Pileg 2019

Perkara PHPU Terkait Pileg di Malaysia Dilanjutkan ke Tahap Pembuktian

Pada permohonannya, perwakilan Partai Nasdem menyebutkan adanya penghilangan suara partai politik di Malaysia.

Perkara PHPU Terkait Pileg di Malaysia Dilanjutkan ke Tahap Pembuktian
net
gedung mk nih2 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) soal pemungutan suara luar negeri di Malaysia ke tahap pembuktian perkara.

Hakim Konstitusi memutuskan itu pada sidang di MK, pada Senin (22/7/2019). Pemohon perkara itu adalah Partai Nasdem untuk Dapil Jakarta II yang tercatat di perkara No. 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 oleh NasDem DKI Jakarta II DPR RI.

"Perkara nomor 195 dan seterusnya, NasDem DKI Jakarta II DPR RI (yang dilanjutkan di panel I,-red). Ini perkara yang akan disidangkan besok dan pemberitahuan ini sekaligus sebagai panggilan resmi untuk mengikuti sidang pemeriksaan pembuktian besok," ujar Hakim Konstitusi, Aswanto, saat persidangan di Gedung MK, Senin (22/7/2019).

Pada permohonannya, perwakilan Partai Nasdem menyebutkan adanya penghilangan suara partai politik di Malaysia, salah satu yang terdampak adalah partai yang dipimpin oleh Surya Paloh tersebut.

Baca: Hakim Konstitusi Gelar Rapat Permusyawaratan Hakim Putuskan Sengketa Pileg

Baca: Sidang Sengketa Pileg Berlanjut, MK Dengarkan Jawaban KPU untuk 68 Perkara Hari Ini

Mereka menganggap rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menyatakan ada 62.278 suara tidak sah cacat hukum. Muncul dua versi Formulir Model DA 1 DPR LN Kuala Lumpur oleh KPU berdasarkan rekomendasi Bawaslu tanggal 19 Mei 2019.

Nasdem menolak perbaikan formulir tersebut karena telah diklarifikasi Ketua KPU dan dianggap menghilangkan hak konstitusional warga negara. Nasdem menganggap, tindakan KPU menganulir 44.507 surat suara dari 67.315 yang telah sah ditetapkan PPLN Kuala Lumpur melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan partai politik.

Mereka meminta suara sah yang dibatalkan KPU tersebut untuk kembali dinyatakan sesuai dengan formulir model DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur. Dengan begitu, suara Nasdem yang benar menurut permohonan mereka, yani sebesar 57.864 suara.

Menanggapi hal ini, pada persidangan, Kuasa Hukum KPU, Sutejo, menegaskan KPU, selaku termohon, sudah melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

"Dilaksanakan dengan PSU," kata Sutejo, selaku kuasa hukum KPU, di ruang sidang panel 1, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (16/7/2019).

Menurut Sutejo, permohonan pemohon mendalilkan mencabut rekomendasi Bawaslu itu tidak tepat diajukan ke MK.

Baca: Dituduh Terpilih di Pileg Karena Edit Foto Jadi Cantik, Akankah Caleg DPD RI Ini Gugur di MK?

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved