Tanggapan Mahfud MD hingga Kubu Jokowi dan Prabowo Soal Pengakuan Eks Kapolsek Pasirwangi, Garut

"Tidak benar (ada arahan mendukunga capres). Diatur di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri Pasal 28 ayat 1 dan 2, Polri harus netral," ujar ‎Kombes Trunoyudo via pesan elektroniknya, dikutip Tribunnews.com dari Tribun Jabar.

Terkait mutasi yang dilakukan pada AKP Sulman Aziz, menurut ‎Kombes Trunoyudo, merupakan hal yang biasa.

"Mutasi hal biasa dalam organisasi dan sebagai penyegaran di tubuh internal Polri. Semua jabatan ada batasannya, tidak mungkin selamanya," ujar Kombes Trunoyudo.

Ketika ditanya apakah mutasi tersebut bersifat menjatuhkan atau sebaliknya, kata Kombes Trunoyudo, mutasi adalah hal standar dan biasa.

Pasalnya, dalam pengakuannya, AKP Sulman Aziz merasa mutasi membuat dirinya dizalimi.

"Dari kapolsek ke kepala seksi biasa aja, bukan yang luar biasa, bukan pula demosi."

"Jadi yang bersangkutan ini pengalaman di bidang lalu lintas, jadi di telegramnya, ‎dia kompeten membidangi lalu lintas."

"Di jabatan barunya, dia membidangi urusan penegakan hukum lalu lintas," ujar dia.

2. Kapolres Garut

Setelah namanya disebut dalam pengakuan AKP Sulman Aziz, Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna menyebut tudingan itu tidak berdasar.

Menurutnya, mutasi yang dilakukan kepada AKP Sulman Aziz sudah sesuai dengan aturan.

Apalagi AKP Sulman Aziz sudah cukup lama menjadi Kapolsek.

"Itu tidak berdasar (mutasi karena berfoto dengan tokoh 02). Setiap bulan kami kumpulkan para kapolsek tapi hanya membicarakan soal pengamanan," ujar Budi Satria Wiguna saat ditemui di rumah dinas Kapolres Garut, Minggu (31/3/2019).

Pengumpulan para kapolsek setiap bulan, lanjutnya, hanya untuk membicarakan penanganan kerawanan.

Terutama menjelang Pemilu 2019, apalagi Garut memiliki wilayah yang cukup luas.