Jokowi Tantang Pengembalian Lahan, Tanggapan Partai Gerindra hingga Respons Dahnil dan Fahri Hamzah

TRIBUNNEWS.COM - Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) menantang pihak-pihak yang menguasai lahan negara dalam jumlah besar untuk mengembalikan ke negara.

Tantangan pengembalian lahan itu disampaikan Jokowi dalam Pidato Kebangsaan di hadapan ribuan pendukungnya di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019) malam.

Jokowi awalnya menginggung soal program perhutanan sosial.

"Kita telah membagikan konsesi untuk masyarakat, konsesi untuk rakyat di sekitar hutan, sudah kita bagikan sebesar 2,6 juta hektar, konsesi seperti ini, 2,6 juta hektar, dari 12,7 hektar konsesi yang sudah kami persiapkan tapi belum dibagi," ujar dia seperti dikutip dari tayang video NET TV, Senin (25/2/2019). 

Baca: Mahfud MD Ditanya Soal Nama Dalam Skema Lahan di Pusaran Jokowi, Jawabannya Dikoreksi Netizen

Jokowi menegaskan, konsesi tersebut adalah konsesi untuk rakyat kecil.

Mantan Wali Kota Solo itu kemudian mempersilahkan jika ada penerima konsesi besar yang hendak mengembalikan ke negara.

"Nah, jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan ke negara saya tunggu, saya tunggu sekarang. Dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil " ujar Jokowi.

Aksi Jokowi yang menginggung soal penguasaahn laahn ini dimulai saat Debat kedua Pilpres 2019, Minggu (7/2/219) kemarin.

Saat itu, Jokowi menyinggung ribuan hektar lahan yang dikuasai Capres 2 Prabowo Subianto. 

Lantas bagaimana tanggapan atas pidato Jokowi yang kali ini menantang pengembalian lahan oleh penerima konsesi besar?

Berikut Tribunnews.com merangkumnya, Senin (25/2/2019): 

1. Tanggapan Partai Gerindra

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo tengah menyindir para pendukungnya sendiri saat menyinggung soal pengembalian konsesi lahan dalam pidato kebangsaannya di Sentul.

Sebab, Riza menyebut banyak pendukung capres petahana itu yang menguasai lahan dalam jumlah besar, seperti Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Teman-teman Pak Jokowi nyatanya lebih banyak menguasai konsesi lahan dalam jumlah besar. Jadi pidato itu berlaku untuk pendukungnya sendiri yang hadir di acara itu," kata Riza kepada Kompas.com, Senin (25/2/2019).

Riza menilai, langkah Jokowi yang sempat menyinggung soal lahan yang dikuasai calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto pada debat pilpres lalu justru membawa keuntungan tersendiri.

Langkah Jokowi itu membuat publik dan media mencari tahu lahan-lahan yang dikuasai pendukung Jokowi.

"Sekarang justru sudah terbongkar semuanya," kata Riza.

Baca: Soal Pengembalian Konsesi Lahan, Dahnil Anzar Singgung Sejumlah Nama yang Ada di Kubu Jokowi

Riza membandingkan lahan yang dikuasai para pendukung Jokowi dengan lahan hak guna usaha yang dikuasai Prabowo.

Riza mengatakan, sampai saat ini tak ada penjelasan atau klarifikasi dari pendukung Jokowi mengenai lahan yang mereka kuasai.

Sementara Prabowo sudah jelas menyatakan bahwa ia menguasai lahan di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur seluas 230.000 hektar agar lahan itu tak jatuh ke tangan asing.

Belakangan, penjelasan Prabowo ini dibenarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

2. TKN Minta Kubu Prabowo Tak Terlalu Sensitif

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, mengatakan, pidato kebangsaan Jokowi di Sentul tidak menunjuk kepada orang tertentu, khususnya ketika Jokowi menyinggung soal pemegang konsesi lahan yang ingin mengembalikannya ke negara.

