10 Tuntutan Aliansi Rakyat Memanggil di Gejayan Yogyakarta Hari Ini

"Solusinya yang paling dekat adalah untuk menghentikan MBG, kemudian menghentikan Koperasi Desa Merah Putih."

"Karena dari dua hal tersebut belum lagi kalau kita sebut Danantara gitu. Persoalannya adalah itu menjadi sarang korupsi dan kita tahu Indonesia sejak tahun '98 itu sudah menurunkan Soeharto karena tuntutan korupsi tersebut juga," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Marsinah memaparkan bagaimana program-program tersebut membebani masyarakat di tingkat bawah, termasuk menekan profesi guru honorer yang diberi tugas tambahan, hingga matinya daya beli masyarakat di pasar tradisional.

"Artinya itu kan memicu konflik horizontal di kampung-kampung, di desa-desa. Orang itu seolah-olah harus berpacu untuk 19 juta lapangan pekerjaan yang sebetulnya itu dipekerjakan entah gimanalah."

"Kalau guru, kita lihat guru honorer hari ini, terutama mendapatkan beban kerja tambahan untuk mengelola MBG. Kita lihat saat ini SPPG memang sudah disuspen. Tapi itu kami lihat sebagai salah satu wujud desakan rakyat saat ini," ungkapnya. 

Ia meminta dana MBG dikembalikan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

"Kalau kita lihat hari ini pasar tradisional itu sepi, enggak ada pembelinya. Padahal pilihan kita waktu COVID aja masih ada gitu, orang-orang yang berupaya mensirkulasikan lagi barang-barangnya karena masih ada daya beli."

"Hari ini daya beli anjlok, kelas menengah tidak ada lagi. Banyak sekali orang-orang yang di-PHK," ungkapnya.

Istana soal Demo Mahasiswa

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Selain di Jogja hari ini, demonstrasi digelar di sejumlah tempat, seperti Jakarta, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan di Kota Bandung, Jawa Barat.

Menurut Dudung, pemerintah terbuka akan kritik dari masyarakat. Namun, kritik harus disampaikan secara bijaksana.

“Kita semua dituntut lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat, termasuk kritik,” ujar Dudung, Jumat, dalam video yang diunggah di akun Instagram Kepala Staf Kepresidenan RI.

Dudung menyebut kritik adalah napas demokrasi. Meski demikian, kritik harus membangun, bukan meruntuhkan.

“Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa,” katanya menegaskan.

Dia mengklaim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia agar lebih kuat, adil, dan bermartabat, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Akhirnya rangkaian sejarah Indonesia sampai dengan saat ini hendaknya dapat dijadikan tonggak atau introspeksi untuk menjadi Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat,” katanya.

(Tribunnews/Gilang, Febri) (TribunJogja.com/R Hanif Suryo Nugroho)