Jalani Pemeriksaan setelah Laporkan Doktif, Shella Saukia Dicecar 17 Pertanyaan oleh Penyidik

TRIBUNNEWS.COM - Laporan yang dilayangkan Shella Saukia kepada Dokter Detektif atau Doktif masih bergulir di Polda Metro Jaya. 

Shella Saukia melaporkan Doktif atas dugaan kasus pelanggaran perlindungan data pribadi. 

Tepat pada hari kemarin, Kamis (27/2/2025), Shella Saukia sudah menjalani pemeriksaan buntut laporannya. 

“Jadi pemeriksaan hari ini hanya undangan klarifikasi." 

"Karena yang kita tahu, ibu SS sebagai pelapor yang melaporkan Doktif dalam pasal 67 UU ITE."

"Yaitu terkait penggunaan data pribadi,” ujar kuasa hukum Shella Saukia, Petrus Bala Pattyona, dikutip dalam YouTube Seleb Tube, Jumat (28/2/2025). 

Dalam pemeriksaan tersebut, pebisnis berusia 34 tahun ini mendapat 17 pertanyaan oleh pihak penyidik. 

“Ada 17 pertanyaan mungkin 10 lembar apa 12 lembar itu saja,” kata Petrus Bala Pattyona.

Disinggung soal pemeriksaan tersebut, Petrus Bala enggan berkomentar lebih lanjut. 

Bukan tanpa alasan, sebab perkara tersebut sudah masuk ke dalam ranah BAP (berita acara pemeriksaan). 

“Intinya seperti itu, soal materinya memang sudah dituangkan dalam BAP."

Baca juga: Seret Nama Doktif, Ini Alasan Reza Gladys dan Shella Saukia Datangi DPR RI

"Dan itu sudah ada di penyidik, saya tidak bisa jelaskan,” ujarnya.

“Intinya hari ini diperiksa klarifikasi sebagai pelapor atas laporan penggunaan data pribadi milik ibu SS yang digunakan Doktif dalam status whatsapp,” tutup Petrus. 

Seret Nama Doktif, Ini Alasan Reza Gladys dan Shella Saukia Datangi DPR RI

Beberapa waktu lalu, Reza Gladys dan Shella Saukia turut menyambangi gedung DPR RI. 

Rupanya, alasan Reza Gladys dan Shella Saukia ini datang ke gedung legislatif demi menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dengan komisi IX DPR RI. 

Tak sendiri, kedua pebisnis tersebut didampingi oleh kuasa hukumnya, Julianus Paulus Sembiring.  

Pihak Reza dan Shella rupanya meminta rekomendasi dari komisi IX DPR RI dengan menyeret nama dokter detektif alias doktif. 

"Kami berharap dalam RDPU dengan komisi IX menghasilkan rekomendasi," ujarnya, dikutip dalam YouTube Nusantara TV, Minggu (23/2/2025). 

Di mana, permintaan itu salah satunya, agar Komisi IX bisa menyampaikan rekomendasi pada Kementerian Kesehatan, terkait pencabutan STR (Surat Tanda Registrasi) milik doktif.

Seperti diketahui, STR merupakan bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

Baca juga: Doktif Tantang Laporan Hukum Usai Kritik Produk Milik Shella Saukia: Saya Bicara Fakta

"Pertama agar komisi IX bisa menyampaikan rekomendasi ke Kementerian Kesehatan mencabut STR dr Samira alias Dokter Detektif," sambungnya.

Sebab, pihak mereka menilai jika doktif sudah melanggar sumpah dokter, kode etik, dan fatwa MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran). 

Tak hanya itu, mereka juga menyebut bahwa perangai doktif yang sering mengulas skincare sudah menyalahi aturan dan wewenang BPOM. 

"Kedua beliau mendiskreditkan kinerja dan wewenang BPOM karena hanya BPOM yang berhak melakukan approval dan evaluasi terhadap sebuah produk kosmetika dan apa yang dia lakukan yaitu pemeriksaan uji sampel itu tidak steril," jelasnya. 

(Tribunnews.com, Rinanda)