Forum LMK ASEAN Lahirkan 4 Kesepakatan Tata Kelola Royalti Digital, Ini Isinya

Ringkasan Berita:

• Forum CMO ASEAN membahas strategi kolaborasi tata kelola royalti digital akibat perubahan ekosistem musik global teknologi.
• Forum menyoroti fragmentasi hak cipta, pentingnya standar transparansi, akuntabilitas, serta kerja sama antarnegara ASEAN.
• Forum menyepakati standar minimum, regulasi AI, dan menjadikan CMO ASEAN mekanisme konsultatif berkelanjutan regional.

TRIBUNNEWS.COM, BALI- Forum Organisasi Pengelolaan Kolektif (CMO) ASEAN mengeluarkan empat pernyataan terkait startegi kolaborasi tata kelola royalti digital.

Hal tersebut disadari konvergensi teknologi informasi dan komunikasi telah secara fundamental mengubah ekosistem penciptaan, distribusi, dan eksploitasi musik. 

CMO ASEAN mengakui bahwa fragmentasi administrasi hak cipta dan ketidaksesuaian metadata lintas yurisdiksi merupakan tantangan struktural yang menghambat distribusi royalti yang akurat dan adil di seluruh kawasan ASEAN.

Forum CMO Asean menegaskan  kembali bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar tata kelola internasional merupakan prasyarat yang sangat diperlukan untuk legitimasi dan efektivitas organisasi pengelolaan kolektif.

Point penguatan kerja sama antar organisasi pengelolaan kolektif di seluruh kawasan ASEAN merupakan keharusan strategis untuk mewujudkan ekosistem royalti digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi semua pencipta dan pemegang hak.

Peserta Forum CMO ASEAN, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Sepakat mengembangkan posisi regional yang terpadu mengenai dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap hak cipta musik, yang meliputi penggunaan karya dalam pelatihan model AI, distribusi pendapatan yang dihasilkan oleh platform berbasis AI, dan perlindungan efektif bagi pencipta dan pemegang hak di lingkungan digital, termasuk melalui advokasi di forum hak cipta internasional yang relevan;

2. Mempertahankan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antar-CMO dan pemerintah di kawasan ASEAN, yang berfungsi sebagai platform strategis untuk berbagi praktik terbaik, pertukaran informasi, dan pengembangan manfaat bersama di forum regional dan internasional;

3. Menetapkan dan menerapkan standar minimum untuk tata kelola royalti digital di seluruh kawasan ASEAN, yang meliputi transparansi pelaporan, akuntabilitas distribusi, dan kemitraan yang adil dengan platform digital, dengan tujuan untuk memastikan perlindungan optimal atas hak-hak pencipta dan pemegang hak;

4. Melembagakan Forum CMO ASEAN sebagai mekanisme konsultatif regional yang berkelanjutan, dengan penyelenggaraan pertemuan secara berkala dan kerangka kerja terstruktur untuk memantau implementasi komitmen bersama.

Baca juga: Pemerintah Indonesia Perjuangkan Keadilan Tata Kelola Royalti Digital Global

Pertemuan CMO ASEAN CMO yang berlangsung 9-10 April di Bali dihadiri Public Performance Malaysia (PPM) – Malaysia, Phonorights Co.Ltd (PNR) – Thailand, Music Copyright Thailand (MCT) – Thailand, Filipino Society of Composers, Authors and Publishers, Inc (FILSCAP) – Philippines, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) – Indonesia.

Dirjen Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar mengatakan bahwa pertemuan CMO ASEAN ini akan dilanjutkan dialog tahap berikut dalam forum yang sama. 

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Dirjen KI akan meminta pertemuan CMO se Asean dapat masuk dalam kerja sama AWGIPC (The Asean Working Group Intellectual Property Coorporation).