"Artinya itu memang ditujukan kepada siapa pun para elite yang menguasai lahan dan mau mengembalikan. Jadi juga jangan terlalu sensitif seolah-olah itu hanya untuk Pak Prabowo," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senin (25/2/2019).

Hal ini disampaikan terkait tudingan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang menyebut Jokowi menyerang pendukungnya sendiri soal konsesi lahan.

Sebab, banyak pendukung Jokowi yang juga memiliki konsesi lahan dalam jumlah besar.

Arsul memahami pidato Jokowi seolah-olah menyerang Prabowo karena temanya memang berkaitan dengan perdebatan Jokowi dan Prabowo dalam debat kedua Pemilihan Presiden 2019.

Namun, Arsul menegaskan ucapan Jokowi yang menunggu pemegang konsesi mengembalikan lahan ke negara bukan perintah.

Pelaksanaannya tergantung dari pemegang konsesi lahan tersebut, seperti Prabowo ataupun pendukung Jokowi.

"Itu kan katakanlah sikap mempersilakan. Kalau memang ada, siapa saja yang ingin mengembalikan lahan, ya dibuka. Jadi itu bukan dekrit, tetapi kembali ke orang masing-masing, termasuk kepada perusahaan-perusahaan Pak Prabowo yang menguasai lahan itu," katanya.

3. Tanggapan Pihak Istana

Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki mengatakan, pernyataan Joko Widodo menagih pengusaha besar yang katanya ingin mengembalikan konsesi lahan kepada negara bukan secara spesifik ditujukan kepada Prabowo Subianto.

Namun, apabila Prabowo merasa pernyataan Jokowi itu ditujukan bagi dirinya, Teten merasa hal itu juga tidak menjadi persoalan.

Apalagi, menurut Teten, Prabowo telah mengungkapkan di hadapan publik rela mengembalikan konsesi lahan tersebut kepada negara.

"Pak Prabowo kan sudah berjanji akan memberikan tanahnya ke negara. Ya itu bagus kalau direalisasikan supaya ada keadilan dalam kepemilikan lahan," ujar Teten kepada Kompas.com, Senin (25/2/2019).

Teten mencatat, saat ini terdapat 15 juta hektar lahan kebun yang konsesinya dimiliki korporasi besar.

Sementara itu, konsesi serupa yang dimiliki oleh petani mitra/plasma hanya sekitar 4 juta hektar.

Oleh sebab itu, apabila ada kemauan politik dari pengusaha besar untuk mengembalikan konsesi lahan ke negara agar diserahkan kepada rakyat kecil, tentu hal itu akan membantu pemerintah dalam mempercepat program perhutanan sosial.

"Terutama di daerah-daerah konflik agraria yang sudah akut antara rakyat dan pemilik konsesi ya supaya ada jalan keluarnya itu," kata Teten.

Teten mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memang sedang mendorong keadilan dalam hal kepemilikan lahan.

Konsesi lahan bagi petani kecil yang baru digagas pada era pemerintahan Jokowi dalam program perhutanan sosial baru menyentuh angka 2,6 juta hektar dari 12,7 juta hektar yang sedang disiapkan.

"Pak Jokowi menyiapkan 12,7 juta hektar lahan untuk diberikan izin pengelolaannya kepada rakyat selama 35 tahun dan bisa diperpanjang lagi. Ini adalah solusi yang konkret menyelesaikan ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia yang sudah terjadi selama puluhan tahun," kata Teten.

4. Tanggapan Dahnil Anzar dan Fahri Hamzah

Juru bicara Badan Pemenangan Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah turut memberi tanggapan atas pidato Jokowi. 

Dahnil dan Fahri mendorong Jokowi sebagai Presiden mengeluarkan Perppu tentang pengembalian lahan. 

Sehingga pengembalian lahan tak hanya menyasar Prabowo tetapi juga pihak lain di kubu Jokowi. 

(Tribunnews.com/Daryono)