Bioskop Dibuka Lagi
Saran Satgas Covid-19 Jika Bioskop di Jakarta Dibuka Lagi, Usia Penonton Dibatasi dan Dilarang Makan
Rencana Pemprov DKI Jakarta kembali membuka bioskop dikawal Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Saran terknis terkait protokol kesehatan menjadi kunci.
Editor:
Anita K Wardhani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Pemprov DKI Jakarta kembali membuka bioskop dikawal Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Saran terknis terkait protokol kesehatan menjadi kunci.
Apa saja saran Satgas?
"Pastikan bahwa antrean masuk dan keluar dari fasilitas bioskop atau sinema tersebut dijaga dengan ketat, dengan menjaga jarak yang baik paling tidak 1,5 meter sehingga tidak terjadi kontak antar pengunjung," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam konferensi pers di Graha BNPB, Rabu (26/8/2020).
Demikian pula kesiapan dari penyelenggara, Wiku mengingatkan juga harus dilakukan training dengan baik supaya dapat betul-betul memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan ketat dan tertib selama dalam proses pembukaan atau pelaksanaan dari bioskop.
Usia penonton pun dibatasi. Menurut Wisnu, usia penonton bioskop pada rentang 12 tahun ke atas dan di bawah 60 tahun.
"Kami menyarankan bahwa pengunjung bioskop dan sinema, mengingat adanya faktor risiko yang ada di masyarakat, yang datang adalah masyarakat dengan usia rentang di atas 12 tahun dan di bawah 60 tahun," kata Wiku.
Demikian halnya tentang kondisi kesehatan penonton.
Para pengunjung bioskop sebaiknya tidak memiliki penyakit penyerta lainnya seperti penyakit jantung, kencing manis, penyakit paru-paru, penyakit ginjal, dan penyakit imunitas rendah lainnya.
Baca: Pimpinan DPRD DKI Saran Anies Urungkan Niat Buka Bioskop
Baca: Bioskop di DKI Akan Kembali Buka, Anies: Di Korea Selatan, Saat Puncak Pandemi Tidak Tutup

"Harus dalam kondisi sehat, tidak ada gejala batuk, demam lebih dari 38 derajat celcius, sakit tenggorokan, pilek/flu, bersin dan sesak nafas. Dan harus dijalankan dengan protokol yang ketat," katanya.
Bahkan, tradisi memakan kudapan seperti popcorn saat di bioskop tidak lagi diperbehkan.
Hal itu kemudian diganti oleh penggunaan masker yang diwajibkan bagi penonton film di bioskop.
"Dan kami menyarankan masker yang digunakan adalah paling tidak dengan kemampuan filtrasi setara atau lebih baik dari masker bedah. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak terjadi potensi penularan antar pengunjung," kata Wiku.
Pembatasan waktu di dalam ruangan sinema juga turut dijaga, tidak lebih dari 2 jam, kata Wiku.
"Dan jarak antara kursi juga dilakukan dengan baik sehingga berjarak, sehingga tidak terjadi kontak antara pengunjung, begitu juga tidak ada kontak dengan para petugas yang bekerja," katanya.
Soal tiket, Wiku menyebut polanya harus diubah dari yang konvensional menjadi online atau daring.
"Dan tentunya data-data juga akan masuk dalam rangka potensi apabila terjadi sesuatu bisa dilakukan tracing dengan baik," kata Wiku.
"Kita ingin memastikan seluruh prosesnya dilakukan secara bertahap, bertanggung jawab, dan transparan sehingga betul-betul pembukaan ini aman untuk kepentingan masyarakat luas. Dan kami akan selalu mendampingi bersama dengan Pemerintah daerah agar semuanya dapat dilaksanakan dengan baik," pungkas Wiku.

