN. Sebagian kelompok mendukung, sementara sebagian lainnya menyampaikan keberatan.

Namun bagi Apolo, perbedaan sikap tersebut merupakan hal yang lazim dalam setiap proses pembangunan. Terpenting adalah memastikan seluruh masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan tidak hanya menerima narasi dari satu sudut pandang.

"Kalau ada yang menerima atau menolak, itu harus didasari pemahaman. Tugas pemerintah adalah menjelaskan dengan baik agar masyarakat bisa menilai secara objektif," jelasnya.

Dia juga menegaskan bahwa aspek lingkungan tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan.

Berbagai proyek yang berjalan diwajibkan memenuhi ketentuan analisis dampak lingkungan serta menjalankan program pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Bagi pemerintah daerah, pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat Papua memperoleh manfaat yang nyata dari kekayaan sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Papua Selatan berharap PSN dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjawab berbagai kritik yang selama ini berkembang mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Papua.

"Pembangunan harus diukur dari meningkatnya taraf hidup masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama kami," pungkas Apolo.

Diproyeksikan Jadi Penguat Ketahanan Pangan 

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan pembangunan kawasan pangan terpadu di Papua Selatan merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun fondasi ekonomi kuat berbasis sektor riil.

"Pembangunan sektor pangan bukan hanya soal menghasilkan beras, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ungkap Sudaryono dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta, dikutip dari YouTube Otoritas Jasa Keuangan, Minggu (7/6/2026).

Sudaryono mengungkapkan program cetak sawah telah dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia, seperti di Papua Selatan, Lampung, hingga Kalimantan Tengah.

"Ini adalah contoh cetak sawah di Wanam, Papua Selatan. Jadi memang daerahnya daerah berawa, kalau pun ada pohon, pohonnya itu kecil-kecil. Jadi memang menanam padi itu yang susah bukan bibitnya. Bukan pupuknya, bukan pestisidanya, nanam padi apa pun yang susah itu bukan hanya lahannya, tapi lahan yang ada airnya," jelasnya.

"Bisnis bisa kita ciptakan, pupuk bisa kita ciptakan, air tidak bisa kita ciptakan, hanya bisa kita kelola. Kita memang memfokuskan daerah yang banyak airnya, seperti di Papua Selatan," imbuh Sudaryono.

Sudaryono juga mengungkapkan, daerah yang menjadi lokasi cetak sawah telah diberikan insentif, diberikan pelatihan dalam mengelola lahan, hingga penyediaan alat mesin pertanian dan pengelolaan air serta pupuk.

"Hasilnya mensejahterakan rakyat setempat. Sehingga memang cetak sawah adalah satu kegiatan konstruksi yang berbeda dengan yang lain seperti bangun jembatan, bangun jalan. Kalau ini butuh kadang setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai lahannya optimal sebagai lahan pertanian," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan cetak sawah tetap diperlukan meski negara sudah berhasil swasembada beras.

"Karena penduduk kita nambah terus, maka mau tidak mau, suka tidak suka, memang ini untuk cadangan kita persiapan pangan kita 50 sampai 100 tahun yang akan datang. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus kita laksanakan," tekannya.

Sementara itu Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkapkan program pengembangan lahan pertanian di Merauke merupakan upaya pemerintah membangun ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan peningkatan produksi pangan di berbagai daerah.

Menurutnya, lahan yang dibangun bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk petani dan masyarakat sekitar.

“Yang kami lakukan di Merauke untuk rakyat. Kami membangun optimalisasi lahan, menyediakan irigasi, menyerahkan alat dan mesin pertanian, serta meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat."

"Traktor kami berikan gratis untuk petani, alsintan kami siapkan, irigasi kami bangun. Semua untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Amran saat mengisi Kuliah Umum kepada 500 Mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Rabu (4/6/2026).

Amran menegaskan program tersebut telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua.

Salah satunya adalah perbaikan ketersediaan pangan yang berdampak pada stabilitas harga beras.

“Dulu harga beras di Papua bisa mencapai Rp30 ribu per kilogram. Sekarang sekitar Rp13 ribu. Ini hasil kerja nyata yang dirasakan masyarakat,” katanya. (warta Kota/Tribunews)