Jerome Polin Melawan Rasa Takut, Debut Unjuk Rasa di DPR dan Ungkap Sumber Keberaniannya

TRIBUNNEWS.COM - Untuk pertama kali selama 27 tahun hidupnya, Jerome Polin ikut dalam aksi unjuk rasa.

Di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025), Jerome Polin menyampaikan aspirasi bersama sejumlah influencer lain, di antaranya Abigail Limuria, Ferry Irwandi, Andhyta F Utami, Andovi da Lopez, Jovial da Lopez, hingga Fathia Izzati.

Mereka menyerahkan dokumen "17+8 Tuntutan Rakyat" kepada sejumlah anggota DPR RI yang diwakili oleh Rieke Diah Pitaloka, Andre Rosiade, dan Kawendra Lukistian.

Baca juga: Jerome Polin Ungkap Ribetnya Proses Pengaduan DPR, 17+8 Tuntutan Rakyat Terancam Tersendat: Pasrah

Influencer jebolan Universitas Waseda, Shinjuku, Tokyo, Jepang, ini memberanikan diri 'turun ke jalan' untuk menyuarakan apa yang dianggapnya benar.

Dan, ia berhasil mengalahkan ketakutannya selama ini.

"Jujur dari dulu aku selalu takut untuk speak up soal suatu isu di Indonesia, apalagi turun ke jalan. Takut salah ngomong, takut di-judge, takut pengetahuanku kurang banyak, takut di-framing. Takut diserang. Banyak takutnya. Tapi, hari ini aku berhasil melawan semua rasa takut itu," demikian tulisnya, di Insta Story akun Instagramnya, Kamis (4/9/2025).

Ia pribadi sulit memberi jawaban pasti, apabila ditanya alasan yang membuatnya berani bersikap.

"Kenapa bisa berani? Aku pun heran. Tapi sepertinya ada satu jawaban, yaitu aku tidak sendiri, aku didukung oleh banyak teman-teman, dan aku tahu banyak orang yang menggantungkan harapannya ke gerakan ini," sambungnya.

Selama sepekan terakhir, Jerome mengaku banyak belajar. Ia seperti mengikuti kuliah, dan tentu yag dipekajarinya yakni mengenai politik dan hukum.

Ia juga belajar empati, belajar tentang kondisi negara, cara menyampaikan opini, belajar diskusi yang produktif, belajar untuk "enggak apa-apa disalahpahami", belajar mengontrol emosi, belajar sabar, belajar mendengar, dan banyak lagi.

"Aku senang bisa mengambil bagian sebagai rakyat biasa untuk berjuang bersama-sama dengan seluruh rakyat se- Indonesia."

"Aku merasa betapa solidaritas rakyat Indonesia tuh mantap banget (cuma masih mudah terpecah belah oleh narasi-narasi yang disengaja oleh pihak-pihak tertentu). Jadi teman-teman, mari kita berani untuk memperjuangkan hak kita. Kawal terus, dan tetap hidup," tulis Jerome Polin.

Untuk diketahui, 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan rangkuman berbagai keresahan masyarakat, mulai dari transparansi anggaran DPR, proses hukum terhadap aparat yang melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa, hingga reformasi partai politik.

Berikut daftar lengkap 17+8 Tuntutan Rakyat yang turut disuarakan oleh Jerome Polin.

TUNTUTAN RAKYAT DALAM 1 MINGGU (Deadline: 5 September 2025)

Tugas Presiden Prabowo Subianto

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Tugas DPR

1. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
2. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
3. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Tugas Ketua Umum Parpol

1. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
2. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
3. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

Tugas Polri

1. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
2. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
3. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.

Tugas TNI

1. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
2. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
3. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

1. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
2. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
3. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

8 TUNTUTAN RAKYAT DALAM 1 TAHUN (Deadline: 31 Agustus 2026)

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis. DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

Tinjau serius kebijakan PSN ​dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.