Profil Emvrio Production, EO Konser Berdendang Bergoyang yang Dibubarkan karena Over-Kapasitas

TRIBUNNEWS.COM - Profil Event Organizer (EO) Berdendang Bergoyang yang gelar konser di Istora Senayan tapi berakhir dibubarkan polisi.

Konser Berdendang Bergoyang atau Berdendang Bergoyang Festival diprakarsai oleh Emvrio Production.

Emvrio Production adalah event organizer yang telah dibentuk sejak 2013.

Baca juga: Polisi Sebut Ada Unsur Kesengajaan Panitia Berdendang Bergoyang, Jual Tiket Hingga 27 Ribu

Dikutip Tribunnews dari laman Linkedin-nya, Emvrio Production menamai diri mereka sebagai jasa penyelenggara acara.

Sementara itu, tercantum nama Wahyu Setiadi selaku Asisten Manajer Production Emvrio.

Ada pula nama Humam Arif selaku penanggung jawab event.

Melalui laman resminya, Emvrio Production juga mempromosikan Berdendang Bergoyang Festival yang diadakan sejak tanggal 28-30 Oktober 2022.

"Kami telah memiliki banyak acara dan membuat 2 acara yang menggetarkan bumi kami sendiri; Press The Button Jakarta pada tahun 2021, acara offline pertama kami setelah 2 tahun pandemi Covid-19 dan baru-baru ini diadakan pada bulan Maret 2022," tulis Emvrio di laman serupa.

"Festival Berdendang Bergoyang merupakan festival musik pesta dansa terbaik yang diadakan setiap tahun sejak 2018," tambah Emvrio.

Sementara itu, Emvrio Production telah meminta maaf melalui Instagramnya atas pembubaran konser Berdendang Bergoyang karena melebihi kapasitas.

“Dengan berat hati menginformasikan bahwa event festival di hari ketiga tanggal 30 Oktober 2022 yang diselenggarakan di Istora Senayan & Parkir Selatan GBK, harus dibatalkan atas dasar alasan keselamatan dan keamanan,” jelas EO di akun Instagram @berdendangbergoyang.

Adapun Emvrio Production mengarahkan penonton yang ingin merefund tiket hari ketiga untuk mengunjungi LINK ini.

Polisi Temukan Unsur Kesengajaan

Dikutip dari Tribunnews, Polres Metro Jakarta Pusat menduga adanya unsur kesengajaan dari pihak panitia konser Berdendang Bergoyang yang tidak menjalan prosedur sesuai dengan perizinan yang diberikan pihak kepolisian.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin menerangkan, dugaan itu muncul ketika pihaknya menemukan perbedaan signifikan antara surat permohonan dan fakta yang ada di lapangan.