5 Fakta Sudirman Said Sebut Pertemuan Jokowi dengan Bos Freeport, Jokowi Balik Bertanya

TRIBUNNEWS.COM - Kabar tudingan mantan Menteri ESDM Sudirman Said, yang menyebut adanya pertemuan rahasia antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan bos Freeport McMoran Inc, James R. Moffet, menjadi bahasan hangat publik.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sudirman Said mengatakan bahwa pertemuan secara diam-diam antara Jokowi dan bos Frreport di Indonesia menjadi cikal bakal keluarnya surat tertanggal 7 Oktober 2015 dengan nomor 7522/13/MEM/2015 yang berisi perpanjangan kegiatan operasi freeport di Indonesia. 

Di sisi lain, Jokowi memberikan tanggapan dan justru bertanya balik atas tudingan Sudirman Said tersebut.

1. Pertemuan bolak-balik

Presiden Jokowi menerangkan, pertemuan dengan bos Freeport tersebut tidak dilakukan secara diam-diam seperti yang dikatakan Sudirman.

Pertemuan itu, kata Jokowi, dilakukan berkali-kali dengan tujuan menjadi pemegang saham mayoritas Freeport.

"Enggak sekali dua kali ketemu, diam-diam bagaimana? Pertemuan bolak-balik," ujar Jokowi di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (20/2/2019) malam.

2. Jokowi mengakui soal perpanjangan operasional Freeport

Jokowi mengakui, pertemuan tersebut memang pihak Freeport meminta perpanjangan kegiatan operasi, tetapi saat itu ditegaskan bahwa pemerintah akan mengambil saham Freeport menjadi mayoritas.

"Ya perpanjangan, dia minta perpanjangan tapi sejak awal saya sampaikan, bahwa kita miliki keinginan itu (menguasai 51 persen saham Freeport)," ujar Jokowi 

Capres nomor urut 01 itu pun menilai pertemuan Presiden dengan pengusaha termasuk bos Freeport adalah yang biasa dan tidak dilarang. 

"Ketemu dengan pengusaha ya biasa saja, ketemu konglomerat biasa saja, ketemu yang sekarang (bos Freeport) biasa saja, ngapain saya," papar Jokowi.

Baca: Sudirman Said Ungkap Pertemuan Rahasia Jokowi dan Bos Besar Freeport, James Moffet

3. Sudirman Said dituding memberi perpanjangan izin

Menurut Sudirman Said, pertemuan tersebut menjadi cikal bakal keluarnya surat tertanggal 7 Oktober 2015 dengan nomor 7522/13/MEM/2015 yang berisi perpanjangan kegiatan operasi freeport di Indonesia.

Selama ini, ia sering dituding sebagai orang yang memperpanjang izin tersebut.