Prabowo Subianto Sebut Kebocoran Anggaran Capai Rp 1.000 T, Ini Tanggapan Jokowi dan KPK

Prabowo kembali menyebut soal adanya kebocoran anggaran hingga mencapai Rp 1.000 triliun. Ini tanggapan Jokowi dan KPK.

TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto kembali menyebutkan soal adanya kebocoran.

Prabowo menyebut, dirinya selalu diejek oleh para elite karena mengatakan kebocoran anggaran mencapai Rp 1.000 triliun.

Hal tersebut dikatakannya saat berorasi di kampanye akbar di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019) kemarin.

Namun, tiga hari lalu, lanjut Prabowo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun.

"Tahu-tahu tiga hari yang lalu, KPK mengatakan, yang bocor itu Rp 2.000 triliun," kata Prabowo.

"Selama ini, Prabowo katakan kebocoran anggaran Rp 1.000 triliun, KPK katakan Rp 2.000 triliun," tuturnya, dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Baca: Prabowo Sebut Kebocoran Rp 2,000 Triliun Sumbernya dari KPK, Tapi KPK Ngaku Tidak Punya Data Itu

Baca: Prabowo: Kebocoran Anggaran Saya Hitung Rp 1.000 Triliun, Bukan Dibantah Tapi Dihina

Prabowo mengatakan, jika dihitung selama lima tahun ke depan, maka kebocoran anggaran mencapai Rp 10.000 triliun.

Menurut Prabowo, dengan anggaran sebesar itu, pemerintah dapat membangun ratusan pabrik untuk menyejahterakan rakyat.

"Bayangkan lima tahun lagi yang hilang 10 ribu triliun. Bayangkan berapa ratus pabrik yang bisa kita bangun?" ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Prabowo juga mengatakan hal serupa saat berpidato di acara silaturahim Gerakan Elaborasi Rektor, Akademisi Alumni, dan Aktivis Kampus Indonesia di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2019) malam.

Pernyataan Prabowo ini menuai tanggapan dari rival politiknya, yaitu calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dan KPK.

Apa kata mereka?

Berikut tanggapan Jokowi dan KPK terkait pernyataan Prabowo, dirangkum Tribunnews.com:

1. KPK

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya tak memiliki kajian khusus yang menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun, sebagaimana yang diucapkan Prabowo.

"Enggak, enggak pernah kita mengkaji itu, Litbang (KPK) enggak pernah mengkaji khusus itu," kata Pahala kepada Kompas.com, Minggu (7/4/2019).

Menurut Pahala, hal itu merupakan hitungan perkiraan penerimaan negara apabila seluruh wajib pajak di Indonesia patuh.

Selain itu, kata Pahala, Indonesia seharusnya bisa meningkatkan rasio pajak (tax ratio).

"Itu ngitungnya kira-kira begini, nih, kan ada tax ratio, kan itu diambil dari GDP, nah, sekarang, kan kita sekitar tax ratio kita 10 persenan."

"Nah itu diandaikan, kalau kita benar-benar orang bayar pajak patuh semua gitu."

"Itu pun di negara-negara Skandinavia itu tax ratio bisa 30-40 persen dari GDP," kata dia, dikutip dari Kompas.com.

Menurut Pahala, apabila Indonesia seandainya meningkatkan rasio pajaknya seperti negara-negara kawasan Skandinavia, Indonesia bisa mendapat penerimaan pajak lebih maksimal.

"Makanya diandaikan kalau kita bisa seperti negara-negara Skandinavia pasti penerimaan pajak kita bisa 3-4 kali lipat lebih tinggi gitu, karena kan penerimaan pajak kita kan sekitar Rp 1.000 triliun, berarti bisa jadi 4 kali lipat."

"Itu andai-andai aja, hitungan sederhana, kalau kayak Skandinavia, makanya kita harus bisa sampai Rp 4.000 triliun, gitu loh," katanya.

Pahala memandang rasio pajak Indonesia saat ini memang masih cukup rendah.

Dari contoh tadi, ia berharap Indonesia bisa meningkatkan rasio pajaknya.

Meski demikian, KPK belum memiliki kajian seberapa besar rasio pajak Indonesia harus ditingkatkan.

"Jadi cuma mengandai-andaikan aja, kalau kita sama dengan Skandinavia, kan Amerika (Serikat) aja enggak setinggi Skandinavia gitu ya."

"Nah saya cuma mau bilang yang 10 persen terlalu rendah gitu maksudnya. Tapi berapa yang benarnya enggak pernah kita assest. Berapa pastinya kita belum tahu," papar Pahala.

Baca: Klarifikasi KPK Terhadap Ucapan Prabowo tentang Data Kebocoran Anggaran

2. Jokowi

Lain halnya dengan Jokowi yang justru pernyataan Prabowo soal kebocoran anggaran tersebut.

Calon presiden petahana ini meminta agar Prabowo menunjukkan kebocoran tersebut.

Hal tersebut dikatakan Jokowi saat di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (7/4/2019)

"Jangan dari sampai sekarang bocar bocor bocar bocor, yang mana bocornya tunjukkan. Kita ini juga ingin memperbaiki," kata dia, dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Selain itu, Jokowi juga meminta Prabowo melaporkan kebocoran anggaran pada KPK dan membawa beberapa buktinya.

"Kalau bocor, ya laporkan saja ke KPK. Yang bocor di sebelah mana. Bocornya di keran yang mana, di sektor apa. Jumlahnya berapa, bawa bukti-bukti nih KPK gitu, tangkap itu," ujarnya.

Selanjutnya, Jokowi mengatakan, pemerintah ingin memperbaiki jika terjadi kebocoran anggaran.

Oleh karena itu, menurutnya pelaporan kebocoran itu demi kebaikan.

"Kita ini ingin memperbaiki, mungkin ada kebocoran, tapi tunjukkan demi kebaikan," katanya.

(Tribunnews.com/Sri Juliati)