10 Hoax paling Berdampak di Indonesia Selama 2018: soal Ratna Sarumpaet hingga Penculikan Anak

Dalam kartu tersebut tercantum empat kolom istri dan satu kolom suami lengkap dengan kolom nama dan tanggal pernikahan di masing-masing kolom istri.

Sebagian netizen menganggap hal tersebut hanya lelucon, tapi tak sedikit yang berspekulasi, kartu tersebut adalah kartu legalitas untuk berpoligami.

Tentu saja konten itu adalah hoaks.

Sebab, bentuk kartu nikah yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag, memiliki warna dasar hijau dengan campuran kuning.

Bagian atas kartu bertuliskan kop Kementerian Agama.

Di bagian tengah terdapat tiga kotak.

Dua kotak di bagian atas untuk foto pasangan pengantin.

Sementara kotak bagian bawah akan diisi kode batang atau barcode yang jika dipindai akan muncul data-data lengkap tentang peristiwa nikah pemiliknya.

Baca: Kaleidoskop: Bencana Alam yang Landa Wilayah Indonesia Sepanjang 2018, Gempa Bumi hingga Longsor

9. Hoaks Makanan Mudah Terbakar Positif Mengandung Lilin/Plastik

Pada awal 2018, muncul isu adanya zat berbahaya dalam serbuk sebuah merek minuman kopi kemasan.

Hal itu ramai diperbincangkan setelah adanya unggahan video seseorang menebarkan serbuk kopi tersebut ke api yang membuat nyala api makin besar dan menyambar.

Video itu menimbulkan keresahan di kalangan konsumen.

BPOM, melalui situs resminya memberikan penjelasan, hal itu tidaklah benar.

Semua produk pangan yang memiliki rantai karbon (ikatan antar atom karbon) serta mengandung lemak/minyak dengan kadar air rendah, pasti akan terbakar/menyala jika disulut dengan api.

Terutama yang berbentuk tipis dan berpori, seperti kerupuk, crackers, dan makanan ringan lainnya.

10. Hoaks Telepon Disadap dan Chat di WhatsApp Dipantau Pemerintah

Pada awal 2018 beredar berita hoaks melalui broadcast message tentang pemantauan segala aktivitas pengguna ponsel.

Bahkan informasi itu menunjukkan pengguna ponsel akan disadap dan dipantau oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Aktivitas yang disebut dipantau pemerintah mulai panggilan telepon hingga media sosial.

Dalam pesan tersebut dikatakan kebijakan itu berkenaan dengan peraturan komunikasi baru dan jaringan keamanan dari BSSN.

Kemudian ditulis secara rinci apa saja yang akan dipantau oleh pemerintah mulai dari panggilan telepon, WhatsApp, sampai Facebook.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan masyarakat pengguna jejaring dan media sosial.

Kebijakan yang tidak bisa dilacak sumbernya itu meresahkan warganet, yang ternyata informasi itu tidak benar alias hoax.

(Tribunnews.com/Sri Juliati)