Viral di Medsos, Leony Vitria Anggap yang Dilakukannya Biasa Saja

TRIBUNNEWS.COM - Eks penyanyi cilik Leony Vitria beberapa kali viral di media sosial.

Pertama karena curhat betapa mahal dan ribetnya mengurus balik nama rumah warisan orang tua.

Kemudian, curhatnya soal alokasi anggaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) yang tak masuk akal, juga jadi sorotan publik dunia maya. 

Tak hanya publik awam, curhatnya juga sampai ke telinga Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie.

Leony menanggapi santai curhatnya yang viral di media sosial.

"Biasa aja," kata Leony Vitria ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025) petang.

Menurut Leony, yang membuat viral bukan dirinya. Melainkan publik yang aktif di media sosial. Termasuk media massa.

Baca juga: Leony Eks Penyanyi Cilik Geram Harus Bayar Pajak Balik Nama Rumah Warisan Ayah: Nggak Masuk Akal

"Kan memang kalian yang bikin ini jadi ramai," sambungnya.

Leony pribadi tak tertarik membahas alasan dirinya membuat video curhat soal anggaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

"Kita bahas film Air Mata di Ujung Sajadah 2 Aja Ya, makasih," ujar Leony Vitria yang kemudian masuk ke dalam ruangan.

Sebelumnya, Leony menyinggung anggaran perjalanan dinas Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024 yang mencapai Rp 117 miliar.

Ia membandingkan angka fantastis tersebut dengan dana pemeliharaan jalan yang disebut hanya Rp 731 juta.

Kritik Leony memicu diskusi di media sosial, hingga Pemkot Tangsel buka suara dan mengundangnya berdialog langsung dengan Wali Kota Benyamin Davnie.

“Yang lebih mendesak itu seharusnya perbaikan jalan, tapi biaya perjalanan dinas malah sampai Rp 117 miliar,” tulis Leony di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 19 September 2025.

Klarifikasi Wali Kota Tangsel

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyatakan bahwa laporan keuangan daerah sudah terbuka untuk publik.

Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setebal lebih dari 500 halaman bisa diakses di situs resmi pemkot sejak 2019, sesuai ketentuan transparansi.

“Semua laporan sudah kami unggah setelah diperiksa BPK. Itu kewajiban sejak 2019,” jelas Benyamin dalam konferensi pers di Rumah Dinas Wali Kota, Serpong, Selasa, 23 September 2025, melansir dari Kompas.com.

Ditegaskan Benyamin, angka Rp 731 juta yang ramai dibicarakan publik bukanlah pos perbaikan jalan, melainkan untuk perbaikan jaringan listrik di kompleks Pemkot Tangsel.

“Dana sebesar itu hanya untuk kebutuhan internal kantor, bukan perbaikan jalan se-Tangsel,” terangnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Tangsel, Bambang, menambahkan bahwa dana perbaikan jalan sebenarnya mencapai Rp538 miliar di tahun 2024.

“Jadi tidak benar jika jalan hanya dapat Rp731 juta. Untuk perbaikan jalan seluruh Tangsel, sudah terealisasi Rp538 miliar,” ujarnya.

Tak hanya perjalanan dinas, publik juga menyoroti anggaran makan dan minum sebesar Rp 66 miliar.

Benyamin menjelaskan, dana tersebut tersebar di 37 perangkat daerah, mulai dari sekolah, rumah sakit, hingga puskesmas.

“Termasuk enam TK Negeri, 157 SD Negeri, 24 SMP Negeri, tiga RSUD, dan 35 puskesmas. Jadi anggaran konsumsi ini bukan hanya untuk pejabat, tapi juga mendukung kegiatan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan konsumsi juga melibatkan UMKM lokal agar perputaran ekonomi tetap hidup di sekitar wilayah.

Sementara itu, pos cendera mata senilai Rp 20,48 miliar bukan semata hadiah. Anggaran ini mencakup dukungan kegiatan di 34 perangkat daerah.

“Misalnya pelatihan menjahit, jika dianggarkan untuk mesin jahit, maka peserta bisa mendapatkan mesin jahitnya,” kata Benyamin memberi contoh.

Kritik sebagai masukan

Meski kritik dari Leony sempat memicu perbincangan luas, Pemkot Tangsel memastikan tidak akan membawa kasus ini ke jalur hukum.

“Kami tidak akan melaporkan. Kritik justru jadi masukan bagi kami,” ujar Benyamin.

Ia juga membuka ruang dialog dengan Leony bila dibutuhkan.

“Kalau beliau ingin penjelasan lebih lanjut, kami siap memberikan,” tambahnya.

Menurut Benyamin, kritik publik merupakan bagian dari proses evaluasi dan akan dijadikan dasar untuk meningkatkan komunikasi serta transparansi pemkot di masa mendatang.

Kritik Leony terhadap laporan keuangan Pemkot Tangsel menunjukkan satu hal penting: masyarakat semakin kritis dalam membaca anggaran publik.

Dulu, laporan setebal ratusan halaman mungkin hanya dibaca auditor atau pejabat, tapi sekarang siapa pun bisa menyorot angka-angka yang janggal lalu menyuarakannya di media sosial.

Bagi saya, ada dua sisi yang sama-sama penting. Di satu sisi, wajar bila publik terkejut melihat angka fantastis untuk perjalanan dinas atau konsumsi, karena secara kasatmata terlihat tidak seimbang dibanding perbaikan infrastruktur.

Di sisi lain, klarifikasi pemerintah juga perlu dihargai. Tidak semua pos anggaran bisa dipahami hanya dari satu baris tabel, apalagi tanpa konteks.