Tingkatkan Imun
Menurut Satgas, pembukaan bioskop bisa meningkatkan imunitas masyarakat.
"Perlu kami sampaikan bahwa bioskop dan sinema memang memiliki karakteristik penting dan kontribusi penting terutama dalam memberikan hiburan kepada masyarakat, karena imunitas masyarakat juga bisa meningkat karena bahagia atau suasana mental fisik dari para penonton dan masyarakatnya juga ditingkatkan. Bioskop sinema salah satu kontributor untuk itu dalam rangka menghadapi Covid-19," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (26/8/2020).
Wiku mengatakan ada beberapa pertimbangan dari kesehatan yang perlu diperhatikan dengan ketat dalam rangka pembukaan bioskop dan sinema ini di Indonesia. Dalam konteks Satgas, pembukaan kegiatan sosial melalui proses yang panjang
"Pertama adalah harus melakukan prakondisi dimana dalam prakondisi ini dipastikan tentang kesiapan tentang fasilitas itu sendiri, dari kesiapan fasilitas pendukungnya, dan juga dalam penyelenggaraan dan masyarakat itu sendiri," lanjutnya.
Yang kedua, dikatakan Wiku, juga harus melihat dari aspek timing
"Tentunya tidak semua sama waktunya untuk memastikan bahwa setiap yang dilakukan betul-betul dengan perhitungan yang sangat matang," katanya.
Wiku lalu mengatakan bahwa hal tersebut harus melihat prioritasnya, baik prioritas sektor maupun prioritas dalam konteksnya adalah fasilitas mana yang dibuka.
"Tentunya semuanya dilakukan dengan proses simulasi dan penyiapan yang matang dan selalu berkoordinasi," katanya.
Simulasi tersebut, dikatakan Wiku, menyangkut penerapan protokol kesehatan di lokasi, baik soal menjaga jarak hingga pembatasan usia pengunjung yang datang ke bioskop.
"Kita ingin memastikan seluruh prosesnya dilakukan secara bertahap, bertanggung jawab, dan transparan sehingga betul-betul pembukaan ini aman untuk kepentingan masyarakat luas. Dan kami akan selalu mendampingi bersama dengan Pemerintah daerah agar semuanya dapat dilaksanakan dengan baik," pungkasnya.

Berkaca Pada Korea
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan bioskop akan kembali dibuka dalam waktu dekat.
Hal tersebut dikatakan Anies usai pembahasan bersama Satgas Penanganan Covid-19, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kesehatan.
Dalam pembahasan bersama, Anies merujuk studi dan kajian para pakar di beberapa negara soal pembukaan bioskop di saat pandemi.
"Jadi 47 negara saat ini kegiatan bioskop sudah berjalan seperti biasa. Bahkan di Korea Selatan, selama pandemi termasuk puncak pandemi mereka di sana bioskop tidak ditutup," kata Anies saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (26/8/2020).
Dari sana, Pemprov DKI pun melakukan persiapan dan regulasi secara lengkap terkait pembukaan bioskop, dari mulai kualifikasi pengunjung, kewajiban memakai masker, hingga ke aspek infiltrasi udara.
Yang selanjutnya yakni soal pembicaraan dengan para pelaku industri bioskop di Jakarta.
"Para pelaku juga sudah dalam posisi bersiap karena sudah beberpaa waktu ini terutama sejak bulan Juni sesudah DKI memasuki masa transisi para pelaku di sektor ini pun sudah berkomunikasi dekat untuk membahas persiapanya," katanya.
Pihaknya menggarisbawahi kepada para pelaku industri bioskop agar regulasi yang diterbitkan Pemprov DKI soal protokol kesehatan ditaati.
"Kesimpulan pertemuan tadi dalam waktu dekat ini kegiatan bioskop akan kembali dibuka dan protokol kesehatan akan ditegakkan lewat regulasi detail dan adanya pengawasan yang ketat, sehingga pelaku industri memberikan jasa kepada masyarakat tanpa resiko yang besar," pungkasnya.
Tanggapan DPRD DKI
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyarankan Pemprov DKI menangguhkan rencana pembukaan kembali bioskop. Menurut dia saat ini pemerintah dan masyarakat tengah sama - sama berjuang melawan Covid-19. Sehingga belum saatnya berleha - leha dengan kondisi seperti saat ini.
"Ya kalau saya saran tunda dulu lah, ini kita sedang berjuang lawan covid bukan sedang enak-enakan" kata Zita kepada wartawan, Rabu (26/8/2020).
Politikus PAN ini mengatakan semua pihak pasti terdampak pandemi. Jika pengusaha hiburan dianggap paling terdampak, Zita mengingatkan bahwa ada sektor pendidikan dan pelajar yang sudah enam (6) bulan tidak melangsungkan belajar tatap muka di sekolah.
"Kalau ada satu pihak yang merasa paling terdampak, bagaimana dengan dunia pendidikan kita, terlebih anak-anak yang sudah hampir 6 bulan tidak bisa bersekolah," ujarnya.
Ia menyinggung sikap Gubernur Anies Baswedan yang pernah menyatakan bakal mengambil kebijakan berdasarkan data.
Padahal jika berdasarkan data, angka positivity rate di DKI Jakarta menunjukkan 10 persen. Semestinya dengan data tersebut, keputusan yang diambil adalah menarik rem darurat dan melakukan pembatasan ketat.
Tapi yang dilakukan justru sebaliknya. Pemprov DKI berencana membuka tempat hiburan dalam ruang yang punya potensi tinggi penularan virus.
"Cuma saya kok teringat waktu itu pak Anies bilang mengambil keputusan based on data. Sekarang datanya menunjukan positivity rate 10 persen di DKI. Dan pak gubernur pernah bilang tidak akan segan untuk tarik emergency break. Mudah-mudahan masih ingat ya dengan apa yang disampaikan," ungkap dia.
(Tribunnews.com/Reza Deni/Danang)